HTTP Status[404] Errno [0]

Kapolri Dukung Penyelidikan KPK

11 December 2012 11:07
Kapolri Dukung Penyelidikan KPK
Kapolri Kenderal Timur Pradopo menegaskan mendukung penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Kapolri Jenderal Timur Pradopo menegaskan mendukung penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

BugisPos —Â Kapolri Jenderal Timur Pradopo menegaskan mendukung penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Intinya kita mendukung penyidikan yang dilakukan KPK semua sudah sepakat,” kata Kapolri Jenderal Timur Pradopo di Jakarta, Selasa (11/12/2012).

Hal tersebut terkait dengan rancangan revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK yang mengubah masa tugas penyidik dari Polri menjadi 10 tahun.

“Saya kira bukan alih status yang dibahas, tapi masa tugas yang ada di KPK dan dalam pembahasan semua dilibatkan,” kata Kapolri, seperti dirilis FAJAR online.

Timur mengatakan, pihaknya menunggu perkembangan karena rancangan revisi PP itu.

“Semua tentunya melalui penyusunan yang komprehensif. Intinya harus kita dukung semua, karena masalah pemberantasan korupsi ini harus sinergi,” kata Kapolri.

Sebelumnya, Timur mengatakan bahwa saat ini Polri akan menunggu langkah KPK selanjutnya terkait ke 13 penyidik Polri, apabila masih dibutuhkan tenaga penyidik tersebut.

Adapun 13 penyidik Polri yang telah habis masa tugasnya di KPK yakni Imam Turmudi, Robhertus Yohanes, Eddy Wahyu, Yohanes Richard, Usman Purwanto, Novel Baswedan, Asep Guntur, Bagus Suropraptomo, Taufik Herdiansyah Zeinardi, Afief Yulian, Salim Riyad, Budi Santoso, dan Budi Nugroho.

Pada 8 Oktober, Presiden Yudhoyono berpidato untuk mengakhiri kemelut di antara KPK dan Polri, yang berpuncak pada Jumat (5/10/2012) malam. Ketika itu, polisi menggeruduk Kantor KPK untuk menangkap penyidik KPK dari unsur Polri, Komisaris Novel Baswedan.

Ada lima poin yang ditekankan Presiden pada pidatonya. Pertama, kasus dugaan korupsi simulator SIM yang melibatkan Irjen Djoko Susilo ditangani KPK. Polri menangani kasus pengadaan barang dan jasa lainnya. Kedua, Keinginan Polri melakukan proses hukum terhadap Komisaris Novel Baswedan dipandang tidak tepat dari segi timing ataupun cara.

Ketiga, perselisihan menyangkut waktu penugasan penyidik Polri di KPK diatur kembali dalam peraturan pemerintah. Keempat, pemikiran dan rencana revisi UU KPK sepanjang untuk memperkuat KPK sebenarnya dimungkinkan. Dan kelima, KPK dan Polri memperbarui MoU, kemudian dipatuhi dan dijalankan sehingga peristiwa seperti ini tidak terulang di masa depan.

Menurut Presiden, terkait penugasan perwira Polri di KPK mengacu PP 63/2005 Pasal 5 ayat (3) bahwa masa penugasan pegawai negeri paling lama 4 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali.

“Solusi yang ditempuh adalah kita akan keluarkan peraturan baru, bahwa penugasan penyidik Polri ke KPK diberikan waktu selama 4 tahun bukan maksimal 4 tahun. Itu bisa diperpanjang 4 tahun lagi, asal persetujuan Kapolri. Tetapi jika hal demikian tetap dianggap memutus efektivitas pelaksanaan tugas KPK, anggota tersebut diberikan peluang mengundurkan diri atau untuk alih status. Tidak dibenarkan secara sepihak KPK memberhentikan penyidik itu karena mereka terikat UU, disiplin, dan etika kepolisian. Sebaliknya, Polri tidak menarik penyidik tersebut tanpa konsultasi dan persetujuan dari KPK,” tutur Presiden saat itu.(gafar)

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya