HTTP Status[404] Errno [0]

Kejar Target BPHTB, Dispenda Langgar Undang-undang 28

24 November 2012 00:36
Kejar Target BPHTB, Dispenda Langgar Undang-undang 28
Kepala UPTD BPHTB Sukri Arifin & Sekdis Dipenda, Trisnode,SH
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Kepala UPTD BPHTB Sukri Arifin & Sekdis Dipenda, Trisnode,SH

BugisPos — Pasal 87 UU no.28/2009 ayat 1 mengatur dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak. Pada ayat 2 diuraikan antara lain ; a. Jual beli adalah harga transasksi ; b. Tukar-menukar adalah nilai pasar ; c. Hibah adalah nilai pasar ; dan d. Hibah wasiat adalah nilai pasar. Pada ayat 4 dijelaskan, bahwa besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, ditetapkan paling rendah sebesar Rp 60 juta.

Seperti diberitakan BugisPos edisi 27 yang lalu, bahwa masyarakat mengeluhkan perlakuan UPTD BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Dispenda Kota Makassar yang dalam prakteknya dinilai telah melenceng dari aturan yang ada ; dimana terdapat “bea liar” atas pungutan BPHTB di tengah masyarakat yang melakukan transaksi jual-beli tanah dan bangunan.

Kepala UPTD BPHTB Syukri Arifin didampingi Sekdis Dipenda, Trisnode,SH, kepada BugisPos menjelaskan baru-baru ini, bahwa apa yang dimaksudkan dalam pemberitaan tersebut, sudah tidak lagi diterapkan. “Sudah tidak ada lagi perhitungan 20 persen seperti yang dikeluhkan masyarakat” kata Trisnode yang diaminkan oleh Syukri.

Syukri menjelaskan, bahwa memang target BPHTB tahun 2012 ini cukup tinggi, yakni pada APBD pokok ditarget Rp 80miliar, dan di APBD Perubahan ditambah menjadi Rp 122,5 miliar. Bulan Oktober 2012 telah dicapai kl Rp 111 miliar. Syukri Arifin optimis target ini akan tercapai dengan baik.

Menyimpang

Memang belakangan ini Dispenda sudah terkesan menghindar dari pola pengenaan 20 persen karena telah mendapatkan protes keras dari masyatakat. Namun yang terjadi kemudian ialah munculnya penggunaan sistem baru yang tak diatur oleh Undang-undang No. 28/2009 maupun Perda No.3/2010.

Untuk mengejar target yang demikian besar tersebut, Dispenda memberlakukan pola perhitungan harga pasar atau harga umum, tanpa memperdulikan terhadap apa yang dipersyaraktkan pada pasal 87 UU 28/2009.

Dalam prakteknya, seperti yang diungkapkan Abidin, seorang staf notaris di Makassar, dalam menetapkan BPHTB, Dispenda cenderung berpatokan pada harga jual atau harga umum atas tanah dan bangunan yang menjadi objek jual-beli.  Padahal dalam UU 28 jelas diatur di pasal 87 ayat 1 mengatur dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak. Pada ayat 2 diuraikan antara lain ; a. Jual beli adalah harga transasksi ; b. Tukar-menukar adalah nilai pasar ; c. Hibah adalah nilai pasar ; dan d. Hibah wasiat adalah nilai pasar. Pada ayat 4 dijelaskan, bahwa besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, ditetapkan paling rendah sebesar Rp 60 juta.

Jadi dalam jual-beli tanah dan bangunan, pengenaan BPHTBnya didasarkan pada nilai transaksi. Bukan pada nilai jual atau nilai umum. Bisa saja suatu objek nilai jualnya Rp 100 juta, tapi nilai transaksinya hanya Rp 55 juta. Maka dalam jual-beli objek ini tidak dekenakan BPHTB. Dan kalau memang nilai transaksinya kabur, maka UU mensyarakkan untuk berpatokan pada nilai NJOP (nilai jual onjek pajak) yang tertera pada lembaran PBB.

Namun apa yang dilakukan Dipenda, kata Abidin, jauh melenceng. Dipenda tak perduli nilai transakasi maupun NJOP. Perugas Dipenda selalu memaksa turun meninjau lapangan dan menentukan sendiri berapa nilai jualnya objkenya, lalu Dipenda yang nilai jualnya. Dan dari nilai jual itulah Dipenda menetapkan peroleh BPHTB. “Dan ini sudah pelanggaran UU 28/2009” ketus Abidin kepada BugiPos.

Menanggapi hal tersebut, Trisnode membantah. Pihaknya tidak memperlakukan seperti itu. Dispenda tetap saja mengacu pada undang-undang dan Perda yang berlaku. Demikian Syukri. Dia membantah hal tersebut. Katanya ; dalam pengenaan PBHTB tetap mengacu pada UU dan Perda, yakni menetapkan BPHTB sesuai pasal 87 UU 28 dan.

Namun Abidin menginformasikan ke redaksi sebelum berita ini naik cetak, bahwa sampai saat ini Dispenda masih saja tetap memungut BPHTB berdasarkan nilai jual/umum yang dia nilai sendiri. Ada  informasi yang berkembang, bahwa getolnya Dipenda memperlakukan wajib pajak BPHTB seperti ini, karena telanjur target ditetapkan sangat tinggi dan tidak objektif. Maka untuk mengejar target tersebut, ditempuhlah cara-cara pemaksaan dengan menggunakan teori sendiri tanpa mengacu pada UU 28 dan Perda No.3/2012 (una)

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya