HTTP Status[404] Errno [0]

Pemerintah Akan “Pangkas” Nilai Nominal Uang Rupiah

09 December 2012 01:49
Pemerintah Akan “Pangkas” Nilai Nominal Uang Rupiah
Pemerintah akan menyederhanakan nilai mata uang rupiah atau redenominasi. Bila tidak ada hambatan, kebijakan ini mulai diberlakukan 2014.
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Pemerintah akan menyederhanakan nilai mata uang rupiah atau redenominasi. Bila tidak ada hambatan, kebijakan ini mulai diberlakukan 2014.

BugisPos — Nilai nominal mata uang rupiah yang sehari-hari digunakan oleh masyarakat Indonesia, akan “dipangkas” atau disederhanakan. Contoh sederhana pemangkasan atau disebut redenominasi itu uang senilai Rp100.000 akan menjadi Rp100.

Drs. Agung Widiadi selaku Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II Dirjen Anggaran kementerian Keuangan (kemenkeu) Republik Indonesia kepada BugisPos.com di Makassar baru-baru ini membenarkan akan adanya pengurangan nilai mata uang rupiah atau disebut redenominasi.

Namun pengurangan nilai mata uang itu tidak sama dengan pengguntingan nilai mata uang yang pernah dilakukan di Indonesia era pemerintahan Presiden Soekarno dulu.

“Pemerintah berencana melakukan pengurangan nominal untuk mengimbangi mata uang dunia. Kalau misalnya sertus ribu rupiah, akan dijadikan seratus rupiah, sehingga nilai uang kita tidak terlalu jauh dengan nilai mata uang asing, misalnya satu dollar maka uang kita sama dengan sepuluh rupiah saja,” jelas Agung.

Dengan dilakukannya redonominasi, harga-harga yang beredar di pasaran juga diharuskan menyesuaikan sesuai nilai mata uang baru yang sudah dikurangi. Dia mencontohkan, harga beras sekarung yang diperkirakan Rp200.000, maka sesuai nilai yang sudah diredominasi harganya akan menjadi Rp200.

“Pemerintah masih akan mengkaji kebijakan redominasi tersebut dan membuat regulasinya,” pungkasnya.

Kementerian Keuangan menyatakan rencana implementasi penyederhanaan nilai mata uang rupiah atau redenominasi akan didahului oleh penerapan dua mata uang atau mata uang ganda. Secara substansi, pemerintah mengaku telah siap menerapkan.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Agus Suprijanto mengatakan, jika proses legitimasi berjalan lancar maka penggunaan dua mata uang akan dilakukan mulai 2014 atau dua tahun lagi.

Yang membedakan antara mata uang baru hasil redenominasi dan mata uang saat ini adalah kata-kata dalam uang tersebut. Sedangkan untuk gambar tetap sama agar masyarakat tidak kesulitan dan binggung.

“Kalau misalnya disetujui 2013, 2011-2013 persiapan, 2022 tuntasnya. Tahun 2014-2018 masa transisi, 6 bulan sebelum 2014 harus ada dual price tag-nya sudah mulai dan uang yang diedarkan yang lama dan baru beredar bersama-sama,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (7/12/2012).

Agus menambahkan pada 2014 sampai 2018, uang lama dan uang baru akan beredar bersama. Masa transisi atau penggunaan dua mata uang itu akan berlangsung selama empat tahun. Pada 2019 seluruh uang lama akan ditarik dan digantikan uang baru yang gambarnya berbeda dengan uang lama.

“Pak menteri mengajukan usulan agar RUU ini bisa diangkat menjadi prioritas pertama pembahasannya di 2013. Ini ditunjukan ke baleg dan baleg setuju. Akan dijadwalkan pada masa sidang 3-4 Januari sampai Juni,” tuturnya.

Nantinya, lanjut Agus, terdapat mata uang Rp 100 baru untuk menggantikan Rp 100.000, Rp 50 baru untuk Rp 50.000, Rp 20 untuk Rp 20.000, Rp 10 untuk Rp 10.000, Rp 5 untuk Rp 5.000, Rp 2 untuk Rp 2.000, Rp 1 berbentuk logam untuk Rp 1.000. Kemudian Rp 50 sen untuk Rp 500, Rp 20 sen untuk Rp 200, Rp 10 sen untuk Rp 100, dan Rp 1 sen untuk Rp 10.(gafar)

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya