HTTP Status[404] Errno [0]

Siapa Teroris Sejati ?

04 February 2013 01:24
Siapa Teroris Sejati ?
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Oleh : Mukhtar Tompo
UntitledMASYARAKAT gerah, malah berkembang spekulasi ini semua demi melancarkan dana bantuan bagi Densus dari luar negeri. Kantor berita Agence France-Presse menyebutkan bahwa dalam dua tahun terakhir, polisi Australia menggelontorkan bantuan mobil, perangkat telekomunikasi dan komputer ke Densus 88. Nilainya 325.810 dolar AS

Pasca peristiwa 11 September 2001, Amerika Serikat memerankan diri sebagai panglima perang melawan terorisme. Negara adidaya ini pun berupaya mengkonstruksi wacana global yang sering menghubungkan Islam dengan terorisme, dengan Al-Qaeda dan Osama Bin Laden sebagai ikonnya.
Indonesia pun tak ketinggalan, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, potensi terorisme juga dianggap subur. Oleh karenanya, bagai gayung bersambut, Pemerintah Indonesia dan bersama segenap aparatnya segera membunyikan lonceng perang terhadap terorisme.
Salah satu bentuk keseriusan Pemerintah kala itu adalah dengan membentuk Detasemen Khusus 88 Anti Teror. Densus 88 dibentuk dengan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, untuk melaksanakan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Beberapa pekan terakhir, Densus 88 kembali sering menyita perhatian publik. Beberapa manuvernya belakangan dianggap “lebay”, seperti tindakan penculikan dan penembakan sewenang-wenang. Harusnya Densus 88 bertindak lebih profesional menangani sejumlah kasus dugaan terorisme di Tanah Air, tanpa mengedepankan sikap represif. Sikap demikian justru menimbulkan rasa was-was di masyarakat.
Minggu lalu (7/1), sejumlah warga Poso mengadu pada Ketua PBNU, KH Said Aqil Siraj, bahwa warga disana dicekam rasa takut. Takut karena Densus 88 sewaktu-waktu bisa saja menggerebek rumah mereka, dengan tudingan terkait terorisme. Tak jarang, warga yang “tak berdosa” pun jadi korban salah tangkap. Meski akhirnya dibebaskan, namun trauma atas penyiksaan selama pemeriksaan masih terus melekat dalam memori mereka.
Untuk kasus Bima-NTB, jauh lebih memilukan. Beberapa hari lalu (13/1), Tim Pencari Fakta dan Rehabilitasi (TPFR) Bima menemukan bahwa bahwa almarhum Bahtiar Abdullah, yang ditembak polisi karena diduga teroris, hanyalah seorang pedagang kue. Profesi tersebut telah digelutinya selama 6 tahun. Ia dalam kurun waktu tersebut belum pernah melakukan perjalanan ke luar daerah dan sebaliknya. Bahtiar Abdullah tidak mungkin merupakan ‘kelompok teroris buronan dari Poso’ sebagaimana dituduhkan oleh Densus.
Ternyata, bukan hanya warga Poso dan Bima yang diteror oleh Densus 88, warga Sidrap, Makassar dan Enrekang pun kecipratan teror. Akhir Desember lalu, warga Sidrap, khususnya warga pesantren merasa diteror karena pemberitaan bahwa Densus 88 mencari jaringan teroris Solo dan Poso di daerah mereka. Sedangkan di Makassar, dua orang terduga teroris tewas ditembak oleh teroris oleh Densus 88 di Masjid Al Nur Afiah Rumah Sakir Dr Wahidin Sudirohusodo, Jumat (4/1).
Wakil Ketua Komnas HAM, Muh. Nur Khoiran malah menegaskan bahwa Densus 88 telah melanggar HAM karena orang yang ditembak mati baru dugaan. Ia menduga kejadian di Makassar itu ada skenario untuk membuat masyarakat sekitar, terutama kalangan pesantren dan ulama tersudutkan, apalagi menjelang Pilgub. Penemuan bom di Enrekang pun, menurut saya terkesan syarat rekayasa.

Siapa Teroris

Yang mengundang pertanyaan adalah siapakah yang teroris sebenarnya? Bukankah tujuan utama terorisme, bukanlah kehancuran atau kematian itu sendiri, tetapi bagaimana kehancuran dan kematian itu menjadi sebuah “panggung tontonan”-lewat media cetak, elektronika, atau digital-yang diharapkan kian luas diseminasi medianya. Kian massal orang yang melihatnya, maka akan kian dahsyat efek ketakutan, kengerian, dan trauma yang ditimbulkan. Tindakan-tindakan Densus 88 tak ubahnya ulah aparat di era Orde Baru dahulu. Main culik dan tembak tanpa proses hukum. Sehingga dalam konteks ini, bukankah Densus 88-lah yang telah menebarkan efek ketakutan?
Masyarakat gerah, malah berkembang spekulasi ini semua demi melancarkan dana bantuan bagi Densus dari luar negeri. Kantor berita Agence France-Presse menyebutkan bahwa dalam dua tahun terakhir, polisi Australia menggelontorkan bantuan mobil, perangkat telekomunikasi dan komputer ke Densus 88. Nilainya: US$325.810. Sementara itu, berbagai informasi menyebutkan kalau bantuan pendanaan dan pendidikan personel Densus 88 yang terbesar datangnya dari Pemerintah Amerika Serikat (Sindo Magazine, Edisi 6-12 September 2012).
Kalau itu benar, maka ulasan Yasraf Amir Piliang ada benarnya. Menurutnya, ketakutan, kehancuran, dan kematian-yang dipertontonkan lewat aksi terorisme-kini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses “pertukaran politik”, yang di dalamnya tubuh-tubuh yang luka, hancur, terbakar, tercabik, tak berbentuk, dan tak bernyawa; jiwa-jiwa yang ketakutan, histeris, dan trauma ditukar dengan “keuntungan politik”, “hasrat politik” atau “kehendak berkuasa” yang diperoleh pihak-pihak tertentu. Ya, apalagi kalau bukan “ketakutan masyarakat” yang ditukar dengan “proyek amerika”.
Bisa pula kita meminjam pisau analisa Jean Baudriliard, seorang pemikir Perancis, dalam bukunya “The Perfect Crime” menjelaskan tentang “simulakrum kejahatan”, yaitu kekerasan, horor, dan teror yang diciptakan sedemikian rupa, sehingga ia nampak seolah-olah terjadi secara alamiah, padahal direkayasa. Kejahatan kemudian berbaur dengan rekayasa kejahatan dan akhirnya batas diantara keduanya menjadi kabur. Teror sengaja diciptakan berdasarkan skenario-skenario tertentu.
Kejahatan diciptakan sedemikian rupa, sehingga selalu muncul image bahwa hanya kelompok masyarakat tertentulah yang dianggap berbuat kejahatan terhadap pihak penguasa. Kejahatan diciptakan untuk menimbulkan suatu kebutuhan dalam masyarakat akan adanya orang/kelompok yang harus dijadikan penyelamat. Adakah ini hubungannya dengan skenario untuk meneguhkan ketergantungan masyarakat sipil terhadap militer (sang juru selamat)?

Skenario Pilgub?

Selain analisa di atas, saya juga heran, kenapa tindakan terorisme selalu terjadi menjelang beberapa Pemilihan Gubernur? Sebutlah teror Solo jelang Pilgub DKI Jakarta, teror jelang Pilgub Jawa Barat ataupun teror di Sulsel. Untuk konteks Sulsel, adakah ini juga terkait dengan upaya menyudutkan posisi “calon Ummat”? Silakan pembaca yang menafsirkannya.
Agar spekulasi tidak terus berkembang, saya mengusulkan agar dibuat regulasi yang bisa menjadi pemantau Densus. Lembaga semacam Indonesia Police Watch (IPW) mungkin perlu diberikan kewenangan khusus oleh Undang-undang untuk melakukan pemantauan. Masyarakat mendamba keamanan, ketentraman dan bebas dari rasa takut, sayangnya kehadiran Densus 88 justru menghadirkan ketakutan baru. Bahkan mungkin lebih nyata dari mereka “yang benar-benar teroris”. Kalau begitu, siapa yang teroris ? ***

Mukhtar Tompo adalah Anggota DPRD Sulsel

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya