HTTP Status[404] Errno [0]

Pendidikan dan Pemilukada Gubernur Sulsel 2013

06 December 2012 02:51
Pendidikan dan Pemilukada Gubernur Sulsel 2013
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Oleh: Dr. Sukardi Weda

Pemilihan Umum tahun 1997 di Inggris memuluskan kiprah pemimpin Partai Buruh (Labour Party) Tony Blair menjadi Perdana Menteri Inggris. Keberhasilan Tony Blair menduduki posisi orang nomor wahid di Inggris tidak terlepas dari jualan kampanye yang digemakan seantero Inggris. Setiap kali ia kampanye di depan publik Inggris, saat itu pula ia menggemakan “Education, Education, Education.”

Pendidikan menjadi prioritas utama kampanye Blair karena ketika itu terjadi ketimpangan dan ketidakadilan di dunia pendidikan di Inggris, yakni perempuan kurang terakses dengan pendidikan. Demikian halnya dengan masyarakat dari kelompok marginal juga mengalami kesulitan untuk memperoleh akses pendidikan yang berkualitas.

Pasca terpilihnya Tony Blair, ia merumuskan enam kebijakan penting dalam dunia pendidikan, dan salah satunya dan menempati posisi pertama adalah pendidikan dijadikan sebagai jantung pemerintahannya. Ia juga berupaya memperbaiki standar mutu setiap jenjang pendidikan dan merancang kebijakan pendidikan yang bermanfaat untuk semua. Intinya adalah “Education for All.”

Untuk konteks Indonesia pasca reformasi, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2004 yang diikuti lima pasangan kontestan menempatkan SBY dan JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih masa jabatan 2004 – 2009. Terpilihnya pasangan tersebut tidak terlepas dari visi, misi, dan program kerjanya yang pro akan kepentingan rakyat kecil, yakni peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas.

Kebijakan tersebut dilakukan dengan strategi: meningkatkan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun, memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat terjangkau oleh layanan pendidikan, seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, masyarakat di daerah konflik, ataupun masyarakat difabel, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan perbaikan mutu pendidikan.

Pasca terpilihnya SBY – JK, kebijakan di bidang pendidikan tersebut dilaksanakan secara konsisten, terbukti dengan adanya kucuran anggaran untuk pendidikan pada kisaran 20% dari APBN, juga adanya Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan disusul dengan Program BOS Buku beberapa tahun kemudian. Peningkatan kesejahteraan guru dan dosen juga menjadi perhatian utama, yakni dengan ditelorkannya UU Nomor14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang membuahkan hasil pemberian tunjangan sertifikasi kepada guru dan dosen profesional.

Untuk konteks Sulawesi Selatan, keterpilihan pasangan Sayang, Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Agus Arifin Nu’Mang (AAN) pada pemilukada Gubernur Sulawesi Selatan 2007 tidak terlepas dari program pro rakyat (pro poor) yang diusungnya, yakni Program Pendidikan dan Kesehatan Gratis yang telah dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Selatan.

Demikian halnya dengan program-program serupa di sejumlah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, seperti Program Sekolah Bersubsidi Penuh (Sekolah Gratis) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar. Program Sekolah Bersubsidi Penuh ini juga mengantarkan Ilham Arif Sirajuddin menjadi pemenang dengan suara di atas 60% pada Pemilukada Walikota – Wakil Walikota Makassar 2008 lalu. Program Pendidikan Gratis hingga ke tingkat SMA di Kabupaten Sinjai yang dilakukan oleh Rudiyanto Asapa juga mengantarkan Rudi menjadi bupati untuk periode kedua di kabupaten Sinjai.

Mengapa pendidikan (pendidikan gratis) perlu menjadi jualan kampanye para calon Gubernur dan Wakil Gubernur 2013 mendatang?. Secara nasional penduduk miskin dan hampir miskin di Indonesia masih berada pada kisaran 30%. Oleh karena itu program dan kebijakan pro rakyat miskin harus berlanjut terus, terutama program pendidikan gratis atau sekolah bersubsidi penuh, sehingga semua peserta didik dari kelompok miskin dapat terakses dengan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu.

Program pendidikan gratis melalui BOS dan BOS buku secara makro juga belum mampu menutupi semua kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah, sehingga kebijakan serupa secara mikro untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga perlu tetap dilakukan. Hal serupa juga dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta sejak Sutiyoso hingga Jokowi, dengan label “Bantuan Operasional Sekolah (BOP) untuk dunia pendidikan.”

Siapapun yang terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Periode 2013 – 2018 hendaknya memberikan prioritas utama dan pertama kepada bidang pendidikan. Hal ini cukup beralasan karena pendidikan merupakan investasi masa depan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, dan negara. Negara yang menjadikan pendidikan sebagai jantung pemerintahannya (the heart of government) menjadi negara yang maju dalam semua dimensi kehidupan, karena pendidikan tempat bermuara segala dimensi kehidupan, seperti kesejahteraan, infrastrukur, legitimasi hukum, moral, spiritual dan lain-lain.

Sebagai ilustrasi yang dapat dijadikan motivasi adalah China, Singapura, Malaysia, dan India. Negara-negara tersebut beberapa dekade yang lalu menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama. Malaysia misalnya di era 80-an, mengirim generasi mudanya untuk belajar di luar negeri, termasuk ke Indonesia, demikian halnya dengan India, China dan Singapura, mereka mengirimkan generasi mudanya untuk belajar di sejumlah negara maju, dan hasilnya mereka nikmati sekarang, padahal di era 70-an – 80-an negara-negara tersebut sama kedudukannya dengan Indonesia sebagai negara pinggiran (sedang berkembang). Bahkan China dan Singapura telah mejadi negara industri/maju, Malaysia dan India juga telah menjadi negara semi periphery (berada diantara dua ekstrim maju/core dan miskin/periphery).

Indonesia jauh tertinggal, karena pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru tidak menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan bangsa, ini terbukti dengan anggaran pendidikan yang berada dikisaran 9% saja pada APBN.

Dengan demikian, maka masyarakat Sulawesi Selatan yang didominasi oleh masyarakat yang berada pada stratifikasi menengah ke bawah masih mendambakan pemimpin (Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013 – 2018) yang pro terhadap masyarakat marginal dengan tetap mengupayakan Program Pendidikan Gratis, sehingga masyarakat dari kelompok miskin dapat terakses dengan pendidikan dasar dan menengah sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera di bawah pemerintahan yang mengedepankan keadilan sosial (Social Justice) untuk warganya. Kepada para calon Gubernur – Wakil Gubernur Sulsel 2013 – 2018 beserta tim supaya berpolitik santun, jangan saling menjatuhkan, tapi berpolitiklah yang elegan jauh dari black campaign dan tetap menempatkan pendidikan sebagai isu tematik yang menjadi prioritas utama ***

Â

Dr. Sukardi Weda adalah Staf Pengajar PPS UNM & Alumni S2 Sosiologi UI


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya