HTTP Status[404] Errno [0]

Generasi Baru Koruptor

27 February 2013 02:53
Generasi Baru Koruptor
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Oleh : Marwan Mas

UntitledKEBERANIAN KPK harus dijaga dan terus dimotivasi untuk menangkap semua koruptor yang menyengsarakan rakyat. KPK tidak boleh dibiarkan bekerja sendirian, semua komponen bangsa yang antikorupsi harus berdiri di belakang KPK untuk memerangi perilaku korupsi yang sistematis dan masif.

Praktik korupsi di negeri ini semakin tidak dibendung, merambah dari pusat sampai ke daerah. Korupsi telah menjadi penyakit kronis yang mengancam kelangsungan hidup bangsa dan kesinambungan pembangunan. Malah terjadi “regenerasi koruptor” secara apik, usia pelaku korupsi rata-rata muda dan energik. Saking energiknya, mereka begitu mudah mengeruk uang rakyat dalam jumlah besar dengan memanipulasi secara apik kewenangan yang diberikan negara.

Lihat saja, sudah ada empat orang kader muda Partai Demokrat: Nasaruddin, Angelina Sondakh, Andi Alifian Mallarangeng, dan terakhir Anas Urbaningrum Ketua Umum Partai Demokrat yang dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, tiga di antaranya begitu percaya diri tampil dalam iklan televisi menjelang pemilu 2009 dengan tageline “katakan tidak pada korupsi”. Ternyata tageline itu tak lebih dari pembodohan rakyat, karena ternyata merekalah yang justru menjadi pilar pengeruk uang rakyat.

Salah satu penyebab lahirnya regenerasi koruptor, lantaran hukuman yang dijatuhkan hakim terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan rasa takut bagi calon koruptor. Praktik busuk menyelewengkan uang rakyat yang melibatkan kaum muda, menyebabkan indeks persepsi korupsi Indonesia tahun ini masih saja mengecewakan, masih dicap sebagai negara dengan tingkat korupsi yang tinggi.

Keberanian KPK harus dijaga dan terus dimotivasi untuk menangkap semua koruptor yang menyengsarakan rakyat. KPK tidak boleh dibiarkan bekerja sendirian, semua komponen bangsa yang antikorupsi harus berdiri di belakang KPK untuk memerangi perilaku korupsi yang sistematis dan masif.

Hukum Bertenaga

Meski korupsi telah mengepung, tetapi pemerintah belum menunjukkan upaya strategis untuk menghambat pergerakannya. Makanya, tak ada kata berhenti untuk memerangi perilaku korup, negeri ini harus didesain sebagai “neraka” bagi para koruptor. Tetapi tidak bisa hanya dengan retorika dan pidato di podium, apalagi sekadar himbauan yang terkesan panas-panas tahi ayam. Tugas pemimpin negaralah yang menggerakkan kebijakan yang dibuatnya menjadi bergigi. Siapapun yang terbukti merampok uang negara harus di bawa ke ruang pengadilan untuk diperiksa dan dijatuhi hukuman sesuai kesalahannya.

Gustav Radbruch menggaungkan bahwa hukum bertujuan untuk memperoleh keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Tetapi realitas berkata lain, penegakan hukum lebih mengembangkan pemahaman positivistik dan keadilan prosedural. Keadilan substansial yang membawa manfaat bagi rakyat banyak sebagai skala prioritas menurut Radbruch, hanya dijadikan slogan. Ini dimulai sejak pembentukan hukum dengan skandal jual-beli pasal undang-undang yang menguntungkan pembeli di DPR sampai pada penegakannya.

Memang peraturan hukum yang dibuat parlemen adalah produk politik, sehingga hukum lebih sering dibuat “tidak bertenaga” dalam sebuah bargaining. Akibatnya, secara teori sudah “cacat sejak lahir” sehingga tidak berdaya menghadapi kekuatan di luar dirinya (faktor non-hukum). Disebutkan dalam “teori sibernetik” Talcott Parson bahwa hukum dalam realitas tidak pernah otonom, lantaran dipengaruhi oleh faktor non-hukum seperti kekuatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya masyarakat.

Ketidakberdayaan hukum sejak pembentukan, terlebih pada pelaksanaannya akibat tekanan kekuatan non-hukum, menyebabkan hukum tidak pernah menjadi sarana terapi preventif. Hukum lebih banyak difungsikan sebagai “proses formil” yang membuat para koruptor bisa lepas dari segala tuntutan. Wacana yang berkembang bahwa penetapan Anas sebagai tersangka karena ada intervensi politik, harus dimaknai secara bijak. Saya masih percaya pada kredibilitas pimpinan KPK, jika pun bersamaan dengan kisruh di Partai Demokrat, hal itu hanyalah ekses dari ketegasan KPK yang tanpa pandang status.

Pandangan seperti itu disebut almarhum Satjipto Rahardjo sebagai pembangkangan terhadap nilai-nilai substansial hukum. Pikiran-pikiran progresif yang seharusnya dipakai memerangi para koruptor yang melakukan kejahatan luar biasa, justru dikecam dengan pandangan dan penghayatan pragmatis. Pemikiran sang Begawan Sosiologi Hukum itu seharusnya dijadikan acuan, dengan menjadikan “hukum lebih bertenaga” menghadapi kelihaian para koruptor.

Jangan Ragu

Lewat deskripsi penegakan hukum progresif, setidaknya bisa menggulung paham positivis yang lebih banyak berlindung pada sisi teknis prosedural. Penguatan hukum harus didukung bersama, agar negeri ini bisa bebas dari kekuasaan para koruptor. Tahun 2013 yang disebut-sebut tahun untuk saling bongkar korupsi oleh elit politik, seyogianya disambut dengan menyadarkan aparat hukum untuk tidak ikut terseret ke dalam arus politik pragmatis. Penegakan hukum tidak boleh terpengaruh oleh hiruk-pikuk politik, sebab kalau itu terjadi, tidak akan ada koruptor yang ditangkap karena hampir semua pelaku korupsi berasal dari ranah politik.

Kita tidak boleh abai, hukum harus dibuat perkasa melawan kekuatan koruptor yang terstruktur. Harus satu kata, tidak boleh sedikitpun sikap ragu, apalagi ambigu dalam membongkar kasus korupsi yang sudah begitu masif. Tidak ada yang kebal hukum di negeri ini, semua harus diperlakukan sama di depan hukum. KPK, kepolisian, kejaksaan, dan hakim harus dimotivasi untuk berani dan tidak tebang pilih.

Negeri ini tidak akan pernah “merdeka’ dari belenggu korupsi jika integritas moral penyelenggara negara dan aparat hukum masih sering menghalalkan yang haram. Secara de jure memang kita telah merdeka, tetapi secara de fato kita masih dijajah oleh para “talenta baru koruptor” yang mebgeruk uang rakyat.

Masih perlu perjuangan, bahkan butuh tindakan revolusioner dalam memerangi korupsi. Negeri ini butuh akselerasi perjuangan yang amat besar untuk benar-benar lepas dari penjajahan dan penindasan dari anak bangsa sendiri yang merasa bebas merdeka berbuat apa saja. Mereka mendapatkan kekuasaan dengan uang hasil korupsi untuk kemudian menjajah negerinya sendiri dengan melakukan korupsi secara terstruktur.***
Marwan Mas adalah Guru Besar Ilmu Hukum Universitas 45 dan Anggota Forum Dosen, Makassar


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya