HTTP Status[404] Errno [0]

DPR RI Sahkan 7 Kabupaten Baru

15 December 2012 20:45
DPR RI Sahkan 7 Kabupaten Baru
Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa menyebut ada 7 kabupaten yang telah disahkan DPR RI dalam rapat paripurna DPR-RI pada masa penutupan masa sidang II 2012-2013.
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

BugisPos –Â

Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa menyebut ada 7 kabupaten yang telah disahkan DPR RI dalam rapat paripurna DPR-RI pada masa penutupan masa sidang II 2012-2013.

Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa menyebut ada 7 kabupaten yang telah disahkan DPR RI dalam rapat paripurna DPR-RI pada masa penutupan masa sidang II 2012-2013.

Sebanyak tujuh Kabupaten baru telah disahkan dalam rapat paripurna DPR-RI pada masa penutupan masa sidang II 2012-2013. Tujuh kabupaten baru tersebut adalah Kabupaten Mahakam Ulu (Kalimantan Timur), Penukal Abab Lematang Ilir (Sumatera Selatan), Malaka (Nusa Tenggara Timur), Pulau Taliabu (Maluku Utara), Mamuju Tengah (Sulawesi Barat), Banggai Laut (Sulawesi Tengah), dan Kaloka Timur (Sulawesi Tenggara).

Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan tujuh kabupaten baru itu sebelumnya telah disetujui untuk dibentuk dalam Rapat Pleno Komisi II DPR dengan pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

“Kami berharap melalui pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru tersebut ketertinggalan secara ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat baik di wilayah perbatasan maupun kepulauan menjadi lebih baik, sehingga tidak berbanding terbalik ketika mereka membandingkan dengan kondisi pembangunan di negara tetangga dan daerah sekitarnya,” ujar Agun.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sebagaimana dikutip dari FAJAR online, mengimbau agar pemekaran daerah bisa menjadikan pelayanan publik menjadi lebih baik serta niatan pembangunan juga berorientasi kepada kepentingan masyarakat bukan kekuasaan.

“Janganlah ABPD digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat seperti pembangunan gedung-gedung mewah. Kita berharap DPRD dan pemerintah mengawasi secara aktif ikut mengawasi,” ujar Gamawan.

Melalui rancangan daerah otonomi baru, lanjut Gamawan, pemerintah mengusulkan otonom yang tidak hanya pemekaran saja yang digempur tetapi juga penyesuaian dan penggabungan. Sebab, ia melihat pemerintah daerah tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat dan menyebabkan daerah otonom tersebut menjadi gagal.

“Maka itu, kita minta perubahan dalam UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Semoga itu bisa jadi rujukan kita adanya pemekaran, penggabungan dan penyesuaian. Jangan sampai pemekaran jalan terus, tetapi gagal mensejahterakan rakyat. Masih ada aturan untuk menggabungkan, jadi revisi itu harus diprioritaskan,” tandasnya.(gafar)

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya