HTTP Status[404] Errno [0]

Pemerintah Diharap tak Dirikan PTN Baru

16 February 2013 22:53
Pemerintah Diharap tak Dirikan PTN Baru
Pemerintah Diharap tak Dirikan PTN Baru
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

BugisPos — Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) meminta pemerintah lebih menekankan pemberdayaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang telah ada di daerah daripada mendirikan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) baru.
“Semangat pemerintah untuk melakukan `negerinisasi` hendaknya disertai dengan pemberdayaan PTS-PTS yang ada,” kata Sekretaris Jenderal Aptisi Prof. Dr. Suyatno, M.Pd., pada Rapat Pengurus Pusat Pleno (RPPP) Ke-3 Aptisi di Makasar, yang berlangsung pada 14-16 Februari 2013.
Menurut dia, tekad dalam peningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) nasional dalam pendidikan tinggi seperti disebut dalam Undang-undang Pendidikan Tinggi No 12/ 2012 seharusnya dapat menyadarkan semua pihak agar tidak lagi menafikkan peran PTS.

Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka) itu mencontohkan, pengalokasian beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu dari daerah 3T (tertinggal, terpencil, terluar), seharusnya juga dapat disalurkan melalui PTS, bukan hanya kepada PTN.

Ia juga menyebut, bahwa pasal 72 UU Pendidikan Tinggi mengamanatkan penyelenggara perguruan tinggi untuk memberikan beasiswa, bantuan atau pembebasan biaya pendidikan atau studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua atau pihak yang menanggungnya, yang bilamana penyelenggara itu tidak mampu, akan dikenakan sangsi administrasi (pasal 92).

“Karena itu mengingat konsekuensi dari pasal ini, diminta kepada pemerintah untuk melibatkan para stakeholder, khususnya penyelenggara perguruan tinggi dalam merumuskan dan menetapkan peraturan pemerintah (PP) atau Permen,” katanya dalam siaran pers Aptisi di Jakarta, Jumat.
Aptisi juga menyambut baik UU Dikti yang memberi berbagai persyaratan dalam pendirian Perguruan Tinggi Asing (PTA) di Indonesia, dengan harus beroperasi dalam bentuk Commercial Presence (kehadiran fisik).

Di antara persyaratan tersebut adalah yang menyangkut akreditasi, daerah, jenis dan program studi, kewajiban untuk kerja sama dengan perguruan tinggi lokal, dan kewajiban merekrut dosen lokal, serta harus bersifat nirlaba dan keharusan untuk mengembangkan ilmu yang mendukung kepentingan nasional.

Keberadaan PTA tersebut hendaknya diposisikan statusnya sebagai Perguruan Tinggi Swasta Asing (PTSA) dan hendaknya dijadikan mitra bagi PTN dan PTS dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, ujarnya seperti dirilis Antara

“Sebaliknya, keberadaan PTA tersebut diharapkan tidak menyebabkan terpinggirkannya PTS. Oleh karena itu, PTS harus senantiasa meningkatkan kualitas dari waktu ke waktu,” ujarnya (una)


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya