HTTP Status[404] Errno [0]

Kontras Desak SBY Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc

26 February 2013 14:20
Kontras Desak SBY Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc
KontraS mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc.
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com
KontraS mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc.

KontraS mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc.

BugisPos — Â Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera merealisasikan pembentukan pengadilan HAM.

“Tuntaskan kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu dan tindaklanjuti semua,” kata Haris di kantor Kontras, Selasa, 26 Februari 2013.

Menurut Haris, janji menuntaskan kasus HAM ini sudah disampaikan SBY sejak 2004 lalu. Namun sayangnya janji itu hanya mencuat di awal pemerintahan.

Dia berharap munculnya kembali wacana pembentukan pengadilan HAM tak dipolitisasi untuk  mengganjal calon tertentu pada pemilihan Presiden 2014 mendatang.

“Jangan sampai ini (pengadilan HAM) menjadi alat politik,” katanya.

Untuk memudahkan tugas pengadilan HAM, Kontras menyarankan Presiden membentuk tim penuntasan kasus HAM di Kejaksaan Agung. Tim ini juga harus melibatkan para ahli yang berpengalaman dalam menyelidiki kasus pelanggaran HAM.

Bersama Ikatan Keluarga Korban Orang Hilang Indonesia (Ikohi) serta perwakilan korban dan keluarga korban Pelanggaran HAM berat masa lalu, Kontras juga mengecam sikap diam pemerintah SBY atas lambatnya penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM berat.

“Presiden tidak pernah meminta jaksa agung untuk menindaklanjuti berkas penyelidikan kasus pelanggaran HAM yang berat sebagaimana yang sudah dirampungkan oleh Komnas HAM,” kata Haris.

Seperti dirilis Tempo.Co, kontras menegaskan akan bertindak bila penanganan kasus pelanggaran HAM berat dijadikan alat politik. “Agenda kami jelas bahwa kejahatan, sebagaimana yang terjadi di masa lalu, harus dituntaskan semata-mata karena memang menjadi hak para korban dan menjadi kewajiban negara,” ujar Haris.

Haris berharap di masa satu tahun sisa jabatannya, SBY membuat langkah yang konkret seperti merealisasi UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Presiden juga diminta segera menerbitkan Keppres Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus penghilangan orang secara paksa.(gafar)


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya