HTTP Status[404] Errno [0]

Catatan Akhir Tahun ; Korupsi Daerah Semakin Sistematis

31 December 2012 06:29
Catatan Akhir Tahun ; Korupsi Daerah Semakin Sistematis
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Oleh Marwan Mas

UntitledSEMAKIN hari korupsi semakin mengepung negeri ini. Ditandai begitu banyaknya kasus korupsi yang terungkap di ruang publik, tetapi pengungkapan itu tidak juga membuat pejabat negara dan pejabat daerah merasa takut atau paling tidak merasa malu. Praktik busuk menyelewengkan uang rakyat terus dilakukan, bahkan dengan cara-cara yang lebih sistematis, masif, dan terencana. Ada sinyal kuat bahwa praktik korupsi bertumbuh bukan lagi mengikuti deret hitung, melainkan menuruti deret ukur.

Korupsi telah menjadi epidemi yang membahayakan kelangsungan pembangunan. Tetapi anehnya, belum terlihat upaya pemerintah secara sistematis untuk menghambat pergerakannya. Malah ada upaya untuk menoleransi pejabat negara yang melakukan korupsi jika tidak mengetahui kebijakan yang dikeluarkannya merugikan keuangan negara. Sinyal itu diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat berpidato memperingati Hari Antikorupsi dan Hak Asasi Manusia sedunia di Istana Negara (10/12). Jika negara melindungi pejabat korup dengan alasan tidak mengetahui kebijakannya dilarang, maka korupsi dipastikan akan menghancurkan masa depan negeri ini.

Akibat Pilkada

Korupsi di daerah juga kian sistematis. Salah satu pemicunya lantaran mahalnya biaya politik dalam mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung. Ini ditandai oleh banyaknya kepala daerah terlibat kasus korupsi. Hasil kajian Kementerian Da­lam Negeri menyebutkan, selama tahun 2012 sekitar 290 kepala daerah (gubernur dan bupati/walikota) yang terlibat korupsi. Kajian itu juga me­nye­butkan, korupsi menyebabkan kondisi eko­no­mi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat semakin terpuruk akibat dana yang akan digunakan untuk itu dikorup oleh kepala daerah.

Biaya yang dikeluarkan saat Pilkada yang mendorong kepala daerah korup begitu beragam. Mulai dari uang mahar bagi partai politik (parpol) agar bisa dicalonkan, ongkos politik bagi tim kampanye, biaya spanduk dan baliho, biaya saksi di tempat pemungutan suara (TPS), biaya kampanye, termasuk biaya untuk politik uang. Se­telah terpilih pun kepala daerah harus masih mengeluarkan biaya besar, yaitu memelihara konstituen sekaligus memberi uang atau barang sebagai balas budi terhadap parpol pengusung.

Modal politik yang dikeluarkan itu, tentu saja akan berupaya dikembalikan setelah terpilih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dijadikan anjungan tunai mandiri (ATM) setiap tahun dengan cara memark up biaya proyek pembangunan dan pengadaan barang/jasa, bahkan dengan membuat proyek fiktif yang diamini anggota DPRD. Termasuk menerima uang sogokan dari para pengusaha hitam agar dimenangkan dalam tender suatu proyek. Padahal, pengusaha dimaksud sudah memberikan pula sumbangan saat pencalonan.

Para tim kampanye atau tim sukses juga berlomba jadi pengusaha dadakan atau malah jadi calo proyek. Boleh jadi juga dibuatkan lembaga dadakan untuk sekadar menampung mereka dalam wadah sebagai tim kerja (ahli) atau apapun namanya. Yang penting ada wadah yang dibuat seolah-olah formal untuk balas jasa tetapi dibiayai dari dana APBD. Akibatnya, janji yang dijual saat kampanye biasanya tidak dipenuhi. Jika pun dilaksanakan akan dibelokkan arahnya dan tidak sesuai dengan yang dijanjikannya.

Fenomena korupsi kepala daerah yang diungkap KPK menurut juru bicara KPK, Johan Budi terdiri atas tiga kategori. Pertama, penggunaan APBD untuk kepen­tingan pribadi kepala daerah. Ke­dua, melakukan penyalahgunaan ke­wenangan yang terkait penga­daan barang dan jasa. Ketiga, selingkuh atau kongkalikong antara eksekutif dengan legislatif daerah dalam merancang dan menetapkan APBD. Inipun tidak gratis, kepala daerah harus memberikan upeti kepada ang­gota DPRD agar proyek siluman yang digagas dalam APBD disetujui.

Bukan hanya itu, korupsi melalui penga­daan barang dan jasa yang paling banyak diakali kepala daerah. Menurut Johan Budi, setidak­nya lebih dari 60 persen kasus ko­rupsi yang ditangani KPK ada pada korupsi penga­daan barang dan jasa. Modusnya dilakukan dengan menggelembungkan harga dan penyalah­gunaan wewenang.

Luar Biasa

Semakin sistematisnya praktik korupsi di daerah, maka KPK tidak boleh hanya menangani kasus korupsi pada pemerintah pusat. KPK harus merambah pula secara serius terhadap korupsi yang terjadi di daerah. Misalnya, melakukan pengawasan ketat terhadap penyusunan APBD, mekanisme perizinan yang dikeluarkan ke­pa­la daerah, serta mengungkap korupsi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diduga dijadikan sumber dana harian kepala daerah.

Polisi, kejaksaan, dan KPK harus lebih berani lagi mengungkap pejabat daerah yang menggerogoti uang rakyat. Tidak perlu ragu dan takut menjerat kepala daerah yang punya pengaruh cukup kuat karena punya pendukung panatik atau memiliki cantolan kekuasaan di Jakarta. Maka itu, sistem pemberantasan korupsi perlu dievaluasi agar melakukan upaya luar biasa dengan hukuman berat dan pemiskinan koruptor. Jangan hanya dalam tataran teori, sebab rasa takut bagi calon koruptor tidak muncul lantaran hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan.

Alih-alih memberikan efek jera, putusan yang dihasilkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi lebih membuat koruptor menghitung-hitung bahwa mencuri uang negara tidak boleh setengah hati. Harta yang diperoleh dari korupsi harus lebih besar daripada hukuman yang diterima bila kelak terjerat hukum. Uang hasil korupsi bisa dijadikan alat untuk menyogok aparat hukum dan lembaga pemasyarakatan agar hukumannya ringan, malah bisa cepat keluar dari penjara dengan fasilitas remisi.

Upaya luar biasa memerangi korupsi harus berefek pada adanya penjeraan dan rasa takut. Sebab hukuman tanpa efek jera membuat korupsi menjalar lebih cepat dan lebih sistematis bekerjanya daripada kecepatan pemberantasannya. Lingkaran setan antara korupsi sistematis dengan sistem pemberantasan korupsi harus segera diterobos. Opsinya adalah secepatnya meniru metode perang terhadap korupsi di negeri China  dengan menghukum mati koruptor.***

Marwan Mas adalah Guru Besar Ilmu Hukum Universitas 45, Makassar

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya