HTTP Status[404] Errno [0]

Mabulo Sibatang dalam Pemilukada

04 December 2012 01:18
Mabulo Sibatang dalam Pemilukada
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Oleh Marwan Mas

CITRA Polri di mata publik sering dipelesetkan banyak orang lebih buruk dibanding citra polisi di film India, terutama pada penanganan kasus korupsi. Meski pelanggaran dilakukan oknum, tetapi kadang masyarakat menggeneralisirnya, sehingga tertutupi berbagai keberhasilan Polri. Misalnya, keberhasilan dalam menangani kasus terorisme dan penyalahgunaan narkoba. Polisi begitu gesit saat mengungkap jaringan dua kejahatan luar biasa itu, meski tetap ada kelemahan yang perlu diperbaiki.

Dalam kasus terorisme, memang butuh kesigapan, sebab terorisme laksana hantu. Kadang menghilang cukup lama, tapi tiba-tiba bisa muncul mengagetkan dan membuat panik. Belakangan ini, publik Sulawesi Selatan juga dihebohkan oleh aksi terorisme seperti beberapa tahun lalu di Mall Ratu Indah. Ada yang mengaitkannya dengan pelaksanaan pemilukada, terutama saat pelembaran yang diduga bom terhadap Syahrul Yasin Limpo, saat usai gerak jalan santai dalam rangkaian hari ulang tahun Partai Golkar di Monumen Mandala pada Minggu (11/11/2012). Beruntung benda yang diduga bom tidak meledak, sehingga tidak menimbulkan korban luka dan jiwa.

Terlepas anggapan sebagian orang kalau itu direkayasa, tetapi realitas ini tidak bisa dinafikan sebagai salah satu aspek yang bisa menodai kedamaian pemilihan gubernur. Makanya, gagasan Kapolda Sulselbar, Irjen Polisi Mudji Waluyo melalui “Forum Komunikasi (FK) Mabulo Sibatang Pemilukada Damai 2013” patut diapresiasi sebagai langkah polisitif. Sebab dalam pemilukada, bukan hanya aksi kekerasan dalam bentuk teror yang patut diatensi, tapi juga kemungkinan bentrok antarpendukung, kecurangan, dan kampanye hitam.

Esensi Mabulo Sibatang

Gagasan FK Mabulo Sibatang untuk mewujudkan pemilukada damai, bukan hanya tanggung jawab kepolisian, KPUD, Panitia Pengawas Pilkada, dan para calon berserta partai pendukungnya. Kedamaian dan kelancaran pemilihan gubernur jadi tanggung jawab kita semua yang akan memilih pemimpin lima tahun ke depan. Kegagalan pemilukada pada gilirannya akan merusak tatanan demokrasi dan kehidupan rakyat secara keseluruhan.

Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) FK Mabulo Sibatang, disebutkan esensi Mabulo Sibatang merupakan salah satu prinsip hidup atau kearifan lokal masyarakat Bugis-Makassar. Mabulo Sibatang sebagai jati diri bermakna sebagai “kesatuan komitmen” untuk saling tolong-menolong dengan prinsip: rebba sipatokkong (saling menegakkan), mali siparape (saling membantu agar tidak hanyut), dan malilu sipakainge (saling mengingatkan ke arah kebajikan).

Setidaknya ada empat arah FK Mabulo Sibatang Pemilukada Damai. Pertama, sebagai wahana mencari solusi terhadap suatu permasalahan yang terjadi agar tidak menimbulkan bias yang dapat menodai jalannya proses demokrasi. Kedua, para kandidat dan tim suksesnya dapat berkomunikasi dan silaturrahim untuk mencegah terjadinya aksi-aksi anarkis. Para kandidat beserta pendukungnya memiliki tanggung jawab yang sama terhadap perilaku destruktif yang dapat merugikan kandidat bersangkutan.

Ketiga, menyatukan pendapat (masseddi ada’), menyatukan sikap dan tindakan (masseddi gau’) semua komponen masyarakat. Di sini butuh partisipasi aktif masyarakat melalui musyawarah untuk menyelesaikan sendiri persoalan yang ditemukan dalam pemilukada. Keempat, komunikasi bukan hanya pada saat terjadi konflik, tetapi juga pendekatan terhadap seluruh stakehoders pemilukada untuk mencegah terjadinya konflik. Pendekatan FK Mabulo Sibatang bersifat non-formil dan berada pada tataran “pre-emptif” terkait isu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sekaligus penyelesaian masalah melalui musyawarah.

Pa’bicara Kamtibmas

Pada acara apel besar FK Mabulo Sibatang di Mapolda Sulselbar (21/11/2012), dilaksanakan lomba Pa’bicara (da’i atau penyuluh kamtibmas) sebagai salah satu ujung tombak. Pa’bicara merupakan menyambung lidah dalam membangun kemitraan  yang erat (partnership) dengan berbagai komponen masyarakat terkait pelaksanaan pemilukada agar berjalan damai, dengan prinsip: “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Ini dilakukan dalam tahap pre-emtif, tetapi juga dapat memecahkan masalah yang timbul (problem solving) sebagai pendekatan represif-terbatas.

Sebetulnya gagasan FK Mabulo Sibatang merupakan “implementasi progresif” dari Forum Komunikasi Perpolisian Masyarakat (FKPM) yang sudah ada sebelumnya. Polri selaku aparat negara yang menjaga kamtibmas dan bertugas melindungi, mengayomi, melayani, serta menegakkan hukum (Pasal 30 ayat 4 UUD 1945) memang berdiri di garis depan dalam mengamankan pemilukada. Tetapi tidak berarti masyarakat lepas tanggung jawab, sehingga segala persoalan yang timbul, terutama yang tidak bersentuhan dengan tindak pidana, sebaiknya diselesaikan sendiri oleh masyarakat (restorative justice).

Partisipasi masyarakat diharapkan memotivasi polisi bekerja profesional, tidak memihak salah satu pasangan calon, serta menempatkan hukum di atas kepentingan tertentu. Masih ada dua tahapan yang amat krusial, yaitu masa kampanye dan perhitungan suara, mulai dari TPS sampai KPUD Provinsi. Olehnya itu, peran Pa’bicara sebagai ujung tombakFK Mabulo Sibatang yang tersebar di Kecamatan (Polsek) begitu penting, misalnya melalui penyuluhan di tempat-tempat ibadah, serta menjalin komunikasi dengan semua komunitas pemilukada.

Keberhasilan memilih pemimpin Sulawesi Selatan lima tahun ke depan (2013-2018), bukan hanya akan menjadi ukuran keberhasilan demokrasi, tetapi yang juga penting adalah mengapresiasi kemenangan rakyat. Kehadiran FK Mabulo Sibatang Pemilukada Damai merupakan keniscayaan di tengah adanya kekhawatiran chaos oleh sebagian kalangan.***

Marwan Mas adalah Guru Besar Ilmu Hukum Universitas 45, Makassar

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya