HTTP Status[404] Errno [0]

Masih Ada Daerah di Papua yang Belum Lapor Penggunaan APBD

01 December 2012 10:08
Masih Ada Daerah di Papua yang Belum Lapor Penggunaan APBD
Masih ada sejumlah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua dan papua Barat yang belum menyerahkan laporan penggunaan APBD. Konsekwensinya, Januari 2013 baik DAU, DAK, dana perimbangan daerah tersebut akan dipending oleh Kementerian Keuangan RI.
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Masih ada sejumlah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua dan papua Barat yang belum menyerahkan laporan penggunaan APBD. Konsekwensinya, Januari 2013 baik DAU, DAK, dana perimbangan daerah tersebut akan dipending oleh Kementerian Keuangan RI.

BugisPos —Â Sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Papua maupun Papua Barat hingga saat ini masih ada yang belum menyerahkan laporan penggunaan dana APBD. Hal itu diketahui karena beberapa daerah kabupaten/kota di provinsi paling timur Indonesia itu belum menyerahkan laporan semester penggunaan anggaran kepada Dirjen Keuangan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

Akibat keterlambatan pelaporan  penggunaan APBD tersebut, sehingga pengucuran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana perimbangan dan lain sebagainya harus dipending. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Waropen Penehas Hugo Tebay, STh di Serui, sebagaimana dikutip dari Berita Daerah.com.

Ketua DPRD Serui mengungkapkan hal itu sekembali dari Makasar mengikuti kegiatan sosialisasi kebijakan dana transfer kedaerah yang diselenggarakan Dirjen Perimbangan Kementrian keuangan dan Perimbangan Daerah tanggal 27 Nopember 2012, diikuti seluruh Pimpinan DPRD se- Indonesia.

Kata Ketua DPRD itu, bahwa Kementerian Keuangan RI memberikan warning bagi sejumlah daerah di Indonesia, yang hingga saat ini belum menyerahkan laporan dana APBD maupun sejumlah sumber yang diberikan pemerintah pusat ke daerah.

“Untuk Bulan November-Desember tahun ini Dirjen Keuangan masih memberikan toleransi kepada daerah yang belum melaporkan penggunaan dana APBD dan dananya masih ditransfer dari APBN, tapi mulai Januari daerah yang tidak melapor penggunaan dana APBD, maka dana yang bersumber dari APBN akan dipending semua. Ini dimaksudkan agar daerah bisa tertib dalam pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.

Dia mengaku, hal ini ditegaskan Dirjen Keuangan kepada daerah-daerah di Indonesia agar Pemda dapat berbenah diri dalam mekanisme pengelolaan anggaran yang baik dan benar.

“Ini sudah menjadi siklus nasional yang harus dilaksanakan semua daerah, bahkan setelah saya kordinasi dengan Dirjen Keuangan dan pengawasan ternyata banyak daerah yang disclaimer termasuk kita di Waropen tahun ini karena buruknya sistem pengelolaan keuangan daerah,’’ pungkasnya.(gafar)

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya