HTTP Status[404] Errno [0]

KPK Pastikan Andi Alfian Menyalahi Wewenang

24 December 2012 12:14
KPK Pastikan Andi Alfian Menyalahi Wewenang
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan jika mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alifian Mallarangeng menyalahi wewenang dalam proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang di Bogor, Jawa Barat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan jika mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alifian Mallarangeng menyalahi wewenang dalam proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang di Bogor, Jawa Barat.

BugisPos — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan jika mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alifian Mallarangeng menyalahi wewenang dalam proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang di Bogor, Jawa Barat. Tidak hanya itu, KPK juga telah memiliki dua alat bukti untuk menjerat Andi.

Demikian hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara KPK Johan Budi ketika dihubungi di Jakarta, Senin (24/12/2012). Johan mengatakan jika Andi bersama dengan tersangka lainnya Deddy Kusdinar selaku pejabat pembuat komitmen telah menyalahgunakan wewenangnnya.

Hal tersebut sekaligus menampik pernyataan Kubu Mallarangeng yang menyebut Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo dan Wakil Menkeu Anny Rahmawati sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam kasus Hambalang karena telah menyetujui anggaran proyek.

“Kenapa kok pengguna anggaran (Andi) tidak tanda tangan (kontrak proyek) dijadikan tersangka? KPK tidak bisa dikatakan seperti itu. Bukan karena tanda tangan atau tidak tanda tangan. Tapi kita melihat sejauh mana pertanggungjawaban dia yang diduga menyalahgunakan kewenangan,” ujar Johan.

Seperti dilansir dari FAJAR online, lebih lanjut, Johan menambahkan jika Andi bersama dengan Deddy telah disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengacu pasal tersebut, KPK menduga ada penyalahgunaan jabatan yang dilakukan keduanya. Komisi antikorupsi juga menduga ada unsur perbuatan memperkaya diri sendiri serta orang lain.

“Yang dilihat KPK apakah dalam proses pengadaan itu terjadi mark up. Di sisi lain dalam proses itu apakah ada aliran dana yang diterima penyelenggara negara yang tidak sah atau diduga melanggar pasal-pasal,” tutup Johan.(gafar)

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya