HTTP Status[404] Errno [0]

Utang Indonesia Dekati Rp2000 Triliun

20 November 2012 01:23
Utang Indonesia Dekati Rp2000 Triliun
Utang pemerintah pun terus menumpuk dan kini mendekati angka Rp2.000 triliun.
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Utang pemerintah pun terus menumpuk dan kini mendekati angka Rp2.000 triliun.

BugisPos — Upaya pemerintah untuk menutup defisit pembiayaan APBN belum berubah. Hingga kini, pemerintah masih menjadikan utang sebagai solusi andalan untuk menutup defisit pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Hasilnya, utang pemerintah pun terus menumpuk dan kini mendekati angka Rp2.000 triliun.
Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pengelolaan Utang (PU) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Robert Pakpahan mengatakan, laporan terbaru dalam Buku Saku Pengelolaan Utang Negara (BSPUN) menunjukkan, total utang pemerintah per akhir Oktober 2012 menembus angka Rp 1.991,59 triliun.
”Naik Rp 15,97 triliun dibanding posisi utang periode akhir September 2012 yang sebesar Rp 1.975,62 triliun,” ungkap Robert, Senin 19 November.
Utang Indonesia sempat mengalami fluktuasi meski cenderung naik. Pada 2008 utang melonjak dari Rp 1.389,41 triliun menjadi Rp 1.636,74 triliun. Namun pada 2009 turun menjadi Rp 1.590,66 triliun. Nah, sejak 2010 utang Indonesia terus naik.
Dari total utang pemerintah per akhir Oktober 2012 yang mencapai Rp 1.991,59 triliun, Rp 632,74 triliun berasal dari pinjaman. Sedangkan yang dari surat utang negara (SUN) atau surat berharga negara (SBN) Rp 1.358,85 triliun.
Pada pos pinjaman, terdapat pinjaman luar negeri Rp 631,36 triliun dan pinjaman dalam negeri yang hanya Rp 1,38 triliun. Pinjaman luar negeri terdiri atas pinjaman bilateral Rp 384,36 triliun, pinjaman multilateral Rp 221,32 triliun, dan pinjaman komersial serta lain-lain Rp 25 triliun.
Sementara itu, dari pos SUN atau SBN, pemerintah sudah menerbitkan surat utang sebesar Rp 1.358,85 triliun yang terdiri atas SBN berdenominasi valas sebesar Rp 248,01 triliun dan SUN berdenominasi rupiah sebesar Rp 1.110,84 triliun.
Yang terbaru, pemerintah menerbitkan sukuk atau obligasi syariah sebesar USD 1 miliar (sekitar Rp 9,6 triliun) dengan jangka waktu sepuluh tahun dan imbal hasil 3,3 persen. ”Pasar obligasi syariah makin potensial,” ujar Robert.
Sukuk tersebut mendapatkan sambutan baik dari para investor dengan jumlah penawaran pembelian mencapai USD 5,3 miliar dari sekitar 250 investor.
Terkait terus naiknya utang pemerintah, Ditjen PU merilis data bahwa bertambahnya utang tersebut diiringi penurunan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB). Artinya, utang yang dilakukan pemerintah cukup produktif dan bisa mendorong PDB.
Pada 2000 nilai utang pemerintah Rp 1.234,2 triliun atau 89 persen dari PDB. Angka itu terus turun. Pada 2005, dengan utang Rp 1.313,5 triliun, porsi utang mulai turun menjadi 47 persen. Kini, per akhir Oktober 2012, porsi utang terhadap PDB menjadi 27,5 persen.
Beban Utang Makin Berat
Perlambatan kinerja ekspor Indonesia telah menyeret beban utang luar negeri pemerintah semakin berat.

Bank Indonesia (BI) seperti yang dikutip dari FAJAR online mencatat, debt service ratio (DSR) atau rasio kemampuan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, hingga kuartal kedua 2012 mencetak angka tertinggi selama tiga tahun terakhir, yakni sebesar 30,5 persen. Perolehan tersebut naik signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 21,9 persen.

DSR sendiri merupakan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri jangka panjang, dibagi dengan jumlah penerimaan ekspor. Idealnya, semakin besar persentase DRS, maka beban utang luar negeri semakin besar pula.

Meski demikian, angka tersebut tidak mutlak jika investor (kreditor) meyakini bahwa telah terjadi perkembangan ekonomi yang baik pada negara tujuan investasi. Pasalnya, investor bakal menilai bahwa kewajiban pembayaran utang diproyeksi dapat diselesaikan dengan baik oleh negara debitor.

Gubernur BI Darmin Nasution mengatakan, kemampuan pembayaran utang yang dimiliki oleh pemerintah masih cukup baik. Sehingga, potensi instabilitas terhadap sistem keuangan yang berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah masih relatif kecil.

Tercatat, pada triwulan pertama 2012, pinjaman luar negeri Pemerintah mencapai USD118,38 miliar, atau setara Rp1.083 triliun (kurs Rp9.146 per USD1). “Saat ini Pemerintah melakukan pengurangan utang secara bertahap, dan mencari sumber pembiayaan lain yang rendah risiko,” ungkapnya.

Dia memaparkan, sejatinya tantangan stabilitas keuangan yang utama bersumber dari faktor eksternal atau krisis global. Maka dari itu, Pemerintah perlu mendorong penciptaan pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat dan kukuh. “Pertumbuhan yang sehat dan kokoh itu melalui peningkatan kinerja di sektor riil, misalnya meningkatkan belanja modal,” jelasnya.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Erani Yustika memprediksi angka DSR bisa berangsur pulih pada kuartal pertama 2013 mendatang. Asumsinya, pada periode tersebut performa ekspor Indonesia telah mengalami peningkatan, dilihat dari tren pemulihan yang terjadi sepanjang dua kuartal belakangan ini.

“Ekspor itu fluktuaif, apalagi di situasi seperti sekarang. Saya melihat (DSR) kuartal pertama tahun depan bisa membaik, meski tipis,” paparnya kepada Jawa Pos (Group Fajar).

Dia menerangkan, membaiknya kinerja ekspor diproyeksi mulai terjadi ketika ada peningkatan harga pada komoditas strategis, seperti produk-produk perkebunan dan pertambangan. Seperti diketahui, saat ini harga komoditas perkebunan, misalnya kelapa sawit anjlok hingga 50 persen. “Kalau naik lagi (harga komoditas) itu mempengaruhi betul,” terangnya.

Sebagai catatan, BI menilai defisit APBN masih berada dalam batas aman. Pendapatan dan Belanja Negara (PBN) untuk semester pertama 2012 mengalami defisit sebesar Rp36,11 triliun, atau 0,42 persen terhadap Pendapatan Domectic Bruto (PDB).

Angka defisit tersebut masih relatif kecil jika dibandingkan dengan target defisit yang ditetapkan pemerintah, yaitu sebanyak Rp190,11 triliun, atau 2,23 persen terhadap PDB. Kenaikan pada belanja negara terutama disebabkan oleh kenaikan biaya subsidi, kenaikan biaya modal dan biaya lainnya.(gafar)

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya