HTTP Status[404] Errno [0]

DPI : Pilgub Sulsel Diduga Diwarnai Kecurangan Sistemik

30 January 2013 16:59
DPI : Pilgub Sulsel Diduga Diwarnai Kecurangan Sistemik
Direktur Eksekutif PT Duta Politika Indonesia (PT DPI) Dedi Alamsyah menilai proses Pilgub Sulsel 2013 diduga diwarnai kecurangan sistematik oleh kandidat tertentu.
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com
Direktur Eksekutif PT Duta Politika Indonesia (PT DPI) Dedi Alamsyah menilai proses Pilgub Sulsel 2013 diduga diwarnai kecurangan sistematik oleh kandidat tertentu.

Direktur Eksekutif PT Duta Politika Indonesia (PT DPI) Dedi Alamsyah menilai proses Pilgub Sulsel 2013 diduga diwarnai kecurangan sistematik oleh kandidat tertentu.

BugisPos — Direktur Eksekutif PT Duta Politika Indonesia (PT DPI) Dedi Alamsyah menduga proses Pilgub Sulsel 2013 ini diwarnai kecurangan sistematik oleh kandidat tertentu. Ditengarai juga lemahnya integritas penyelenggara dan dugaan tidak netral terhadap aparat keamanan.

Menurut Dedi, terjadinya kecurangan sistematik ini di Pilgub Sulsel ini sudah jadi cacat mendasar dalam catatan, sejarah Pilgub Sulsel. Indikasi kecurangan, kata Dedi, terlihat dari tingginya golput di daerah tertentu di mana daerah lainnya justeru lebih tinggi melebihi dan nyaris tidak sesuai daftar pemilih tetap (DPT) atau DPS

“Selain dari kecurangan money politik, intimidasi, golput di Pilgub Sulsel ini sudah bagian dari kecurangan sistematik. Golput karena sistem dan golput sengaja serta digolputkan di basis tertentu seperti di Kota Makassar, melalui undangan pemilih. Belajar dari sejarah pilgub 2007, partisipasi pemilih di Gowa selalu tinggi dan di atas 80 persen, sama seperti sekarang,” kata Dedi, Rabu (30/1/2013), sebagaimana dikutip dari tribun-timur.com.

Dedi menjelaskan, golput terjadi karena sistem atau tidak terdaftar di DPS dan DPT sampai akhirnya tidak memilih. Kedua, yakni golput karena malas dan digolputkan, atau bagian dari strategi atau kesengajaan pihak tertentu.

“Semua data kependudukan atau DPT dipegang awalnya oleh aparat pemerintah lalu diserahkan ke KPU. Salah satunya KPU tidak bisa awasi atau verifikasi data pemilih yang pasti, terlalu banyak data palsu atau ganda di kartu pemilih. KPU kan tidak bisa awasi ribuan PPS dan PPK, ditambah aparat cenderung membiarkan. Buktinya simetris sebagian bilang gak sah tiba-tiba KPU bilang sah, mana lagi KPPS yang ikut membantu kandidat. Sosialisasi petugas di TPS salah satu halangan KPU,” jelas Dedi.(gafar)

Â
Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya