HTTP Status[404] Errno [0]

Tidak Ada Program Baru Cagub Sulsel di Sektor Pertanian

05 December 2012 07:05
Tidak Ada Program Baru Cagub Sulsel di Sektor Pertanian
Pakar ilmu pertanian berpendapat tiga pasang cagub dan cawagub Sulsel Ilham-Aziz, Syahrul-Agus dan Andi Rudiyanto-Andi Nawir menawarkan program sektor pertanian tidak ada yang dianggap terobosan baru.
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Pakar ilmu pertanian berpendapat tiga pasang cagub dan cawagub Sulsel Ilham-Aziz, Syahrul-Agus dan Andi Rudiyanto-Andi Nawir menawarkan program sektor pertanian tidak ada yang dianggap terobosan baru.

BugisPos — Beragam program sektor pertanian ditawarkan para calon gubernur Sulsel untuk menarik simpati masyarakat tani. Hanya saja, beberapa pakar bidang pertanian menilai tidak ada yang baru secara substansi dari program yang diandalkan.

Kalaupun ada program yang baru, tutur Dekan Fakultas Pertanian Unhas, Prof Yunus Musa, masih sekadar semangat yang belum teruji. Masih butuh kajian mendalam, kelayakan penerapan berdasarkan kekhasan, dan potensi lahan.
Target menjadikan Sulsel beralih dari agrobisnis ke agroindustri juga bukanlah sesuatu yang murni baru. Era pemerintahan Prof Achmad Amiruddin sebagai gubernur Sulsel telah mencanangkan program Petik Olah Jual.
Namun sampai saat ini, petani masih menjual hasil pertaniannya dalam bentuk mentah tanpa pengolahan. “Jangankan mengolah kakao, disuruh fermentasi untuk meningkatkan kualitas saja masih sulit,” ujar Prof Yunus Musa, Selasa, 4 Desember.
Janji membagikan benih atau bibit gratis juga hanya akan mubazir bila tanpa pembatasan dan pemetaan potensi wilayah. Petani berusaha maksimal setelah mendapat benih gratis, justru memperoleh hasil tidak sesuai harapan, karena lahannya tidak cocok dengan benih yang diperoleh.
Yunus menilai, janji calon gubernur yang ditawarkan masih sebatas program dengan target peningkatan produksi. Di sisi lain, pengembangan komoditi andalan justru membutuhkan pemetaan daerah potensial dan rawan.
Ke depan, Yunus menyarankan adanya pembagian wilayah pengembangan komoditi berdasarkan kekhasan atau keunggulan lokal. Satu daerah tidak dapat disamaratakan mengembangkan komoditi, meskipun berada di satu kabupaten sama.
Saat ini, kalaupun ada pemetaan wilayah pengembangan komoditi, masih berupa pembatasan wilayah administrasi, bukan geografis. Padahal, pemetaan wilayah yang spesifik, dapat menjadi acuan bagi investor atau petani menentukan komoditi yang akan dikembangkannya.
Dia mencontohkan pengembangan rumput laut yang dilakukan mulai dari Takalar sampai Bulukumba. Tetapi tidak diperhatikan, daerah mana sebenarnya yang cocok untuk komoditi tersebut. Akibatnya, ada petani yang mendapat keuntungan maksimal, tetapi di daerah lain justru rugi.
“Harus ada komoditas branded yang ditampilkan pemprov dengan penguatan lokal. Toraja misalnya, bisa saja tetap menanam padi, tetapi ada branded yang menjadi andalan dan berbeda dari daerah lain dengan memperhatikan potensi lahannya,” imbaunya.
Seperti dirilis FAJAR online, secara terpisah, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia (UMI), Annas Boceng mengatakan, sebagian besar kabupaten di Sulsel memiliki lahan pertanian yang cukup luas.
Sehingga, lanjutnya, tidak ada alasan bagi pemerintah Provinsi Sulsel untuk tidak memfokuskan programnya pada sektor pertanian. “Karena Sulsel ini bukan sekadar lumbung pangan tapi lumbung pertanian, semua komoditas pertanian sangat potensi untuk dikembangkan,” ujar Annas.
Sebagai daerah lumbung pertanian, kata Annas, siapapun gubernur Sulsel ke depan, harus menunjukkan keberpihakannya pada sektor pertanian. Salah satu keberpihakan yang harus ditunjukkan pemerintah, katanya, yakni mendorong pembangunan infrastruktur pendukung.
Misalnya jalan tani untuk memudahkan petani menjual hasil panen mereka. Yang terpenting adalah pembangunan sarana pengairan yang memadai.
“Selain itu, pemerintah juga harus menjamin ketersediaan bibit dan pupuk, tidak sekadar tersedia tapi juga harus memberikan kemudahan-kemudahan bagi petani untuk mendapatkan pupuk dan bibit,” paparnya.
Dia menambahkan, dukungan pemerintah pasca musim panen juga sangat diharapkan, khususnya dalam menjamin stabilitas harga. “Karena apa gunanya hasil panen petani kalau toh harga jualnya cukup rendah bahkan tidak bisa dijual. Bila perlu, ke depan pemerintah yang harus membeli hasil panen petani dengan harga yang sesuai pasar,” kuncinya. (gafar)
Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya