HTTP Status[404] Errno [0]

2013, Mendagri Tekankan Optimalisasi Penyerapan Anggaran

20 December 2012 16:57
2013, Mendagri Tekankan Optimalisasi Penyerapan Anggaran
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, menekankan dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran di Kemendagri yang besarannya mencapai Rp15,78 triliun tahun 2013 mendatang.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, menekankan dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran di Kemendagri yang besarannya mencapai Rp15,78 triliun tahun 2013 mendatang.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, menekankan dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran di Kemendagri yang besarannya mencapai Rp15,78 triliun tahun 2013 mendatang.

BugisPos — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, meminta seluruh jajarannya dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran di Kemendagri yang besarannya mencapai Rp15,78 triliun tahun 2013 mendatang.

“Mendagri telah mengamanatkan kepada seluruh jajaran, agar anggaran dikelola dengan baik. Sehingga kinerja Kemendagri meningkat dan memberikan kemanfaatan yang besar bagi penguatan pemerintah daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Reydonnyzar Moenek di Jakarta, Rabu (19/12/2012).

Dalam amanat tersebut, Mendagri menurutnya, menekankan perlu dilakukan percepatan penyerapan anggaran tahun depan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, seluruh proses pengelolaan diminta dilakukan secara transparan, taat azas, dan menghindari pemborosan serta potensi terjadinya korupsi, kolusi, manipulasi dan kongkalikong.

Mendagri menurut Donny -panggilan akrab Reydonnyzar Moenek, seperti dirilis FAJAR online, juga meminta jajarannya mengawal pengelolaan anggaran secara langsung, serta perlu mengurangi pembiayaan kegiatan yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri.

“Mendagri juga berpesan agar kompetensi SDM aparatur pengelola anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan,” katanya.

Sementara terkait besarnya anggaran, Donny menyebut sebagian besar diarahkan untuk pembiayaan kegiatan yang dikedaerahkan. Baik dalam bentuk dana dekonsetrasi, tugas pembantuan, maupun urusan bersama yang mencapai Rp10,05 triliun atau sekitar 63,65 persen dari total anggaran.

Dana yang dikedaerahkan tersebut diantaranya dikonsentrasikan bagi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang mencapai Rp9,48 triliun, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar Rp72,3 miliar, penerapan e-KTP sebesar Rp1,49 triliun, dan peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah sebesar Rp119,9 miliar.(gafar)

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya