HTTP Status[404] Errno [0]

Bocornya Dokumen Sprindik KPK

20 February 2013 03:20
Bocornya Dokumen Sprindik KPK
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Oleh : Marwan Mas
UntitledJIKA kelima pimpinan KPK sudah memberikan paraf, maka staf administrasi akan membuat sprindik dan tentu saja sudah ada tersangka, kemudian dibawa kepada Ketua KPK untuk ditandatangani. Jika Ketua KPK tidak ada di kantor dan kasus itu secepatnya harus diterbitkan sprindik, ditandatangani salah satu Wakil Ketua KPK, tetapi umumnya dilakukan oleh Wakil Ketua Bidang Penindakan.

Dalam satu bulan terakhir, negeri ini dihebohkan oleh bocornya dua dokumen negara ke ruang publik yang bisa digolongkan sebagai rahasia negara (confidential). Kejadian itu menambah kegaduhan dan beragam persepsi dalam masyarakat, sehingga wajar jika kita prihatin atas kelalaian aparat negara.
Pertama, SPT pajak penghasilan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarganya. Tentu saja menimbulkan berbagai macam spekulasi, ada yang menuding Presiden SBY tidak jujur atas jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan, bahkan Presiden SBY mencurigai beberapa orang yang diduga sebagai dalang pembocoran.
Kedua, dokumen pendukung penetapan Surat Perintah Penyidikan (sprindik) KPK terkait status Anas Urbaningrum, yang disebut-sebut telah dijadikan tersangka dalam dugaan korupsi proyek Hambalang. Bocornya dokumen tersebut justru jauh lebih heboh, sebab dalam waktu yang hampir bersamaan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat meminta Anas lebih fokus pada kasus yang membelitnya di KPK.
Partai Demokrat yang sedang dilanda prahara akibat semakin merosotnya elektabilitasnya, bocornya sprindik KPK malah dikait-kaitkan dengan Istana Kepresidenan yang dianggap punya kepentingan. Setidaknya Anas dipersepsikan telah dijadikan tersangka dengan harapan Anas tahu diri dan bersedia mundur dari jabatannya.

Kolektif KPK

Pada Rabu (13/2/2013) saya selaku salah satu dari tiga orang peneliti (pengkaji) yang diminta KPK bekerjasama Australia Indonesia Partnership for Justivce tentang pentingnya Penyidik Tetap KPK yang direkrut di luar institusi kepolisian, melakukan rapat dengan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto dan beberapa Staf Hukum KPK mendapat informasi soal dokumen yang bocor itu.
Untuk menentukan suatu kasus korupsi ke tahap penyidikan, selalu dimulai dengan “gelar perkara” yang dihadiri oleh pimpinan KPK (tidak selalu lengkap, minimal dua atau tiga orang), penyelidik, Direktur Penyelidikan dan Penyidikan, serta staf lain yang berkepentingan. Penyelidik melaporkan hasil penyelidikannya, apakah sudah menemukan bukti permulaan yang cukup (minimal dua alat bukti) untuk ditingkatkan ke penyidikan, atau belum dan di mana kendalanya.
Tentu terjadi diskusi dan adu-argumentasi di antara pimpinan KPK dan penyelidik soal keabsahan dan validitas alat bukti yang ditemukan, sebab lima pimpinan KPK adalah ahli hukum atau ahli di bidangnya. Tetapi ini yang kadang dipersepsi ke publik bahwa terjadi ketidak-kompakan pimpinan KPK. Padahal yang terjadi adalah diskusi untuk mencapai kesepahaman tentang keabsahan alat bukti.
Sekiranya alat bukti dianggap cukup, diperoleh secara benar, dan dapat dibuktikan dalam sidang pengadilan, dipastikan akan terjadi kesepahaman Pimpinan KPK. Memang dalam tahap penyelidikan cukup lama, selain KPK hati-hati juga terikat oleh Pasal 40 UU Nomor 30/2002 tentang KPK yang melarang menghentikan penyidikan dan penuntutan, sehingga jika perkara atau seseorang sudah ditetapkan tersangka harus sampai kasusnya di pengadilan.
Jika pimpinan KPK yang hadir sepaham untuk ditingkatkan ke penyidikan, maka pimpinan yang tidak hadir diinformasikan melalui SMS atau BBM soal hasil gelar perkara, kesepahaman pimpinan yang hadir, dan alat bukti yang cukup. Pimpinan bersangkutan akan membalasnya dengan cara yang sama sebagai bukti persetujuan untuk ditingkatkan ke penyidikan. Balasan SMS dan BBM diprint kemudian dilampirkan dalam dokumen pendukung penerbitan sprindik, dan bagi pimpinan yang hadir akan memberikan paraf persetujuan.
Jika kelima pimpinan KPK sudah memberikan paraf, maka staf administrasi akan membuat sprindik dan tentu saja sudah ada tersangka, kemudian dibawa kepada Ketua KPK untuk ditandatangani. Jika Ketua KPK tidak ada di kantor dan kasus itu secepatnya harus diterbitkan sprindik, ditandatangani salah satu Wakil Ketua KPK, tetapi umumnya dilakukan oleh Wakil Ketua Bidang Penindakan.
Begitulah proses pengambilan keputusan kolektif-kolegial yang sering saya kritisi lantaran bisa menghambat percepatan pemberantasan korupsi. Tetapi setelah mendapat penjelasan saat rapat di KPK, saya bisa memahami bahwa kolektif-kolegial begitu bermakna akibat jeratan Pasal 40 UU KPK. Namun, saya tetap mereaksi agar kolektif-kolegial tidak dijadikan “peluang” bagi koruptor dan kroninya untuk menekan atau mengintervensi Pimpinan KPK sehingga seseorang tidak dijadikan tersangka.

Penarikan Paraf

Karena sprindik sudah terlanjur beredar luas, maka yang terpenting adalah mengusut dan menemukan siapa pelaku dan dalangnya agar KPK tidak terseret ke dalam pusaran arus politik. Jika tidak, akan semakin membuat publik ragu terhadap pemberantasan korupsi, padahal KPK selama ini mendapat apresiasi positif dari masyarakat. KPK juga harus lebih hati-hati dan mengoreksi sistem komunikasi antarpimpinan agar tidak terkesan jalan sendiri-sendiri.
Sifat kolektif-kolegial jangan dikesankan sebagai ajang perbedaan karena bisa dimanfaatkan oleh koruptor dan kroninya agar Pimpinan KPK tidak kompak. Pergulatan adu-argumentasi dalam gelar perkara memang sesuatu yang wajar, tetapi yang harus dijaga dan dibutuhkan adalah kekompakan dan kesamaan persepsi dalam memerangi korupsi.
Pada aspek lain, rasanya tidak patut seorang Pimpinan KPK mencabut paraf yang telah dibubuhkan untuk dibuatkan sprindik. Alasan belum dilakukan “gelar perkara”, malah belakangan dianggap bahwa gratifikasi yang jumlahnya kurang dari Rp 1 miliar tidak layak ditangani KPK, menunjukkan betapa rendahnya sensitivitas dan pemahaman hukum dalam perkara korupsi. Apalagi gratifikasi tidak secara langsung terkait dengan kerugian negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU-KPK.
Sepanjang yang menerima gratifikasi aparat penegak hukum dan penyelenggara negara, KPK berwenang menanganinya. Jangan biarkan publik ikut galau oleh kondisi internal Pimpinan KPK yang terkesan terjebak masalah teknis prosedural, atau terseret arus pertarungan di tubuh Partai Demokrat, sehingga Anas yang diduga terlibat semakin mengambang. Kebocoran dokumen sprindik dan penarikan paraf pimpinan KPK, selain bisa dikoreksi secara etika, juga perlu ditelisik secara hukum.***

Marwan Mas adalah Guru Besar Ilmu Hukum Universitas 45, Peneliti Pentingnya Penyidik Tetap KPK, dan Anggota Forum Dosen Makassar


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya