HTTP Status[404] Errno [0]

Mengurai Sengketa Hasil Pilkada

26 January 2013 01:32
Mengurai Sengketa Hasil Pilkada
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Oleh Marwan Mas

UntitledGugatan terhadap hasil perhitungan suara pemilihan umum kepala daerah (pilkada), merupakan langkah hukum yang diberikan oleh konstitusi. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebut salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Berdasarkan Pasal 106 UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, sengketa pilkada diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung (MA) yang dapat didelegasikan kepada Pengadilan Tinggi.

Tetapi menurut Pasal 236 huruf-c UU Nomor 12/2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 32/2004, kewenangan MA dialihkan kepada MK. Catatan Sekretaris Jenderal MK, Jenedjri M. Gaffar (Sindo, 5/1/2013), menyebutkan sejak pengalihan wewenang memutus perselisihan hasil pilkada dari MA pada Oktober 2008 hingga saat ini, tercatat 392 perkara diregistrasi di MK. Putusan MK terdiri atas: 45 dikabulkan, 256 ditolak, 78 tidak dapat diterima, 6 perkara ditarik kembali, dan 7 perkara sedang dalam proses persidangan.

Ternyata hanya 45 dari 392 perkara yang dikabulkan. Ini menunjukkan bahwa tingkat pembuktian pemohon terhadap gugatannya relatif rendah. Salah satu unsur terpenting dalam sengketa pilkada, adalah harus bisa memengaruhi terpilihnya pasangan calon (paslon). Artinya, jumlah suara yang diklaim oleh pemohon sesuai hitungan sendiri (riil count) dengan hasil perhitungan suara KPUD, jika dikabulkan MK akan memengaruhi keterpilihan paslon.

Substansi Putusan MKÂ

Hakikat pemeriksaan perkara pilkada di MK, bukan hanya memeriksa perbedaan penghitungan hasil suara, melainkan juga memeriksa dan mempertimbangkan pelanggaran yang kemungkinan memengaruhi hasil perhitungan suara. MK memiliki kewajiban konstitusional memeriksa dugaan pelanggaran lantaran menodai asas luber dan jurdil. MK harus meluruskannya agar proses demokrasi di daerah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jika menyimak putusan MK, setidaknya bukan hanya sekadar memutuskan penghitungan siapa yang benar. Tetapi yang juga penting adalah melahirkan amar putusan yang berisi: penyelenggaraan pemungutan suara ulang, memasukkan bakal calon tertentu yang semula dinyatakan tidak lolos, mendiskualifikasi calon tertentu, melakukan penghitungan suara ulang, bahkan menetapkan pemohon sebagai pemenang pilkada.

Sebagaimana lazimnya persidangan yang transparan, putusan MK diambil dalam persidangan yang terbuka untuk umum. MK bukan hanya membuktikan hasil penghitungan tentang siapa yang benar, tetapi harus didukung oleh dalil dan pembuktian terhadap pelanggaran yang dapat mengubah hasil perhitungan suara. MK harus menunjukkan pelanggaran sesuai fakta yang terungkap dalam sidang, kemudian memberi solusi agar kualitas demokrasi di daerah terjaga. Sebab pemilihan langsung kepala daerah akan ternoda jika setiap pelanggaran dan kelemahan ditoleransi.

Jelis Pelanggaran

Sebagaimana diungkap oleh Sekjen MK, setidaknya ada tujuh jenis pelanggaran pilkada yang terjadi pada setiap tahapan penyelenggaraan yang terungkap dalam sidang MK dan menjadi dasar putusan. Pertama, pelanggaran terhadap penetapan daftar pemilih tetap (DPT). Ini terjadi saat tahap pendaftaran pemilih yang boleh jadi karena rekayasa, seperti tidak mendaftar pemilih yang memiliki hak pilih, menggelembungkan jumlah pemilih, atau ada pemilih yang namanya terdaftar lebih dari satu tempat pemilihan. Salah satu penyebab tidak validnya DPT karena lemahnya sistem administrasi kependudukan.

Kedua, penentuan paslon peserta pilkada yang terjadi pada saat verifikasi bakal calon. Misalnya, pelanggaran jumlah suara pemilu legislatif oleh partai politik atau gabungan partai politik yang akan mengusung bakal calon. Ketiga, politik uang yang dapat terjadi pada setiap tahapan penyelenggaraan pilkada. Bisa dalam bentuk pembagian uang, sembako, atau barang dengan maksud memengaruhi pemilih untuk memilih paslon yang dikehendaki. Politik uang yang terbukti didesain secara sistematis, terstruktur, dan masif oleh paslon atau tim kampanye bisa menyebabkan diskualifikasi sang paslon.

Keempat, pengerahan atau mobilisasi massa dari organisasi pemerintah atau pegawai negeri sipil (PNS) saat kampanye untuk mendukung dan mengampanyekan calon tertentu. Pengalaman pilkada selama ini, PNS pemerintah daerah, guru, atau aparat di kelurahan dikerahkan untuk memeriahkan kampanye terbuka. Bahkan ada sejumlah PNS dan guru dimobilisir ke kabupaten lain, baik saat kunjungan atau sosialisasi calon, atau saat kampanye agar kelihatan massa pendukungnya besar.

Kelima, ancaman atau intimidasi terhadap pemilih dengan cara memaksa agar memilih paslon tertentu. Intimidasi dapat dilakukan oleh aparat pemerintah daerah dalam bentuk akan dipersulit atau tidak akan mendapat pelayanan jika mengurus sesuatu. Juga dalam bentuk ancaman kekerasan yang bisa dilakukan oleh team kampanye (sukses) atau orang tertentu jika tidak mencoblos pasangan calon tertentu.

Keenam, pemberian hak suara lebih dari satu kali di tempat pemungutan suara yang berbeda, atau pencoblosan oleh orang yang tidak berhak di tempat pemungutan suara maupun di luar tempat pemungutan suara. Bagi yang tidak berhak, biasanya dimobilisasi dari daerah lain untuk memilih di daerah yang sebetulnya bukan wilayah pemilihannya.

Ketujuh, manipulasi penghitungan hasil perolehan suara. Hal ini biasanya terjadi karena adanya peluang dari penghitungan suara secara bertingkat dengan cara mengurangi atau menambah perolehan suara calon tertentu. Meski model pelanggaran ini tergolong klasik, tetapi pada hakikatnya bisa ditekan dengan semakin terbukanya proses pengawasan antarpasangan calon dan oleh berbagai pengawas independen.***

Marwan Mas adalah Guru Besar Ilmu Hukum Universitas 45, Makassar

Â

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya