HTTP Status[404] Errno [0]

2013, Tahun Penuh Tantangan dan Peluang

02 January 2013 06:03
2013, Tahun Penuh Tantangan dan Peluang
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Oleh Marwan Mas

UntitledJIKA mengacu penanggalan China, tahun 2013 merupakan “tahun ular air”. Para pakar fengsui memprediksi tahun seperti itu akan penuh tantangan, meski juga banyak peluang untuk meraih kesuksesan. Prediksi itu boleh dipercaya boleh tidak, meski indikasi ke arah itu sudah bisa terbaca menejelang tutup tahun 2012.

Dalam dunia politik, tahun 2013 diyakini akan menjadi tahun yang penuh intrik dan kehebohan. Menjadi tahun pemanasan sekaligus pertarungan para politisi menjelang pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014. Para politisi akan berlomba merebut dan mempertahankan kursi kekuasaan di eksekutif, membangun citra, serta mengumpulkan dana untuk kepentingan pemilu 2014.

Kondisi tersebut patut diwaspadai akan terjadi hiruk-pikuk dan saling sikut, bahkan ada yang memprediksi akan saling membongkar kasus korupsi bagi para elit politik dan kekuasaan. Semuanya dilakukan untuk meraih simpati, seolah-olah bersih agar pada pemilu 2014 masih bisa bertahan di kursi empuk kekuasaan.

Jika KPK Konsisten

Bambang Soesatyo, anggota Komisi Hukum DPR (Fajar, 31/12/2012) memprediksi penegakan hukum akan jadi penentu dinamika politik di tahun 2013. Jika Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) tetap konsisten, independen, dan berani mengungkap semua kasus korupsi besar yang menjadi perhatian publik, boleh jadi menimbulkan guncangan politik yang bisa mengubah skenario persiapan partai politik menuju 2014.

Indikasi itu sudah terurai di ruang publik, beberapa elit Partai Demokrat sudah dijerat kasus korupsi. Selain Nazaruddin, Angelina Sondakh, dan Hartati Murdaya sedang menjalani proses pengadilan, juga Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng jadi tersangka terkait dugaan korupsi proyek Hambalang. Meski sudah tidak menjadi pengurus Partai Demokrat, tetapi setidaknya memberikan imbas negatif. Partai yang begitu lantang menyebut “tidak pada korupsi” saat kampanye tahun 2009, justru terjerambab pada perilaku hina menyelewengkan uang rakyat.

Di tahun yang penuh tantangan sekaligus banyak peluang, boleh jadi KPK akan semakin garang menggiring elit politik ke ruang pengadilan. Pada kasus Hambalang, Ketua KPK Abraham Samad memastikan akan terus menelisik semua elit yang diduga terlibat. Indikasinya sudah mulai tergambar, KPK saat ini mengarahkan penyelidikannya pada pengurusan sertifikat tanah proyek Hambalang dan dugaan aliran dana proyek kepada oknum saat pelaksaan Kongres Partai Demokrat yang berhasil memilih Anas Urbaningrum jadi ketua umum. Jika ada tersangka baru kasus Hambalang, paling tidak akan semakin meneguhkan kredibilitas calon presiden di luar partai politik.

Begitu pula kasus Bank Century, KPK memberi signal kuat akan memeriksa Wakil Presiden Boediono yang saat itu menjabat Gubernur Bank Indonesia. Jika hasil pemeriksaan atas tersangka Siti Fajriah dan Budi Mulya memojokan Boediono, boleh jadi desakan publik agar DPR menggunakan “hak menyatakan pendapat” akan terwujud. Meski tidak mudah lantaran proses politik bergantung pada kuatnya dukungan, tetapi potensi guncangan politiknya luar biasa terhadap keseimbangan dan citra kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Rekening Buncit

Fenomena lain yang bisa jadi tantangan dan peluang, merebaknya kembali rekening buncit di kalangan pejabat negara. Sekitar dua tahun lalu, media melansir du­gaan sejumlah perwira polisi yang memiliki rekening gendut, tetapi sampai kini tidak ketahuan prosesnya. Menjelang tutup tahun, se­jumlah pejabat di Kementerian Aga­ma menghadapi dugaan serupa, bahkan sekitar 18 anggota Badan Anggaran DPR diduga memiliki rekening buncit yang tidak seimbang dengan penghasilannya.

Tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah, tetapi temuan PPATK tidak mungkin diabaikan begitu saja. Rekening tidak wajar sejumlah pejabat dan pegawai negeri sipil harus ditelusuri dari mana saja dana sebuncit itu diperoleh. Apakah mereka pernah mendapat warisan, hasil bisnis keluarga, atau karena mendapat lotre, semuanya harus dibuat terang agar tidak menimbulkan curiga dan fitnah. Mengacu pada Pasal 5 UU Nomor 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, setiap penyelenggara negara harus bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat; serta melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat.

Secara teoretik negeri ini sudah punya rambu-rambu hukum yang memadai untuk mengontrol dan meminimalisir kemungkinan adanya penyelewengan keuangan negara. Para penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaannya setiap tahun, malah ada PPATK yang diberi wewenang agar proaktif menelusuri wajar atau tidak wajar transaksi yang dilakukan pejabat negara.Tetapi realitas berkata lain, kewajiban ini lebih banyak dilanggar lantaran tidak memiliki sanksi yang efektif.

Fenomena rekening buncit di kalangan pejabat negara mengisyaratkan terjadinya bias pengawasan yang dimanfaatkan oleh mereka yang bermental korup. Dalam praktik korupsi, hanya yang punya kewenangan besar dan posisi kuat dalam pemerintahan yang memungkinkan mengisi rekeningnya secara melawan hukum. Sekiranya konsisten mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, pengawasan yang kuat menjadi keniscayaan ketimbang melakukan penindakan yang ujung-ujungnya mentok pada proses hukum, atau justru dikenakan hukuman ringan di pengadilan.

Rekening buncit yang tidak wajar, sudah pasti  melukai rasa keadian rakyat karena  ada hak-hak publik yang dicederai dengan mencuri uang negara. Memasuki tahun 2013, hukum harus lebih bertenaga dan menampilkan determinasi untuk menimbulkan penjeraan dan rasa takut. Selamat memasuki tahun baru 2013.***

Marwan Mas adalah Guru Besar Ilmu Hukum Universitas 45, Makassar

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya