HTTP Status[404] Errno [0]

Ketua KTNA Sulsel “Gaungkan” THL-TBPP Diangkat jadi Penyuluh PNS

14 December 2012 17:43
Ketua KTNA Sulsel “Gaungkan” THL-TBPP Diangkat jadi Penyuluh PNS
Ketua KTNA Sulsel Rahman Dg Tayang menyuarakan pengangkatan penyuluh kontrak THL-TBPP menjadi Penyuluh PNS.
Ketua KTNA Sulsel Rahman Dg Tayang menyuarakan pengangkatan penyuluh kontrak THL-TBPP menjadi Penyuluh PNS.

Penyuluh senior pada Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Kota Makassar, Sulawesi Selatan Muh Mutty, SP mempertanyakan minimnya perhatian Pemprov Sulsel dan Pemda terhadap Penyuluh Pertanian dan meminta keberadaan penyuluh kontrak THL-TBPP dapat diakomodir menjadi Penyuluh PNS.

BugisPos — Dalam Undang-undang nomor 16 tahun tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian,perikanan, dan kehutanan (SP3K), memuat di dalamnya peran penyuluh pertanian.

Penyuluh pertanian tersebut, baik itu penyuluh pertanian pemerintah (PNS dan penyuluh kontrak), penyuluh swasta dan penyuluh swadaya.

Penyuluh pertanian, mengambil peran penting dalam pembangunan pertanian secara berkesinambungan. Penyuluh pertanian, menjadi motor penggerak untuk menyampaikan program-program strategis pembangunan di sektor pertanian secara menyeluruhh, baik itu pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan.

Hal itu dikemukakan Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sulawesi Selatan, Rahman Dg Tayang di Kantor BPMDK Sulsel di Makassar, Jumat (13/12/2012), saat sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 34 tahun 2012 tentang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, peternakan, dan Kehutanan. Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri Ketua Komisi Penyuluhan Provinsi Sulawesi Selatan Prof Dr. Darmawan, pejabat Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian (Bakorluh) Sulsel mewakili Kepala Bakorluh Dr Ir Achmar Manring yang berhalangan hadir, sejumlah penyuluh PNS dan penyuluh bantu pertanian (THL-TBPP) Kota Makassar, serta undangan lainnya.

Menurut Rahman Dg Tayang, keberadaan penyuluh pertanian, baik PNS dan penyuluh kontrak (THL-TBPP) menjadi motor penggerak utama di lapangan. Penyuluh pertanian, kata dia, berperan penting mengubah pola pikir petani untuk mengadopsi teknologi-teknologi baru dalam upaya meningkatkan produksi dan kesejahteraan mereka.

“Tapi sayang sekali, penyuluh-penyuluh kita belum sejahtera. Suda disertivikasi, tapi belum juga sejahtera. Bahkan untuk memenuhi kekurangan tenaga penyuluh, Pemerintah tidak pernah memikirkan bagaimana bisa mengangkat penyuluh kontrak THL-TBPP itu menjadi penyuluh PNS,” ujar Rahman Dg Tayang, yang disambut aplaus dari seluruh peserta yang hadir.

Sementara itu, pada kesempatan lain, Penyuluh PNS senior dan juga diberi amanah sebagai Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian pada Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Kota Makassar, Muh Mutty, SP menambahkan, kesejahteraan penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, penyuluh peternakan dan penyuluh kehutanan masih jauh dari harapan. Meskipun ada beberapa penyuluh yang sudah melalui tahapan sertifikasi, namun hal itu belum juga menggembirakan.

Bahkan kata Mutty lagi, Pemerintah daerah kurang peduli terhadap keberadaan penyuluh. Bagaimana mungkin penyuluh dapat bekerja dengan baik, bila kesejahteraan mereka masih jauh panggang dari api, ujarnya.

“Itu juga adik-adik kita penyuluh THL-TBPP, kasihan mereka nasibnya tidak pasti mau kemana. Ini perlu disikapi baik Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah daerah untuk bersama-sama memikirkan, mencari solusi. Selama ini bila dibutuhkan penyuluh baru, justru diambil dari luar. Padahal lebih baik bila kita berdayakan penyuluh THL untuk diangkat menjadi PNS karena mereka sudah berpengalaman bertahun-tahun turut berperan dalam pembangunan sector pertanian secara menyeluruh,” ujar Mutty.

Sementara itu, Koordinator THL-TBPP Kota Makassar, Ahmad Yani, SP menyoroti Pergub nomor 34 tahun 2012 yang belum berpihak pada keberadaan penyuluh bantu THL-TBPP.

“Kenapa dalam pergub tidak menyebut ada penyuluh kontrak THL-TBPP. Yang disebut hanya penyuluh PNS, penyuluh swasta dan penyuluh swadaya. Berarti selama ini, Pemerintah Provinsi tidak mengakui keberadaan penyuluh THL,” papar Ahmad Yani.

Saat ini jumlah penyuluh kontrak THL-TBPP di Sulawesi Selatan sebanyak 974 orang. Mereka tersebar pada 24 daerah kabupaten dan kota di Sulsel, termasuk diantaranya sebanyak 31 orang THL-TBPP yang ditempatkan di Kota Makassar.(gafar)


Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya