HTTP Status[404] Errno [0]

Terkait Kasus Hambalang, Menegpora Siap Mundur

30 November 2012 09:46
Terkait Kasus Hambalang, Menegpora Siap Mundur
Terkait kasus Hambalang, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng menyatakan siap bila diminta bertanggungjawab dan mundur dari jabatan sebagai Menpora jika diminta oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Terkait kasus Hambalang, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng menyatakan siap bila diminta bertanggungjawab dan mundur dari jabatan sebagai Menpora jika diminta oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

BugisPos — Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng mulai memikirkan nasibnya terkait dengan kasus hukum yang menimpanya. Dia menyatakan siap bila diminta bertanggungjawab dan mundur dari jabatan sebagai Menpora jika diminta oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Saya siap mundur kapan pun. Saya sebagai menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Oleh sebab itu kita serahkan ke Presiden,” ujar Andi kepada wartawan, di gedung parlemen, di Jakarta, Kamis, (29/11/2012).

Dijelaskan Andi, sebagaimana dikutip dari FAJAR online, dia mengatakan jabatan menteri itu merupakan amanah. Karenanya, ia siap bila jabatan itu diserahkan ke Presiden SBY.

“Kapanpun bisa diberhentikan oleh presiden,” tegas pria asal Makassar ini.

Seperti diketahui, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) tahap I Badan Pemeriksa Keuangan soal audit investigatif Hambalang, Menpora dianggap membiarkan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi dalam proyek tersebut. Proyek yang dimaksud adalah proyek Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sarana Olahraga Nasional (P3SON), Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

“Menpora diduga membiarkan Sesmenpora (Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga Wafid Muharam) melakukan wewenang Menpora, tidak melakukan pengendalian dan pengawasan,” kata Ketua BPK Hadi Purnomo di gedung parlemen.

Saat penyerahan LHP itu dihadiri salah satu pimpinan DPR, Priyo Budi Santoso. Kerugian negara diperkirakan sebesar Rp243,6 miliar akibat penyimpangan yang terjadi. “Indikasi karena kelalaian atau kesengajaan oleh pihak terkait itu menyebabkan adanya indikasi kerugian negara Rp243,660 miliar sampai 30 Oktober 2012,” ungkap Hadi. (gafar)

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya