HTTP Status[404] Errno [0]

Hina Habibie, DPR RI Surati PM Malaysia

12 December 2012 12:41
Hina Habibie, DPR RI Surati PM Malaysia
Mantan Presiden RI ke-3, BJ habibie mendapat hinaan dari Mantan Menteri Penerangan Malaysia, Zainuddin Maidin. Hal itu yang mendorong DPR RI telah menyurati PM Malaysia Mohammad Najib Tun Razak untuk meminta klarifikasi.
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Mantan Presiden RI ke-3, BJ habibie mendapat hinaan dari Mantan Menteri Penerangan Malaysia, Zainuddin Maidin. Hal itu yang mendorong DPR RI telah menyurati PM Malaysia Mohammad Najib Tun Razak untuk meminta klarifikasi.

BugisPos — Dewan Perwakilan Rakyat, hari ini, Rabu (12/12/2012), mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Malaysia Mohammad Najib Tun Razak untuk meminta klarifikasi sekaligus mengecam pernyataan mantan Menteri Penerangan Malaysia Zainuddin Maidin yang telah menghina Presiden ke-3 Indonesia BJ Habibie.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, (12/12/2012), sebagaimana dikutuip dari KOMPAS.com.

“Parlemen mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan kita melihat statement pemerintah sampai hari ini belum memberi posisi yang tegas. Kita lebih baik menyampaikan itu (surat),” kata Pramono.

Menurut Pramono, pernyataan Zainudin sangat tidak elok. Sebagai mantan menteri penerangan, seharusnya Zainudin tahu bagaimana berkomunikasi yang baik dengan negara tetangga, apalagi Habibie pernah menjadi kepala negara/kepala pemerintahan Indonesia.

“Habibie juga memiliki jasa yang besar dalam proses demokratisasi ketika itu sehingga istilah yang dia gunakan mengenai ‘Dog of Imperialism’ itu sangat menyinggung,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Pramono menambahkan, memang ada kebebasan berekspresi setiap warga. Namun, kebebasan berekspresi itu jangan sampai membuat hubungan antarnegara menjadi renggang.

Anggota Komisi III Eva Kusuma Sundari mengatakan, pernyataan Zainuddin itu memang harus dipermasalahkan. Hanya, permasalahan itu jangan berlarut-larut. Dia meminta masyarakat Indonesia jangan memperkeruh permasalahan.

“Warga Indonesia jangan mengompori. Minta maaf, selesai. Sebab, banyak pemantik yang bisa bikin konflik, seperti masalah tenaga kerja Indonesia, pulau, perbatasan,” kata Eva.

 JK : Tegur Juga Mantan Menteri Malaysia Itu dengan Keras
Mantan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla alias JK menilai penyelesaian permasalahan pernyataan mantan Menteri Penerangan Malaysia Zainudin Maidin dapat dilakukan dengan menggunakan hak jawab. Pihak Presiden ke-3 Indonesia BJ Habibie dapat menjawab di media yang sama.
“Perlu buat juga tulisan keras. Dia (media) mesti muat. Kita kan tidak mau perang karena ini. Makanya, kita harus menjawab keras juga,” kata JK di Jakarta.

JK mengatakan, tulisan Zainudin merupakan konsekuensi dari demokrasi. Untuk itu, semua pihak juga harus demokratis ketika menyikapi pernyataan itu. Menurut dia, Pemerintah Indonesia juga tak perlu turut campur lantaran pernyataan Zainudin bukan mewakili Pemerintah Malaysia.

“Kalau semua pemerintah harus terlibat, nanti semua orang dikritik di negara lain, emangnya pemerintah harus jawab? Ini kan bukan negara yang buat. Ini pribadi,” kata politisi Partai Golkar itu.

JK menambahkan, tentunya Habibie yang telah membuka kebebasan pers di Indonesia tidak ingin hubungan kedua negara memanas akibat satu tulisan itu. “Yang membuka negeri ini lebih demokratis kan Pak Habibie. Pak Habibie tidak ingin gara-gara satu tulisan kita berkelahi,” ujar dia.

Seperti diberitakan, di harian Utusan Malaysia, Senin (10/12/2012), yang juga diunggah di situs harian itu, Zainuddin menyebut Habibie sebagai “penggunting dalam lipatan” terhadap Soeharto, penyebab perpecahan Indonesia dengan munculnya 48 partai politik.

Zainuddin menyebut Habibie penghianat bangsa karena memenuhi desakan Barat menggelar jajak pendapat di Timor Timur. Ungkapan paling keras ditulis Zainudin dengan menyebut Habibie dan Anwar sebagai sesama “anjing imperialisme” (the dog of imperialism) lantaran bersedia menyerahkan negaranya ke lembaga Dana Moneter Internasional (IMF).

Berbagai pihak lalu mengecam pernyataan Zainudin itu. Termasuk DPR RI yang telah berkirim surat untuk meminta klarifikasi dari PM malaysia Mohammad Najib Tun Razak.(gafar)

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya