HTTP Status[404] Errno [0]

Kwalitas Pemilukada di Sulsel 2013

23 January 2013 03:56
Kwalitas Pemilukada di Sulsel 2013
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Oleh : Syahrul Syaf

UntitledTAHUN 2005 lalu merupakan awal sejarah dimulainya demokrasi subtansial sepanjang sejarah politik nasional Indonesia. Yang merupakan sebagai bagian inplementasi otonomi daerah dibidang politik, serta langkah awal dari serangkaian proses menciptakan good governance di tingkat lokal. Yang mana kwalitas Pilkada akan diukur sejauh mana peran dan partisipasi rakyat dalam mengawasi proses pemilu yang jujur dan adil. Meski dalam prosesnya sampai sekarang masih menuai beberapa permasalahan sehingga tujuan mulia dari demokrasi subtansial yang kita cita-citakan bersama itu ternoda oleh perbuatan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,

Semestinya persoalan yang terjadi dalam Pilkada jumlahnya semakin menurun karena ini adalah pilkada yang kesekian kalinya dilksanakan di negara kita ini bahkan hampir tiap tahun masyarakat di sulsel melakukan Pesta demokrasi mulai dari PILKADES, PILEG, PILPRES PILGUB, serta PILBUP. Seharusnya kita dapat belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu, tetapi kenyataannya tidak demikian justru masalah yang lalu masih tetap muncul dan bahkan bermunculan masalah-masalah baru. Yang mengalami perubahan saat sekarang hanyalah pelaku politik saja tetapi tidak pada perilaku politiknya Kwalitas Pemilukada sepanjang tahun ke tahun dinilai lebih buruk bila dibanding Pemilu 2005 lalu,

ini terlihat semakin banyaknya persoalan yang muncul, baik dari sisi KPUD selaku penyelenggara hingga dari peserta kontestan Pemilukada. Dari sisi KPUD ternyata tidak ada perbaikan dibanding tahun 2005 lalu. Buktinya masalahnya masih sama dengan pemilu pemilu lalu yakni diantaranya :

1. Masih banyak kasus DPT bermasalah salah satu contoh keluarga pak said di TPS III Padoang doangan mereka tidak terdapaftar dalam DPT padahal mereka dahulunya terdaftar dalam pemilihan legislative dan pilpres padahal mereka sendiri tidak pernah meninggalkan kampung asalnya maka patutlah jika hal ini dipertanyakan. Ada apa dengan semua ini..? Melihat hal tersebut sempatlah berkembang suatu opini dimasyarakat setempat bahwa KPU mungkin sudah tidak independen lagi.

2. Surat panggilan yang tidak merata , banyak warga yang tidak mendapatkan surat panggilan padahal mereka terdaftar dalam DPT meski dua hari sebelumnya KPU mengeluarkan surat edaran dapat menggunakan KTP atau identitas lainnya namun kultur budaya bugis makassar siri’ dan sipa ada’ masih melekat pada diri mereka, mereka tidak mau datang karena mereka menganggap dirinya adalah tamu yang tak diundang artinya diberi surat panggilan saja belum tentu datang memilih, apalagi kalo tidak. Yang jadi pertanyaan apakah KPU tidak mempunyai Dana untuk mencopy surat panggilan tersebut sesuai yang terdaftar di DPT…? Ironisnya lagi orang yang sudah tidak ada di tempat karna merantau atau meninggal itu masih mendapat surat panggilan sementara yang masih hidup tidak mendapat surat panggilan

3. Money Politic ada beberapa kontestan pemilukada masih menggunakan pola lama yang tidak memberikan pembelajaran demokrasi yang positif pada masyarakat yakni Money Politick. Sepertinya mereka “kontestan” makin percaya diri kalau posisi mereka aman-aman saja, sebab kasus-kasus dan masalah dimasa silam berhenti begitu saja. Dibenak mereka setelah Pemilu yang interpal waktu antara penghitungan suara dan penetapan pemenang Pemilukada yang cukup singkat ini pasti akan berlalu begitu saja, karna tidak mungkin mengumpulkan bukti yang cukup dalam waktu sekejap sehingga tidak perlu khawatir untuk di diskualipikasi dari kontestan pemilukada tersebut.

Hampir disemua TPS hal ini terjadi dengan terang-terangan di depan mata masyarakat dan hal ini didukung pula oleh kemampuan Panwas yang tidak bisa maksimal karna keterbatasan anggotanya. Bayangkan saja setiap kecamatan hanya dianggotai 3 orang saja dan 1 orang ditiap Kelurahan jika dibanding dengan luas Desa/Kelurahan dan Pulau-pulau yang letaknya berjauhan maka mustahillah Panwas bisa menjangkau sekaligus pemantauannya, hal ini malah dimanfaatkan oleh tim sukses calon bupati, dapat dengan leluasa bermain kucing-kucingan dengan petugas yang jumlahnya Cuma 1 orang per desa.

Coba kita bandingkan juga dengan kondisi letak geografis dipulau jika desa tersebut mempunyai 3 pulau yang harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk menjangkau pulau yang satunya maka informasi kedatangan panwas akan mudah terlacak dengan menggunakan kecanggihan telekomunikasi. Seharusnya untuk memaksimalkan kinerja panwas dibutuhkan minimal 1 orang tiap TPS sehingga dapat meminimalis kecurangan Pilkada ironisnya lagi jika anggota panwas tersebut berdomisili di daratan dengan berbagai macam aktivitas kesehariannya didarat lalu ia diberi tugas di pulau yang cukup jauh misalnya Liukan kalmas otomatis orang tersebut tidak mampu mengawasi hal-hal seperti yang terjadi diatas mangingat kegiatan kesehariannya didarat.

Selain itu Polisi juga tidak dapat bertindak apa-apa walau itu mungkin terjadi didepan mata mereka karena polisi tidak diberi kewenangan minindak pelaku secara langsung tanpa ada laporan resmi dari Pihak Panwas

Melihat kondisi tersebut ini berarti kwalitas pilkada kita disulsel masih dibawah standart hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu pertama penyelenggaraan yang bermasalah dan yang kedua kedewasaan berdemokrasi dari peserta pemilukada yang kurang. Entah sampai kapan masyarakat kita bisa dewasa dalam berdemokrasi jawabnya tentu masing masing ada pada diri kita sejauh mana kita mau menegakkan keadilan dan kejujuran dalam berdemokrasi. Wass ***


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya