HTTP Status[404] Errno [0]

Perempuan Koruptor

31 January 2013 01:00
Perempuan Koruptor
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Oleh : Moh Ilham A Hamudy S.IP., M.Soc.Sc
Untitled“Ada uang Abang disayang. Tidak ada uang, Abang ditendang”
Ungkapan di atas kerap terdengar sebagai sinisme lelaki terhadap perempuan yang dianggap mata duitan. Sejatinya, ungkapan itu tidak sepenuhnya benar. Karena, banyak juga perempuan baik-baik yang sebenarnya tidak memiliki sifat seperti itu. Tetapi, pada batas tertentu, ungkapan itu juga tidak salah.
Para lelaki (suami) yang melakukan korupsi, misalnya, kerap takluk dengan rayuan maut perempuan (istri) di tempat tidur untuk dipenuhi keinginan konsumtifnya. Seolah perempuan menjadi otak di balik korupnya seorang lelaki (suami). Perempuan dijadikan kambing hitam atas persoalan yang belum tentu berkaitan langsung dengan hasrat matrealisme yang biasanya disematkan pada perempuan.
Tetapi, dunia sudah berubah. Kalau dulu perempuan hanya aktor di balik layar, sekarang sudah menjadi pelaku utama. Kini, tidak sedikit perempuan yang terlibat korupsi, malah bertambah banyak. Sehingga, tudingan yang menyebutkan bahwa pada dasarnya perempuan adalah makhluk mata duitan, semakin memeroleh pembenaran.
Sebagai pembuktian, sebut saja, misalnya, Harini Wijoso (pengacara Probosutedjo), Arthalita Suryani (kasus suap Jaksa Urip Tri Gunawan), Ni Luh Marianti Tirtasari, Nunun Nurbaeti dan Miranda Gultom (kasus suap pemilihan Deputi Senior BI), serta Wa Ode Nurhayati (kasus DPIP), semuanya sudah dipidana karena korupsi. Belum lagi kasus korupsi Wisma Atlet dan Hambalang yang menyeret Mindo Rosalina dan Angelina Sondakh, yang tentu saja mereka berkelamin perempuan.
Di daerah juga muncul perempuan koruptor. Ratna Ani Lestari, mantan Bupati Banyuwangi, contohnya, sekarang berstatus tersangka kasus korupsi pembebasan lahan senilai Rp 19 miliar. Tidak mau kalah, Rini Sukriswati, Kabid Usaha Tani Dinas Perkebunan Jawa Timur, diduga ikut menggasak uang negara Rp 28 miliar dalam kasus korupsi petani tebu.
Contoh di atas mengesankan, perempuan Indonesia, mirip olahraga sepakbola, cabang yang paling banyak peminatnya namun dari segi prestasi dan citra, makin terpuruk. Perempuan banyak, tetapi banyak juga yang terlibat korupsi. Merujuk data Mahkamah Agung 2008, dari 22 kasus korupsi, hanya dua perempuan yang terlibat dalam kasus korupsi. Tetapi, angka ini meningkat pada 2011, mencapai 11 perempuan.

Tidak Mengenal Gender

Secara kuantitas, data statistik 20 tahun lalu dan belum lagi diperbarui, menunjukkan, persentase perempuan Indonesia 55 persen. Kalau penduduk Indonesia 240 juta orang, maka kaum perempuannya sekira 128 juta orang. Dengan jumlah yang cukup banyak itu, mestinya perempuan Indonesia bisa menunjukkan prestasi yang gemilang. Bukannya malah jawara korupsi.
Data dan fakta di atas membantah penelitian Bank Dunia. Dalam laporan Bank Dunia bertajuk Corruption and Women in Government (1999) menunjukkan, perempuan memiliki hasrat lebih rendah menerima suap atau melakukan korupsi. Kesimpulan penelitian itu meyakinkan bahwa perempuan mampu menjadi pengontrol dan pengarah bagi laki-laki yang berpotensi melakukan korupsi ketika diberi wewenang dan kekuasaan.
Banyak pihak juga percaya, rasa malu yang tinggi dalam diri perempuan menjadi kekuatan efektif bagi perempuan untuk tidak korupsi. Malahan, perempuan dianggap punya andil besar dalam upaya pemberantasan korupsi. Di ranah domestik, perempuan bisa menjadi filter untuk menyaring dan mengontrol semua pendapatan yang diperoleh kepala keluarga untuk biaya rumah tangga. Perempuan, juga berperan penting menanamkan pendidikan antikorupsi kepada anak-anak.
Kenyataannya, korupsi tidak mengenal gender. Korupsi seperti tidak bermata. Ia tidak pandang bulu, tidak pandang usia, tidak pandang jabatan, juga tidak pandang jenis kelamin. Tidak hanya pria, pelaku kejahatan ini juga dilakukan oleh kaum perempuan. Walaupun jumlah perempuan yang korupsi di Indonesia tidak sebanyak laki-laki, namun perempuan juga manusia yang punya peluang untuk melakukan tindakan korupsi.
Memang, kalau dirunut, sebenarnya korupsi disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, keserakahan dan kerakusan manusia. Kedua, adanya peluang untuk melakukan korupsi. Ketiga, mental tidak pernah puas dengan apa yang ada. Selalu saja merasa kurang. Keempat, hukuman yang dijatuhkan kepada koruptor tidak memberi efek jera pelaku maupun orang lain.

Terjangkit Sindrom

Celakanya, perempuan kita sudah terjangkit sindrom histeria, yaitu bentuk ketidaksiapan diri atas perubahan sosiologis yang terjadi pada dirinya. Dulu, perempuan hanya sebagai faktor pendorong laki-laki mereka agar melakukan korupsi, merujuk sinisme “Ada uang Abang disayang. Tidak ada uang, Abang ditendang.” Tetapi, kini perempuan malah menjadi pelaku korupsi. Prinsipnya, yang penting ada ruang, dan momentum yang tepat, maka korupsi akan jalan terus.

Fenomena itu tentu sangatlah memprihatinkan. Perempuan yang seharusnya menjadi guru pertama bagi anak-anaknya, sekarang telah rusak citranya. Efek fatal dari histeria adalah melemahnya pagar penjaga moralitas diri, dan semakin kuatnya ego yang berlebihan yang bersifat merusak. Dampaknya adalah perempuan memiliki egoisme tinggi, sehingga tidak memikirkan anak-anak yang semestinya diberi contoh yang baik. Dan, tentu saja, perbuatan itu merugikan banyak orang di sekitarnya.
Oleh karena itu, para pelaku korupsi mestilah dihukum seberat-beratnya. Hukuman keras menjadi jawaban untuk mengefektifkan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi sudah saatnya menerapkan pidana minimum dan pembatasan remisi bagi koruptor. Penguatan itu perlu terangkum dalam tingkatan undang-undang.
Pokoknya, tiada ampun buat koruptor, meskipun ia seorang perempuan. Kalau perlu, eksekutif dan legislatif bersepakat menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Hukuman mati itu positif dan tidak perlu takut dengan tudingan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Kita mesti mencontoh negara Cina. Pada 1980, misalnya, Pemerintah Cina berani menghukum mati seorang perempuan bernama Wang Shouxin, karena melakukan korupsi. Cina memang negara komunis, tetapi hukum di sana dijalankan dengan sebenarnya. Impaknya, orang akan berpikir seribu kali untuk korupsi.
Selain itu, perlu peraturan perampasan aset hasil korupsi, agar berdampak jera. Jika tidak, orang yang korupsi miliaran rupiah, meski dihukum beberapa tahun, akan tetap kaya setelah keluar dari penjara. Keadilan masyarakat mesti dijunjung tinggi. Jangan hanya dikoarkan, tetapi akhirnya menjadi isapan jempol semata.***

Moh Ilham A Hamudy S.IP., M.Soc.Sc adalah Staf Pusat Penelitian Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya