HTTP Status[404] Errno [0]

Alifian, Demokrat, dan Pilgub Sulsel

16 December 2012 06:57
Alifian, Demokrat, dan Pilgub Sulsel

Oleh : Muh Iqbal Latief
UntitledDitetapkannya Alifian sebagai tersangka dalam Kasus Hambalang, tentulah akan berdampak pada calon gubernur maupun bupati/walikota yang diusung Partai Demokrat. Kekhawatiran tersebut, juga sudah disampaikan Ilham Arief Sirajuddin selaku Ketua Umum DPD Partai Demokrat Sulsel.

Media massa beberapa hari ini, marak memberitakan Alifian Andi Mallarangeng atau sering juga disebut Andi Mallarangeng, dan di kalangan kerabat sendiri memanggilnya Anto. Kamis (6/12) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan status tersangka bagi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng dan beberapa hari sebelumnya KPK juga telah melayangkan surat pencekalan ke luar negeri bagi Menpora kepada Dirjen Imigrasi Kemenhukham.
Dasar penetapan Alifian sebagai tersangka, menurut KPK karena melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kasus yang menjerat Alifian adalah proyek P3SON Hambalang yang sudah diangggarkan melalui APBN sebanyak Rp 1,5 triliun untuk fisik bangunan dan rencananya Rp 1 triliun untuk isi bangunannya (mobiler dan sebagainya).
Sehari setelah itu, Jumat (7/12) publik lagi-lagi dijejali pemberitaan pengunduran diri Andi Mallarangeng sebagai Menpora. Alasan pengunduran dirinya, karena dengan status barunya sebagai tersangka, Andi merasa tidak dapat bekerja efektif sehingga dapat mempengaruhi kinerja Kabinet Indonesia bersatu jilid II. Mundur sebagai Menpora, sekaligus mundur sebagai sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat.
Kasus menteri mengundurkan pada kabinet Indonesia bersatu jilid II ini merupakan kali kedua setelah sebelumnya Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa mengundurkan diri karena masalah rumah tangga (keluarga). Tetapi kali ini menjadi menarik dan mendapat sorotan luas publik, karena Andi Mallarangeng disangka melakukan korupsi.
Memang banyak pandangan yang memberikan penilaian tentang mundurnya Andi sebagai Menpora. Yang berpandangan positif menilai, bahwa sikap yang diambil oleh Alifian adalah sikap seorang kesatria yang berani mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan di kalangan pengamat menilai, sikap ini seharusnya juga menjadi contoh bagi menteri ataupun pejabat negara lainnya.
Artinya, kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka seorang pejabat negara harus rela meletakkan jabatannya dan tidak perlu menunggu hasil pengadilan baru mau mundur. Yang berpandangan negatif menilai bahwa ditetapkannya Alifian sebagai tersangka, ini merupakan tamparan keras bagi Partai Demokrat. Sudah pasti citra partai penguasa itu makin terpuruk di mata masyarakat. Sekarang ini saja berdasar survei yang ada sudah berada dibawah Partai Golkar dan PDI-Perjuangan. Dengan adanya kasus Andi ini, bisa jadi popularitas Partai Demokrat makin terseok-seok.

Alifian-Demokrat

Secara sosiologis, popularitas dan kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok lebih karena adanya kepercayaan (trust) masyarakat terhadap individu atau kelompok tersebut. Partai Demokrat menang dalam Pemilu 2009 dan SBY terpilih kembali sebagai Presiden kedua kalinya, semuanya karena kepercayaan masyarakat. Namun yang harus dipahami masyarakat memberi kepercayaan karena mengharapkan adanya suatu perubahan yang lebih baik dirasakan oleh masyarakat.
Kasus Alifian secara sosiologis, tentulah akan mengurangi kalau tidak memupus kepercayaan masyarakat terhadap Partai Demokrat. Apalagi pada kampanye 2009 lalu, partai ini selalu membawa simbol anti korupsi. Bahkan pada beberapa tayangan iklan Partai Demokrat di TV, mulai dari Anas, Andi Mallarangeng sampai Angelina Sondakh semua menyatakan ” Katakan tidak pada korupsi”.
Saat ini, justru mereka itulah yang terjebak kasus korupsi. Dalam konteks inilah, masyarakat menilai bahwa Partai Demokrat sekarang berwajah ‘ambivalen’. Satu sisi menyatakan anti korupsi dan menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi, tetapi di sisi lain banyak kader demokrat yang terlibat kasus korupsi. Bahkan bukan tidak mungkin, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bakal terkena sandungan Kasus Hambalang karena selama ini namanya turut disebut-sebut khususnya oleh Nazaruddin mantan Bendahara DPP Partai Demokrat.
Dengan berbagai kasus yang menimpa kader-kader Partai Demokrat mulai dari masalah korupsi, perselingkuhan sampai pada kasus perkawinan sesaat, ini semua tentu akan berpotensi dan berakumulasi membuat masyarakat makin kecewa terhadap kinerja maupun penampilan Partai Demokrat. Dan kekecewaan masyarakat ini, sudah tentu akan dibayar mahal oleh Partai Demokrat sendiri. Antara lain misalnya, makin banyaknya calon Partai Demokrat yang kalah dalam Pilkada salah satunya Fauzi Bowo (Foke) di DKI Jakarta dan beberapa daerah lainnya.

Pilgub Sulsel

Ditetapkannya Alifian sebagai tersangka dalam Kasus Hambalang, tentulah akan berdampak pada calon gubernur maupun bupati/walikota yang diusung Partai Demokrat. Kekhawatiran tersebut, juga sudah disampaikan Ilham Arief Sirajuddin selaku Ketua Umum DPD Partai Demokrat Sulsel. Media massa lokal terbitan Sabtu (8/11) mewartakan bahwa Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel yang maju di Pilgub Sulsel 2013 berharap kasus yang menimpa Mallarangeng tidak mempengaruhi langkahnya di Pilgub.
” Persoalan Nazaruddin saja itu, sangat berpengaruh ke kami. Makanya kasus yang mendera Mallarangeng harapan saya tidak akan berpengaruh di Sulsel,” ungkap Ilham ketika berada di Bone seperti yang diwartakan media massa lokal.
Kekhawatiran yang diungkapkan Ilham kepada media massa, ini memberi isyarat bahwa kasus Alifian sedikit banyaknya mempengaruhi kinerja dan penampilan Partai Demokrat di Sulsel. Apalagi ditengah eskalasi politik yang makin meninggi menjelang Pilgub Sulsel Januari 2013, kasus ini akan menjadi bahan kampanye bagi pesaing Ilham.
Namun yang paling mendasar sebenarnya adalah sikap masyarakat Sulsel terhadap kasus Alifian dan Partai Demokrat. Ketika merebak kasus Nazaruddin dahulu, banyak masyarakat mulai mencibir. Bahkan di kalangan masyarakat kecil (miskin) khususnya di kota Makassar, dalam perbincangan dengan penulis — beberapa diantara mereka berpandangan untuk apalagi memilih partai yang banyak koruptornya. ” Selama ini kita memilih karena katanya anti korupsi, tapi kenyataannya justru banyak anggotanya yang dijadikan tersangka karena korupsi. Kita mau korupsi diberantas, sebab korupsi membuat masyarakat jadi miskin dan sengsara. Pejabat-pejabat saja yang hidupnya mewah “, begitu ungkapan masyarakat.
Pandangan masyarakat yang teramat sederhana itu, tentulah akan mempengaruhi sikap mereka dalam menentukan pilihannya dalam Pilgub Sulsel Januari 2013. Saat ini logis jika ada yang mengatakan bahwa kasus Alifian akan memberi ‘keuntungan’ bagi kandidat lainnya dan ‘merugikan’ bagi kandidat dari Partai Demokrat. Dan ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pasangan IA (Ilham-Azis) yang didukung oleh Partai Demokrat. Jadi hati-hati memilih tema kampanye, jangan sampai malah menjadi bumerang. Cobalah perlihatkan sikap anti korupsi dalam tindakan dan bukan dalam ucapan saja.***

Muh Iqbal Latief adalah Dosen Sosiologi Unhas


Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya