HTTP Status[404] Errno [0]

Menanti Parpol Berkualitas 2014

19 November 2012 00:54
Menanti Parpol Berkualitas 2014
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Oleh: H.Abustan
JENDELA verifikasi administrasi parpol akhirnya ditutup oleh KPU setelah mengalami penundaan . Hasilnya , jumlah parpol calon peserta pemilu yang lolos dalam verifikasi hanya 16 parpol . Artinya, angka ini berkurang  sangat drastis. Hal itu  terbukti dari 34 parpol yang ikut verifikasi administrasi , komisi pemilihan umum (KPU) mencoret 18 parpol dari daftar karena tidak memenuhi syarat , termasuk PDK , PKNU , PDS yang gagal memenuhi persyaratan itu .
Lalu langkah KPU kemudian adalah melakukan supervise untuk selanjutnya melakukan verifikasi faktual .  Tulisan ini kembali ingin mengingatkan bahwa dari pemilu ke pemilu selalu saja dilakukan seleksi parpol. Karena itu, seleksi KPU menimbulkan pertanyaan besar apakah tiga kali pemilu sejak reformasi (1999 – 2004- 2009 ) kita sudah menemukan perubahan mendasar tentang sistem dan fungsi parpol yang ideal ?


Kualitas parpol   Â

Seperti biasanya pimpinan parpol yang tidak lolos pasti mengalami kekecewaan . Ada yang menilai KPU tidak fair dan menggunakan standar ganda dalam melakukan penilaian . Ada pula yang memilih opsi untuk melakukan gugatan baik melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.
Memang , salah satu tahap pemilihan umum yang paling krusial adalah seleksi peserta pemilu . Sebab tahap ini menentukan kualitas partai politik peserta pemilu , dan kualitas pemilu beserta hasilnya. Oleh sebab itulah, tahapan ini tidak bisa di pungkiri telah menjadi momok bagi partai politik karena menyangkut nasib dan konstituennya.
Maka , kondisi ini tentu membuat tensi ketegangan parpol memanas. Apalagi ketentuan persyaratan parpol peserta pemilu 2014 jauh lebih ketat daripada pemilu 2009. Seperti parpol yang lolos menjadi peserta pemilu 2014 yaitu jika memiliki 100 persen kepengurusan di provinsi , 75 persen kepengurusan di kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, serta kepengurusan di 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan , dan memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik yang di buktikan dengan kartu tanda anggota.
Bahakan, tidak hanya itu tetapi harus pula memiliki  sekretariat atau kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat, provinsi , dan kabupaten /kota (UU  8/2012). Fakta tersebut sesungguhnya menjadi ujian bagi kesiapan parpol untuk menjadi peserta pemilu 2014. Termasuk kemampuan organisasi, keseriusan membangun basis serta kinerjanya. Jadi keberadaan parpol mau tidak mau dituntut bahkan dipaksa untuk menjadi pilar yang kuat dengan demokrasi.
Itulah sebabnya sejak Orde Baru berakhir, UU pemilu diubah dari pemilu ke pemilu. Secara yuridis formal, UU No 8/ 2012 sepertinya dimakudkan untuk memperbaiki sistem kepartaian. Kita memahami dan memandang hadirnya parpol yang kuat dan berakar merupakan suatu keharusan.
Memang membangun partai politik adalah refleksi dan wujud nyata dari hak berorganisasi atau hak berserikat yang dijamin konstitusi (Pasal 28 UUD 1945 ). Namun, persyaratan mengikuti pemilu 2014 adalah konsensus kekuatan politik yang tidak bisa diingkari begitu saja ketika persyaratan itu tidak bisa dipenuhi. Apalagi, sejumlah survei menunjukan parpol teralienasi dengan masyarakat. Sebagian fungsi kepartaian diambil alih media massa dan media sosial. Pada hal, fenomen demokrasi diera digital semakin mensyaratkan hadirnya parpol yang berakar, serta berkualitas di mata rakyat.
Namun, sungguh disayangkan karena komitmen untuk perbaikan sistem pemilu dan sistem kepartaian  tidak pernah serius dilakukan. Terbukti tidak mampu memproduksi perubahan yang menunjukan legislator yang berkualitas. Tetapi yang dihasilkan hanyalah transaksi kepentingan dan merebaknya korupsi dilembaga legislatif dan merambah sampai di daerah.


Basis Kepartaian        Â

Hampir setiap hari ada saja berita tentang anggota dewan yang tidak menyenangkan. Mulai yang terindikasi korupsi, broker anggaran, dan upeti dari BUMN. Harus diakui, ke semua nya ini merupakan hasil produk rekrutmen dari partai politik yang notabene tempat bersemainya kaderisasi parpol. Pada hal, seharusnya merupakan pengelolaan dan pengembangan partai politik yang bersih, representatif, dan secara manajerial tertata baik. Parpol yang lahir sebagai wujud koreksi total dari kelemahan parpol di era Orde Baru.
Sayangnya, realita itu tidak kita temukan. Para politikus justru masih berpikir rakyat sekarang gampang dibujuk untuk memilih mereka pada saat pemilu denga iming-iming kesejahteraan dan kemakmuran. Padahal, seyogianya mereka memahami bahwa yang terutama dibutuhkan rakyat pada sebuah negara demokrasi adalah fasilitator publik. Sebab sejujurnya, untuk urusan perut dan kebutuhan dasar lainnya, rakyat bisa mencari sendiri.
Dalam konteks inilah, peran dan posisi partai politik sangat penting dan urgen dalam memperjuangkan aspirasi konstituennya. Sebab tak dapat dipungkiri dalam sistem banyak parpol ragam aspirasi dan kepentingan politik saling berkompetisi. Di atas itu semua, dengan penyederhanaan sistem kepartaian rakyat tidak terlalu dipusingkan dengan berbagai ragam pilihan. Partai politik yang kelak lolos verifikasi faktual adalah parpol yang benar-bernar siap berkompetisi dan mengaktualisasikan berbagai program yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat.
Maka dari itu, kerja verifikasi faktual KPU harus diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Pemilu dan juga masyarakat untuk mencegah terjadinya transaksi politik antara KPU dan parpol yang bisa menghancurkan demokrasi itu sendiri ***

H.Abustan  adalah Dosen Hukum Pasca Sarjana UIT Makassar

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya