HTTP Status[404] Errno [0]

PDAM Tantang KPK Usut Korupsi Rp520 Miliar

02 December 2012 07:22
PDAM Tantang KPK Usut Korupsi Rp520 Miliar
PDAM Makassar
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

PDAM Makassar

BugisPos — Perusahaan Daerah Air Minum Makassar mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri dugaan korupsi keuangan negara yang nilainya di atas Rp520 miliar atau setengah triliun lebih.
“Kami mempersilahkan KPK untuk mengambil alih pengusutan keuangan PDAM yang sebelumnya ditangani BPK dan semoga saja KPK bergerak cepat agar kasus ini tidak dipolitisir menjadi komoditas politik,” ujar kuasa hukum PDAM Makassar Hasbi Abdullah di Makassar, Jumat 30/11/12

Ia mengatakan, dengan turun tangannya KPK untuk melakukan pengusutan ini akan semakin mempercepat penyelesaian polemik karena menurutnya kondisi keuangan PDAM masih sangat stabil dan tidak ada kerugian negara.

Hal ini dilakukannya karena dalam laporan audit itu BPK disebutkan terdapat indikasi korupsi sebesar Rp520 miliar akibat kerja sama PDAM Makassar bersama empat perusahaan swasta.

“Kami siap dan terbuka kepada KPK untuk melakukan pengusutan, apalagi kami sebelumnya telah menggunakan auditor independen dan hasilnya tidak ada persoalan ataupun penyimpangan yang merugikan negara,” katanya seperti dirilis Antara News.

Ia menyatakan, penilaian BPK terkait kerja sama PDAM Makassar dengan pihak ketiga yang terindikasi korupsi yang diserahkan ke KPK di antaranya harga dalam kontrak yang terlalu mahal dibanding kajian yang telah dilakukan sebelum kontrak.

BPK baru memastikan adanya kerugian negara pada kerjasama antara PDAM Makassar dan PT Traya Tirta Makassar dengan nilai kerugian sebesar Rp38 miliar.

Menurut Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Cornell Syarif, pemeriksaan dilakukan tahun 2012 terhadap kondisi keuangan PDAM dan dari empat temuan BPK dan BPKP yang diyakini bermasalah adalah kerja sama PDAM dan PT Traya.

Terkait dengan tiga jenis kerjasama dengan pihak ketiga lainnya ditubuh PDAM yang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK nomor 14/S/VIII/03/2012, ia menyebutkan indikasinya baru berpotensi merugikan keuangan PDAM dan negara.

Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama PDAM dan PT Bahana Cipta dalam rangka pengusahaan pengembangan instalasi pengolahan air (IPA) V Somba Opu sebesar Rp455,25 miliar lebih oleh BPK dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dan berpotensi merugikan perusahaan.

Kerjasama PDAM selanjutnya yang dinilai merugikan perusahaan adalah pada pengusahaan pengembangan sistem penyediaan air minum atas pengoperasian IPA Maccini Sombala tahun 2012-2036 dengan nilai investasi sebesar Rp69,31 miliar lebih, antara PDAM dengan PT Multi Engka Utama.

BPK menilai kerja sama tersebut bermasalah dan berpotensi merugikan perusahaan sebesar Rp24,42 miliar lebih.

Kondisi itu berdasarkan hasil pemeriksaan BPK membuat perhitungan harga atau tarif dalam kontrak serta nilai investasi pengelolaan IPA Maccini Sombala sulit diukur dan akhirnya terdapat potensi kerugian sebesar Rp24,42 miliar, karena harga air curah dalam kontrak yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga pada dokumen penawaran teknis.

Selanjutnya, BPK juga menilai kerja sama antara PDAM dan PT Baruga Asrinusa Development telah mengurangi potensi pendapatan PDAM sebesar Rp2,635 miliar (una)

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya