HTTP Status[404] Errno [0]

KSPI : Perlu Dipertimbangkan Pemutusan Hubungan Diplomatik RI-Malaysia

15 November 2012 13:10
KSPI : Perlu Dipertimbangkan Pemutusan Hubungan Diplomatik RI-Malaysia
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai Indonesia harusnya memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Pasalnya, aksi kekerasan terhadap TKI di Malaysia terus terjadi.
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai Indonesia harusnya memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Pasalnya, aksi kekerasan terhadap TKI di Malaysia terus terjadi.

BugisPos — Menyikapi maraknya kasus pelanggaran terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai Indonesia harusnya memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia.

Seperti dilansir FAJAR online, berbicara kepada Media Indonesia di Jakarta, Rabu (14/11/2012), dia berpendapat bahwa moratorium TKI ke Malaysia tidak lagi cukup.

“Perlu putus hubungan diplomatik,” katanya.

Menurutnya, langkah itu akan menunjukkan ketegasan sikap Indonesia dan memastikan Malaysia memandang serius penyelesaian kasus-kasus TKI di sana.

Saat ditanyai kemungkinan rencana pemutusan diplomatik justru akan ditentang oleh kalangan tenaga kerja dari Indonesia yang jelas-jelas memerlukan pekerjaan, Iqbal memandang justru saat itulah pemerintah harus mulai membenahi persoalan lapangan kerja di Tanah Air.

Di Malaysia, upah minimum untuk seorang pekerja rumah tangga mencapai sekitar Rp2 juta.

“Seandainya pemerintah bisa memastikan lapangan pekerjaan dan perlindungan upah di kisaran yang sama, tidak akan ada lagi warga negara Indonesia yang harus mencari pekerjaan di negeri orang,” katanya.

Terkait kasus pemerkosaan TKW asal Batang, Jawa Tengah, oleh tiga orang oknum Kepolisian Diraja Malaysia, dia pun mengatakan Komite Aksi Advokasi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Buruh Migran (KAPPRT & BM) akan mengirimkan sejumlah orang ke Malaysia. Menurutnya, mereka akan melakukan investigasi independen terhadap kasus tersebut.

“Kita sudah terlalu sering dibohongi dalam penyelesaian kasus-kasus TKI di sana,” jelasnya mengapa investigasi independen menurutnya perlu dilakukan. Selain itu, dia juga menerangkan bahwa hasil investigasi independen itu nantinya bisa digunakan pemerintah Indonesia untuk membela TKI secara politik.

Mencontoh Presiden Filipina yang bahkan sampai menjemput langsung warganya yang diusir Malaysia, pemerintah Indonesia menurut Iqbal, juga harusnya mampu membela warganya dengan politik yang lebih kuat. Alih-alih berserah menanti ‘kebijaksaan’ pemerintahan Malaysia yang menunjukkan Indonesia tak mempunyai daya tawar politik.(gafar)

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya