HTTP Status[404] Errno [0]

DPRD Sultra Setujui Perda Pinjaman PIP Rp200 Milliar

27 October 2012 16:24
DPRD Sultra Setujui Perda Pinjaman PIP Rp200 Milliar
DPRD Sultra menyetujui pinjaman di Pusat Investasi Pemerintah (PIP) senilai Rp200 milliar. Pinjaman akan digunakan untuk membangun infrastruktur, salah satunya pembangunan poros Jalan Raha-Lakapera.
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

DPRD Sultra menyetujui pinjaman di Pusat Investasi Pemerintah (PIP) senilai Rp200 milliar. Pinjaman akan digunakan untuk membangun infrastruktur, salah satunya pembangunan poros Jalan Raha-Lakapera.

BugisPos — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara akhirnya menyetujui perda mengenai pinjaman yang akan dilakukan di Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp200 miliar yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Ketua DPRD Sultra, LM Rusman Emba, mengatakan bahwa setelah melalui rapat beberapa kali, akhirnya semua fraksi yang ada di dewan menyetujui adanya pinjaman tersebut.

“Semua sudah setuju tadi melalui paripurna terkait pinjaman yang kita ajukan sebesar 200 miliar rupiah, kami harus memiliki perda karena merupakan persyaratan utama,” jelasnya usai memimpin sidang paripurna, sebagaimana dikutip dari Kendari News.com.

Muhammad Endang selaku Wakil Ketua DPRD Sultra menambahkan bahwa pinjaman sebesar Rp200 miliar peruntukannya dibagi untuk perbaikan infrastruktur Jalan Lepo-lepo-Konda, Raha-Lakapera dan jembatan di Kolaka sebesar Rp130 miliar. Sementara Rp70 miliar diberikan untuk perluasan jalan di beberapa kabupaten yang ada di Sultra.

Sebelumnya, Kepala Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Soritaon Siregar pada peresmian RSU Bahteramas Minggu 21 Oktober lalu sudah menggaransi akan mencairkan dana pinjaman yang diminta Pemprov Sultra untuk pembangunan jalan dan jembatan sebesar Rp 200 miliar.
Sebagai buktinya, Memorandum of Understanding (MoU) antara PIP dan pemerintah provinsi sudah ditandatangani. Tapi dengan syarat, pemerintah bersama DPRD harus membuat peraturan daerah (Perda) untuk pengembalian pinjaman tersebut, jika ingin segera cair.(arfan/gafar)
Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya