HTTP Status[404] Errno [0]

Panwaslu Ingatkan Praktik Money Politics

21 January 2013 05:48
Panwaslu Ingatkan Praktik Money Politics
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sulsel mengingatkan masyarakat agar tidak terpengaruh praktik-praktik money politics.
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sulsel mengingatkan masyarakat agar tidak terpengaruh praktik-praktik money politics.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sulsel mengingatkan masyarakat agar tidak terpengaruh praktik-praktik money politics.

BugisPos — Sehari menjelang pencoblosan, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sulsel mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dengan praktik money politics (politik uang). Detik-detik terakhir biasanya menjadi momen penting bagi pihak-pihak tertentu untuk bergerilya.

Ketua Panwaslu Sulsel Suprianto mengatakan tiga hari terakhir biasanya dipakai untuk memengaruhi calon pemilih agar memilih calon yang memberinya uang atau materi lain. “Sebenarnya ini bukan masa tenang, tapi mereka bergerilya. Ini karena sudah banyak cerita-cerita masyarakat yang kita peroleh,” kata Suprianto mengingatkan saat dikonfirmasi, malam tadi.

Supriyanto, seperti dirilis FAJAR online, Â mengatakan Panwaslu Sulsel dan jajarannya seperti panwascam, panwas PPL, hingga relawan panwaslu semakin giat mengawasi gerak-gerik tim pasangan calon. Panwaslu akan memaksimalkan pengawasan 1 X 24 jam agar praktik money politics di pilgub Sulsel bisa diminimalisasi.

Dua hari terakhir masa tenang, Panwaslu Sulsel mengaku belum menemukan praktik money politics. Kendati di Siwa, Wajo, ada PNS yang digerebek karena diduga melakukan money politics. PNS dimaksud adalah plt Sekkab Kolaka Utara Iskandar dan Camat Lasusua Hj Busyrah. Penggerebekan dilakukan karena disebut-sebut membagikan uang dan sarung kepada warga untuk memilih calon tertentu. Tapi saat penggerebekan, tidak ditemukan barang bukti berupa uang maupun sarung.

Dia menjelaskan, dalam UU 32/2004, Pasal 117 ayat (2) ditegaskan bahwa setiap orang yang menjanjikan atau memberikan sesuatu berupa materi dengan maksud mempengaruhi warga untuk memilih calon tertentu bisa dipidana. Sedang bagi penerima, hasil revisi UU ini ditiadakan sanksinya dengan harapan masyarakat lebih aktif mengadukan ketika ada praktik politik uang ini.

“Kalau masyarakat penerima juga harus dipidana, bisa saja tidak ada mau melapor. Tidak ada sanksi saja belum tentu mau melaporkan kejadian seperti itu,” kata Suprianto.

Bagaimana dengan saksi terhadap calon, Suprianto menyebutkan bahwa politik uang yang ditemukan dan terbukti hanya akan berpengaruh kepada kandidat ketika pihak yang melakukan itu adalah tim pemenangan/kampanye yang didaftarkan pada KPU Sulsel dan KPU kabupaten/kota. Sementara politik uang yang dilakukan orang per orang seperti orang dekat calon tapi tidak masuk tim kampanye tidak akan berimplikasi

Kendati saat ini KPU sudah mendengar banyak cerita dari masyarakat mengenai upaya-upaya politik uang ini, panwaslu menyebut bahwa salah satu kendala utamanya yang biasa dihadapi adalah pembuktian. Bukti ini yang terkadang menyulitkan panwaslu untuk memproses pihak yang diduga melakukan money politics baik yang dilakukan calon, tim atau perseorangan.

“Namanya juga gerilya. Mereka tentu akan melihat situasi kalau ada petugas panwaslu tentu tidak akan berani,” lanjut Suprianto.

Untuk mewaspadai money politics ini, Panwaslu Sulsel mengajak masyarakat untuk pro aktif melakukan pengawasan terhadap cara-cara ini, termasuk dari tim pasangan calon sendiri. Soal kasus di Wajo, Suprianto menandaskan anggota Panwaslu Wajo bisa bekerja sesuai aturan main.

“Saya kira teman-teman bekerja. Kalau informasi dari sana mereka sudah turun, cuma memang laporan yang kita terima tidak ada barang bukti,” ujar Suprianto.(gafar)

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya