HTTP Status[404] Errno [0]

PWI Sulsel Tindak lanjuti MoU Dewan Pers Polri

01 November 2012 01:26
PWI Sulsel Tindak lanjuti MoU Dewan Pers Polri
penandatangan MoU antara Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sulawesi Selatan, H. Zulkifli Gani Ottoh, SH dengan KAPOLDA SULSELBAR, IRJEN POL.Drs.Mudji Waluyo ,SH.,MM, nampak disaksikan Penasehat PWI Pusat HM Alwi Hamu, Wakapolda Sulsel Syahrul Mamma, Dir Reskrimum Polda Sulsel Kombes Pol Drs Syamsuddin Yunus dan Kabid Humas Polda Sulsel AKBP Chevy Achmad Sopari dalam hal penerapan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam setiap kasus delik pers, di Graha Pena, Makassar, Senin, 29 Oktober 2012. (Foto: tamsir)
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

penandatangan MoU antara Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sulawesi Selatan, H. Zulkifli Gani Ottoh, SH dengan KAPOLDA SULSELBAR, IRJEN POL.Drs.Mudji Waluyo ,SH.,MM, nampak disaksikan Penasehat PWI Pusat HM Alwi Hamu, Wakapolda Sulsel Syahrul Mamma, Dir Reskrimum Polda Sulsel Kombes Pol Drs Syamsuddin Yunus dan Kabid Humas Polda Sulsel AKBP Chevy Achmad Sopari dalam hal penerapan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam setiap kasus delik pers, di Graha Pena, Makassar, Senin, 29 Oktober 2012. (Foto: tamsir)

Bugis-Pos -Â Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sulawesi Selatan H. Zulkifli Gani Ottoh, SH dan dan Kapolda SulselBar, Irjen POL.Drs.Mudji Waluyo,SH.,MM. menandatangani MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) nota kesepamahaman sebagai tindaklanjut MoU antara Dewan Pers dan Polri.
dalam hal penerapan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam setiap kasus delik pers, di Graha Pena, Makassar, Senin, 29 Oktober 2012 23:49 WITA

“Kami sangat perhatian terhadap perlindungan Pers, apalagi MoU ini sudah terjalin di tingkat pusat antara Dewan Pers dan Polri, sehingga di daerah ditindaklanjuti,” ujar Kapolda Sulselbar Irjen Pol Mudji Waluyo di Makassar, Senin.

Ia mengatakan, nota kesepahaman antara dewan Pers dan Polri terkait kebebasan Pers yang menegaskan sanksi kepada pelaku kekerasan terhadap Pers dan menjamin kebebasan Pers.

MoU tersebut berisi kesepakatan untuk mengimplementasikan program kerja sama. Kerja sama tersebut diharapkan sebagai media koordinasi dalam penegakan hukum dan perlindungan kemerdekaan pers.

“Sebagai warga yang mengerti dan taat hukum hendaknya memperhatikan UU Pers maupun UU lainnya karena kerja-kerja jurnalistik dilindungi oleh UU,” katanya.

Ketua PWI Sulsel Zulkifli Gani Otto mengaku, implementasi kebebasan Pers itu tertuang dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang dimana setiap laporan persengketaan Pers ke polisi harus ditangani dengan UU Pers secara berjenjang mulai dari hak jawab, hak koreksi hingga ke dewan pers.

Namun tindak kekerasan terhadap wartawan kerap menjadi masalah sebagai dampak kurangnya sosialiasi Undang Undang Pers yang menjamin keselamatan jurnalis.

Dewan Pers pun menegaskan pelaku kekerasan terhadap wartawan harus ditindak dengan proses pidana.

Mou ini merupakan tindak lanjut nota kesepahaman antara dewan Pers dan polri yang telah ditandatangani di Jambi, Februari lalu.

Dalam mou ini ditegaskan Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 salah satunya yakni sanksi berupa hukuman penjara maksimal dua tahun dan denda 200 juta rupiah bagi yang menghalangi kinerja wartawan dalam melakukan peliputan.

Selain itu masyarakat pun diberikan hak jawab hak koreksi maupun hak sanggah terhadap suatu karya jurnalistik. Meski difasilitasi oleh PWI namun MoU ini berlaku bagi seluruh wartawan yang bertugas aktif melakukan kegiatan jurnalistik.

Dengan adanya kesepahaman dan sanksi yang tegas diharapkan insan Pers tidak lagi merasa khawatir dalam menghasilkan karya jurnalistik yang faktual edukatif berimbang dan bertanggung jawab untuk disebarkan ke masyarakat.

MoU Dewan Pers – Polda SULSELBAR: Kini Kebebasan Pers Terjamin!
Menindaklanjuti nota kesepahaman antara dewan Pers dan POLRI terkait kebebasan Pers hari ini dilaksanakan penandatanganan mou antar polda sulselbar dan PWI cabang sulsel. Adanya MoU ini kian menegaskan sanksi kepada pelaku kekerasan terhadap Pers dan menjamin kebebasan Pers.

Sesuai resolusi dewan PBB di Wwina september lalu perlindungan terhadap Pers merupakan hal fundamental dalam kebebasan berekspresi.
Namun tindak kekerasan terhadap wartawan kerap menjadi masalah sebagai dampak kurangnya sosialiasi undang-undang Pers yang menjamin keselamatan jurnalis. Dewan Pers pun menegaskan pelaku kekerasan terhadap wartawan harus ditindak dengan proses pidana.

Untuk itu senin siang bertempat di graha pena Makassar dilaksanakan penandatanganan mou antar Persatuan wartawan indonesia p-w-i dengan kepolisian daerah sulawesi selatan tentang koordinasi penegakan hukum dan perlindungan kemerdekaan Pers. Mou ini merupakan tindak lanjut nota kesepahaman antara dewan Pers dan polri yang telah ditandatangani di jambi februari lalu.

Dalam MoU ini ditegaskan undang-undang no. 40 tahun 1999 salah satunya yakni sanksi berupa hukuman penjara maksimal dua tahun dan denda 200 juta rupiah bagi yang menghalangi kinerja wartawan dalam melakukan peliputan. Selain itu masyarakat pun diberikan hak jawab hak koreksi maupun hak sanggah terhadap suatu karya jurnalistik. Meski difasilitasi oleh PWI namun MoU ini berlaku bagi seluruh wartawan yang bertugas aktif melakukan kegiatan jurnalistik.

Dengan adanya kesepahaman dan sanksi yang tegas diharapkan insan Pers tak lagi merasa khawatir dalam menghasilkan karya jurnalistik yang faktual edukatif berimbang dan bertanggung jawab untuk disebarkan ke masyarakat.

POIN-POIN PENTING DALAM NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA CABANG SULAWESI SELATAN DENGAN KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN TENTANG KOORDINASI DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KEMERDEKAAN PERS MoU YANG DITANDATANGANI INI MERUPAKAN TINDAK LANJUT DARI PADA NOTA KESEPAHAMAN YANG TELAH DITANDATANGANI ANTARA KAPOLRI DAN KETUA DEWAN PERS PADA HARI PERS NASIONAL TANGGAL 9 PEBRUARI 2012 DI JAMBI;

MoU INI TERDIRI DARI 11 BAB DAN 12 PASAL

DENGAN RUANG LINGKUP MELIPUTI :

a.OPERASIONAL :

1)KOORDINASI DENGAN PENEGAK HUKUM :
2)KOORDINASI DI BIDANG PERLINDUNGAN KEBEBASAN PERS.

b.PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA :

1)PENDIDIKAN DAN LATIHAN
2)SOSIALISASI.

KOORDINASI DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM PIHAK POLDA SULSEL MELAKUKAN TINDAKAN PENYIDIKAN UNTUK PENEGAKAN HUKUM SESUAI KETENTUAN PERUNDANG – UNDANGAN BERLAKU SETELAH MENERIMA SARAN PENDAPAT DARI PWI CABANG SULSEL APABILA PENGADUAN DAN ATAU LAPORAN DARI MASYARAKAT DI LUAR LINGKUP KODE ETIK JURNALISTIK, DAN APABILA PERBUATAN PELANGGARAN KODE ETIK JURNALISTIK PIHAK PWI MENERUSKAN KEPADA POLDA SEBAGAI DASAR PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM :

PIHAK POLDA SULSEL AKAN MENGARAHKAN PIHAK YANG MENGADU UNTUK MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH SECARA BERJENJANG DAN BERTAHAP, MULAI DARI MENGGUNAKAN HAK JAWAB, HAK KOREKSI, PENGADUAN KE DEWAN PERS MAUPUN PROSES PERDATA. APABILA TIDAK MENDAPATKAN SOLUSI DARI PENGADU DAN TETAP INGIN MENEMPUH PROSES PIDANA, PIHAK PENGADU DIMINTA UNTUK MENGISI FORMULIR PERNYATAAN DI ATAS KERTAS BERMATERAI YANG BERISI PERMINTAAN AGAR PERSELISIHAN/SENGKETA DIPROSES SECARA HUKUM PIDANA :
POLDA SULSEL MAUPUN PWI CABANG SULSEL SEPAKAT APABILA ADA DUGAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERS ( DELIK PERS) PROSES PENYIDIKANNYA
BERPEDOMAN PADA UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS :
PIHAK PWI CABANG SULSEL MEMBANTU POLDA SULSEL SECARA TEKNIS DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP DUGAAN TERJADINYA TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN PEMBERITAAN PERS, SURAT PEMBACA, DAN ATAU OPINI, DAN BANTUAN TEKNIS YANG DIMAKSUD MELIPUTI :

a.PEMBERIAN KETERANGAN AHLI BAIK SECARA LISAN DAN/ATAU TULISAN :
b.MEMBANTU MENGHADIRKAN AHLI UNTUK DIDENGAR KETERANGANNYA.

PELAKSANAAN SOSIALISASI KEPADA JAJARAN PARA PIHAK DILAKSANAKAN SECARA
SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA DAN BIAYA YANG TIMBUL BERKENAAN
DENGAN NOTA KESEPAHAMAN INI DIBEBANKAN KEPADA ANGGARAN PARA PIHAK SECARA PROPORSIONAL :
NOTA KESEPAHAMAN INI BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG SEJAK TANGGAL DI TANDATANGANI, DAN APABILA DIPERPANJANG DILAKUKAN KORDINASI 3 (BULAN) SEBELUM BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN INI. BEGITU PULA DAPAT DIAKHIRI SEBELUM JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN DENGAN KETENTUAN PIHAK YANG MENGAKHIRI MEMBERITAHUKAN MAKSUD SECARA TERTULIS KEPADA PIHAK LAINNYA SELAMBAT – LAMBATNYA 3 (TIGA) BULAN SEBELUM KEINGINAN TERSEBUT DILAKSANAKAN. (tamsir)

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya