HTTP Status[404] Errno [0]

Honorer Pemkot Makassar Dirugikan Kemenpan

26 December 2012 03:41
Honorer Pemkot Makassar Dirugikan Kemenpan
Kasim Wahab
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com
Kasim Wahab

Kasim Wahab

BugisPos — Sebanyak 128 honorer Kategori Satu (K1) lingkup Pemerintah Kota Makassar, harus bersabar menunggu pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Penyebabnya, berkas honorer pemkot tersebut dianggap masih bermasalah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB), sehingga harus diverifikasi ulang.
Verifikasi ulang tersebut dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Makassar, Muhammad Kasim Wahab, Minggu, 24/12/12 seperti dirilis fajar online

Kasim mengaku heran dengan sikap Kemenpan yang tidak komitmen terhadap keputusan yang sudah dikeluarkan. Sebelumnya, kata dia, Kemenpan sudah menyatakan bahwa 128 honorer K1 Pemkot telah dinyatakan lolos verifikasi dan siap untuk dilakukan uji publik melalui pengumuman di media massa.

“Verifikasi atau pendalaman ulang ini sudah yang ketiga kalinya dilakukan oleh BPKP, padahal hasil pendalaman BPKP yang sebelumnya dianggap oleh Kemenpan sudah tidak ada masalah dan memerintahkan kita (pemkot) untuk mengumumkan 128 honorer K1 yang dinyatakan lolos. Sekarang dinyatakan bermasalah lagi. Kemenpan ini tidak konsisten, merugikan para honorer itu” tandas Kasim.

BKD Makassar, kata dia, sudah melakukan komplain ke media center yang dibuat Kemenpan khusus untuk menerima keberatan persoalan honorer K1.
Lebih lanjut, Kasim menjelaskan, BPKP dan Kemenpan akan melakukan pendalaman ulang terhadap administrasi para honorer. Khususnya yang terkait administrasi penggajian.

“Honorer K1 itu kan gajinya harus dari APBD, tidak boleh dari luar APBD, ini yang didalami kembali oleh BPKP apakah semua honorer Pemkot itu benar-benar gajinya dari APBD selama mengabdi,” tuturnya.
Kasim mengungkapkan, hasil pendalaman BPKP ini akan diserahkan kembali ke Kemenpan untuk diproses lebih lanjut. Mudah-mudahan, kata dia, pendalaman ulang ini tidak berlangsung lama sehingga tidak membuat para honorer resah (una)

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya