HTTP Status[404] Errno [0]

Baru 50 persen Daerah Selesaikan Revisi Perda RTRW

30 October 2012 21:36
Baru 50 persen Daerah Selesaikan Revisi Perda RTRW
Agar Jaya
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Agar Jaya

BugisPos —Dari seluruh daerah kabupaten/kota di Indonesia, baru sekitar 50 persen daerah yang telah menyelesaikan revisi Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW)-nya. Keterlambatan ini disebabkan alasan masih terhambat di pembahasan di badan legislatif daerah. Hal ini terungkap dalam kegiatan konsultasi publik penyusunan Permendagri tentang Pedoman Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pembangunan Perkotaan Berbasis Tata Ruang, Selasa 30/10/12 di Hotel Quality Makassar, yang diselenggarakan Departemen Dalam Negeri RI.

Pelaksana Harian Direktur Penataan Perkotaan Kemendagri yang diwakili Kasubdit Perencanaan dan Pengendalian Perkotaan Kemendagri, Ir. Tati Devi Siregar menyatakan, RTRW yang masih banyak belum terevisi dan disahkan mengakibatkan banyak terjadi alih fungsi lahan di beberapa daerah yang sangat rawan bagi terjadinya konflik. Hal ini menjadi alasan utama yang mendesak kemendagri menerbitkan peraturan menteri tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perkotaan Berbasis Tata Ruang.
“Lemahnya pengawasan dan pengendalian pembangunan perkotaan karena belum adanya payung hukum sangat rentan bagi terjadinya konflik di daerah-daerah. Ditambah lagi belum ada pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pengawasan penataan ruang. Ini menjadi alasan utama perlu diterbitkan aturan melalui permendagri mengenai hal ini,” ujar Tati.
Sementara sekkota Makassar Agar Jaya dalam sambutannya menyatakan, Makassar hingga saat ini terus mengembangkan pembangunan daerahnya dengan berbasis pada tata ruang. Bila hingga saat ini revisi RTRW masih belum disahkan, ini menunggu pihak legislatif untuk segera menyelesaikan pembahasannya.
“Kita tetap optimis revisi RTRW akan rampung sebelum alhir tahun ini, pemkot telah mengajukan draf RTRW sejak bulan Juli lalu. Sekarang tinggal menunggu DPR saja untuk membahas,” ujar Agar.
Terkait berbagai konflik yang terjadi di Makassar Terkait berbagai konflik yang terjadi di Makassar akhir-akhir ini antara pihak pengembang dengan masyarakat setempat, Agar menyatakan, konflik ini tidak terkait langsung dengan pemerintah dan penataan ruang oleh Pemkot tapi terjadi murni akibat konflik intern antara pengembang dengan masyarakat yang masih merasa memiliki lahan.
Konsultasi publik yang diadakan depdagri ini akan berlangsung selama 4 hari yang nantinya akan merumuskan masukan-masukan dari daerah untuk menyempurnakan rancangan peraturan menteri nantinya. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Tata Ruang dari seluruh Indonesia (una)

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya