HTTP Status[404] Errno [0]

Antiklimaks Tudingan Dahlan

11 November 2012 13:01
Antiklimaks Tudingan Dahlan
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Oleh : Marwan Mas

TERNYATA janji Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, yang akan menyebut 10 nama anggota DPR yang diduga pernah meminta upeti BUMN, hanya bualan. Kedatangan Dahlan ke Badan Kehormatan DPR pada Senin (5/9/2012) tak lebih dari antiklimaks terhadap semua tudingannya yang menghebohkan publik.

Di sana Dahlan hanya menyebut dua nama oknum anggota DPR, padahal sebelumnya mengaku mengantongi sekitar sepuluh nama. Rupanya Dahlan ingin mencicil nama-nama tersebut seperti keterangannya setelah bertemu Dewan Kehormatan DPR. Sebetulnya rakyat berharap agar nama yang gemar meminta dana disebutkan secara terang benderang.

Dahlan harus konsisten, sebab tudingan yang dilempar ke ruang publik sudah pasti akan menimbulkan salah persepsi masyarakat jika pada akhirnya hanya menyebut beberapa nama. Dahlan punya kewajiban moral yang diretasnya sendiri, sebab negeri yang terus dirundung belenggu korupsi ini pada gilirannya akan semakin terpuruk akibat membuat pernyataan di ruang publik tetapi tidak diungkap sepenuhnya.

Lengkapi Popularitas?

Wajar jika ada kalangan yang menilai Dahlan hanya ingin pencitraan diri sekaligus melengkapi popularitasnya. Saat menjabat direktur utama PLN,ia begitu disanjung akibat berbagai kebijakannya untuk menyehatkan perusahaan negara pelat merah itu. Meski pada akhirnya hasil audit BPK menemukan adanya inefisiensi di PLN yang dilakukan Dahlan sekitar Rp37 triliun.

Popularitas Dahlan kian menjulang saat diangkat sebagai Menteri BUMN,bahkan pernah berkunjung ke daerah dan menginap di salah satu rumah susun.Dahlan juga pernah naik ojek menuju Istana Bogor untuk menghadiri sidang kabinet. Popularitas sebetulnya sudah di tangan Dahlan. Tetapi melemparkan tudingan seolaholah banyak anggota DPR yang meminta jatah, memeras, memalak, atau apa pun namanya, bisa menjadi bumerang jika tidak disertai data dan fakta yang akurat.

Tudingan tanpa bukti kuat selain masuk ranah “fitnah” yang juga bisa dipersoalkan secara hukum, juga menyandera dan semakin memperburuk citra DPR yang selama ini selalu disorot publik. Kotak pandora mestinya dibongkar sebagai sebuah komitmen untuk membersihkan BUMN dari penjarahan. Apa Dahlan sudah mulai gentar, hanya menyebut dua nama terlebih dulu yang kemungkinan tidak memiliki kekuatan politik yang bisa menekannya, sambil menunggu reaksi publik, elite politik, dan kekuasaan.

Jika tidak ada reaksi balik, apalagi publik mendukung, barulah menyebut nama-nama lain yang boleh jadi punya kekuatan politik dibanding dua nama itu.Rupanya Dahlan ingin menggalang dukungan publik sambil melihat reaksi para elite. Tetapi langkah ini cukup riskan, akan dituding memiliki agenda politik tersendiri, bukan semata- mata ingin memperbaiki BUMN.

Membuat pernyataan ke publik terkait penyalahgunaan kekuasaan tidak boleh setengah hati.Mengacu pada nyanyian Nazaruddin saat masih buron, banyak orang tidak percaya lantaran dirinya dinilai sebagai bagian dari penyelewengan itu, tetapi belakangan banyak terbukti. Akankah tudingan itu memberikan nilai tambah pada upaya membebaskan BUMN sebagai sapi perah?

Tentu sangat bergantung pada iktikad baik dan keberanian Dahlan mengungkap semuanya, tanpa ada yang ditutupi karena terkait dengan puncak kekuasaan atau karena sudah mulai ada tekanan. Juga tidak perlu takut ancaman pidana (fitnah) karena jika terbukti apa yang disampaikan fitnah itu akan gugur.

Hentikan Tukang Palak

Dua nama yang sudah disampaikan Dahlan ke Badan Kehormatan DPR harus segera diproses, termasuk kehadiran KPK yang tidak boleh hanya menunggu laporan.KPK harus menjemput bola karena pada dasarnya perilaku korupsi bukan delik aduan yang harus ada pengaduan barulah bertindak. Tukang palak terhadap perusahaan negara perlu ditangani secara khusus dan lebih serius.

Sebab,mendekati pemilu legislatif dan presiden pada 2014, cara itu akan banyak dilakukan oknum anggota DPR untuk mencari dana kampanye. Sekiranya Dahlan terkena virus masuk angin sehingga takut mengungkap semua nama yang pernah disebutnya, jangan salahkan rakyat jika dituding sebagai pembohongan publik. Bagi DPR, biarkan semuanya mengalir karena pada akhirnya akan terungkap jelas di ruang pengadilan.

Sebaliknya, jika tidak terbukti kebenarannya, Dahlan harus menanggungnya sebagai sebuah risiko akan kehilangan kepercayaan karena hanya sekadar mencari sensasi yang ternyata tidak bermutu. Tukang palak BUMN tidak boleh dibiarkan terus berkeliaran, apalagi diberi toleransi melalui upaya perdamaian. Harus ada pilihan, misalnya, DPR tidak terkesan melindungi anggotanya hanya sampai pada proses di Badan Legislasi.

Ini merupakan momentum dari sekian banyak momen yang dibiarkan berlalu, untuk membersihkan diri dari oknum anggota DPR yang selama ini mengotori dan merusak citra. Sebab, boleh jadi, membersihkan tukang palak justru akan mengangkat pamor sehingga bisa terpilih lagi pada Pemilu 2014. Begitu pula Dahlan,semua fakta,saksi,dan dokumen harus disampaikan kepada KPK.

Hal yang diharapkan adalah adanya efek jera.Sekiranya kasus pemalakan bukan hanya dijadikan isu politik, maka semuanya harus dijernihkan. Selama ini, begitu banyak momentum yang lewat, hanya penerima uang sogok yang diproses. Dalam kasus BUMN harus dilihat secara komprehensif, sebab boleh jadi pemalakan terjadi karena orang yang dipalak juga mau,bahkan punya kepentingan tertentu sehingga rela dipalak.

Misalnya agar mendapat dukungan politik dan tidak diganggu kedudukannya di BUMN. Tidak boleh hanya melihat dari sisi anggota DPR. Perlu mewaspadai simbiosis mutualisme dalam proses pengeluaran dana BUMN yang terangkai secara sistematis.Ada target dan proses tertentu yang kemungkinan tidak diketahui sang Menteri BUMN, dan di sinilah peran KPK untuk membongkarnya.

Berbagai istilah seperti upeti, pemerasan, pemalakan, atau setoran tidak boleh menjebak kita ke ruang hampa sehingga tidak percaya diri mengungkapnya. Semuanya merupakan sikap kritis dari publik yang sudah semakin resah oleh keleluasaan aparat penyelenggara negara mengeruk uang rakyat secara tidak halal ***

  • MARWAN MAS adalah Guru Besar Ilmu Hukum Universitas 45, Makassar

Â

Â

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya