HTTP Status[404] Errno [0]

Menebas Puncak Hambalang

19 December 2012 02:43
Menebas Puncak Hambalang
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Oleh Marwan Mas

UntitledKIAN kredibel juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran berani menetapkan menteri aktif sebagai tersangka. Meski Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Alifian Mallarangeng telah mengundurkan diri sebagai sikap gentleman, tetapi publik tetap berharap agar kasus ini sampai ke pengadilan. Apalagi KPK dilarang menghentikan penyidikan, sehingga dugaan korupsi pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor akan dibuktikan kebenarannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

KPK mendekati teori “makan nasi tumpeng” dalam mengungkap kasus korupsi kakap yang melibatkan pusat kekuasaan di suatu kementerian atau institusi pemerintah. Hanya satu langkah saja setelah sebelumnya (20/7/2012), Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, Deddy Kusdinar sebagai pejabat pembuat komitmen dijadikan tersangka. Deddy mengatakan dirinya hanyalah anak buah yang menjalankan tugas dari pemimpin. Puncak hambalang sudah ditebas, sebagai indikasi kasus ini akan terungkap secara terang benderang. KPK menjadikan anak tangga pertama sebagai pijakan untuk menebas puncak pengambil kebijakan.

Ungkap Tuntas

Tanpa bermaksud mengabaikan asas praduga tak bersalah, tentu KPK sudah menemukan dua bukti permulaan yang kuat. Berdasarkan pemberitaan, ada dugaan kuat terjadi penggelembungan anggaran proyek Hambalang sebesar Rp2,5 triliun. Dikaitkan tudingan Nazaruddin, rasanya semakin menemui titik terang, bahkan bukan isapan jempol.

Proyek Hambalang akan terus terurai setelah dikompilasi dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR yang juga menengarai keterlibatan mantan Menpora. Keterangan sejumlah saksi, hasil audit BPK, dan BAKN DPR sudah lebih dari cukup bagi penyidik KPK untuk menjadikan Andi Mallarangeng tersangka.

Pengungkapan KPK masih bisa berkembang, masih ada tudingan Nazaruddin yang tersisa. Yaitu dugaan keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum menggunakan sebagian dana proyek Hambalang untuk Kongres Partai Demokrat tahun 2010. Meski tidak berarti, Anas harus jadi target pula, seperti sering dikeluhkan juru bicara KPK. Tetapi publik berharap agar ada kepastian hukum atas tudingan Nazaruddin. KPK tidak boleh setengah hati, harus berani pula menebas pentolan lain yang juga diduga terlibat dengan mengefektifkan kewenangan besar yang diberikan dalam mencari bukti permulaan yang cukup.

Menoleransi Koruptor

Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam memperingati Hari Antikorupsi dan Hak Asasi Manusia sedunia di Istana Negara (10/12), yang menyebut ada pejabat yang diduga korupsi karena ketidakpahaman bahwa yang dilakukannya merupakan korupsi, bisa membuat masyarakat semakin permisif. Betapa tidak, sikap inkonsisten itu disampaikan di tengah negeri ini terus dikepung koruptor. Di satu sisi presiden mendukung penuh pemberantasan korupsi, tetapi setelah salah satu menterinya dijadikan tersangka oleh KPK, tiba-tiba memberi sinyal bahwa negara wajib menyelamatkan mereka-mereka yang tidak punya niat melakukan korupsi tapi bisa salah di dalam mengemban tugas.

Rupanya Presiden SBY abai terhadap asas hukum ‘eidereen wordt geacht de wette kennen’ bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan sudah dinyatakan berlaku, maka dianggap semua orang telah mengetahuinya. Tidak ada alasan untuk mengelak bagi yang melanggarnya bahwa ketentuan itu belum diketahuinya sehingga harus dikasihani dan ditoleransi. Apalagi seorang pejabat negara yang diangkat pada jabatannya lantaran dinilai cakap akan segala hal berkaitan dengan hukum dan ketatanegaraan.

Cara berpikir seperti itu justru akan membahayakan semangat pemberantasan korupsi. Bagaimana mungkin ada pejabat pemerintah tidak tahu peraturan berkaitan dengan kewenangannya, bahkan tidak mampu membaca godaan korupsi sehingga terjebak kasus korupsi? Jika membenarkan pejabat negara yang melakukan korupsi hanya dengan alasan tidak mengetahui kalau itu dilarang, berarti presiden kecolongan karena mengangkat pejabat negara yang tidak cakap dan tidak kredibel.

Setiap pejabat negara seharusnya tahu dan paham batas-batas perbuatan yang beraroma korupsi. Maka itu, sungguh sulit diterima logika dengan mengandaikan ada pejabat negara yang tidak tahu atau tidak paham kalau kebijakan yang dikeluarkannya melanggar hukum. Jika ada pejabat negara yang terjerat korupsi dengan alasan tidak tahu kalau itu dilarang, akan di bawa ke mana negeri ini. Toleransi terhadap pejabat korup, baik karena tindakan yang disengaja ataupun tidak dilandasi niat, sudah pasti menyesatkan.

Perilaku korup sulit diasumsikan tanpa dilandasi kesadaran kalau kewenangannya dalam mengelola anggaran negara telah menyalahi ketentuan yang berlaku. Boleh jadi hanya pura-pura tidak tahu, atau bahkan akal-akalan untuk tidak mengerti praktik korupsi. Jika pernyataan Presiden SBY betul-betul diimplementasi, maka para pejabat korup cukup minta maaf kemudian hukum mengampuninya karena mereka korupsi akibat tidak mengetahui kalau itu dilarang.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan “Indonesia adalah negara hukum”, bisa tergerus akibat dibelenggu hukum rimba. Asas hukum sebagai prinsip-prinsip fundamental dalam penegakan hukum jadi tercabik-cabik, setiap orang bisa beralasan tidak mengetahui bahwa tindakan yang dilakukannya melanggar hukum. Semoga kepolisian, kejaksaan, dan KPK tidak terpengaruh dan ikut-ikutan menoleransi pejabat negara yang korup. Tidak ada alasan sekecil apapun memberi toleransi pejabat negara yang menyelewengkan uang rakyat.***

Top of FormMarwan Mas adalah Guru Besar Ilmu Hukum Universitas 45, Makassar

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya