HTTP Status[404] Errno [0]

Kapolres Takalar Mediasi Warga Mangarabombang -TNI AU

28 November 2012 12:12
Kapolres Takalar Mediasi Warga Mangarabombang -TNI AU
Kapolres Takalar AKBP Nasrum Fahmi memediasi persoalan sosial yang terjadi antara warga di Desa Bonto parang Kecamatan Mangarabombang dengan pihak TNI Angkatan Udara.
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Kapolres Takalar AKBP Nasrum Fahmi memediasi persoalan sosial yang terjadi antara warga di Desa Bonto parang Kecamatan Mangarabombang dengan pihak TNI Angkatan Udara.

BugisPos — Warga 3 (tiga) desa di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar  mengeluhkan akses jalan menuju desa tertutup. Pasalnya, akses jalan yang warga gunakan sejak tahun 1960 tersebut tidak dapat lagi dilalui setelah TNI Angkatan Udara menguasai lahan yang menjadi akses jalan warga.

Warga meminta TNI AU agar tidak menghalang-halangi akses jalan mereka, karena sudah digunakan sebelum dikuasai oleh TNI AU di desa itu. Apalagi, warga sekitar yang melalui jalan di atas lapangan milik TNI AU menganggap hanya menggunakan sebagai akses jalan, dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu.

Persoalan antara warga dengan TNI AU tersebut yang akhirnya dimediasi Kapolres Takalar AKBP Nasrun Fahmi.

“Bila persoalan merupakan yang terjadi tidak terkait langsung dengan pelanggaran hukum pidana atau delik-delik khusus lainnya atau tidak terkait dengan undang-undang, maka sebaiknya diselesaikan melalui pendekatan abbulo sibatang atau duduk bersama untuk mencari solusi terbaik,” jelas Kapolres Takalar, AKBP Nasrum Fahmi kepada Bugispos.com.

Hasil perundingan antara warga dengan pihak TNI AU dan piuhak terkait lainnya, telah dicapai kesepakatan bersama. Beberapa poin kjesepakatan itu yakni pihak TNI AU akan membantu masyarakat desa Bonto Parang Kecamatan Mangarabombang untuk membukakan portal jalan. Dengan adanya portal jalan, maka akses masyarakat menuju desa di belakang lahan milik TNI AU tidak terhalang.

Namun, pihak TNI AU sebaliknya member batas waktu selama 2 (dua) tahun pada warga, agar memindahkan bangunan-bangunan pada lahan yang menjadi milik TNI AU. Pasalnya, bukti-bukti kepemilikan lahan TNI AU di desa tersebut sebanyak kurang lebih 219.000 hektar dan sudah disertifikatkan.(rusli/gafar)

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya