HTTP Status[404] Errno [0]

Mempoligami Negara

04 March 2013 03:16
Mempoligami Negara

Oleh Marwan Mas

UntitledTingkahlaku elit politik negeri ini begitu reaktif dan sigap menyajikan aneka cerita yang menimbulkan kegaduhan lantaran tidak memberi pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Lihat saja bagaimana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) “mempoligami negara” dengan mengurusi langsung Partai Demokrat sehingga Anas secara tidak langsung dikudeta dari Ketua Umum Partai Demokrat.

Memang Anas sudah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum lantaran ditetapkan tersangka oleh KPK. Anas bernasib sama dengan tiga kader muda lainnya: Nazaruddin, Angelina Sondakh, dan Andi Alifian Mallarangeng yang lebih dahulu diringkus KPK karena terjerat kasus korupsi. Publik begitu lama menunggu bagaimana alur drama Anas di atas panggung hukum menjadi jelas sehingga tidak menyandera Partai Demokrat.

Tetapi tindakan reaktif Presiden SBY mengurus secara langsung Partai Demokrat dengan alasan ingin melakukan perbaikan karena elektabilitas partainya terpuruk, patut disoroti sebagai sebuah langkah yang tidak tepat. Bagaimana mungkin seorang kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, juga harus mengurusi parpol secara serius. Meski hal itu tidak melanggar hukum karena belum ada undang-undang yang mengatur rangkap jabatan, tetapi langkah itu melanggar etika kenegaraan.

Sejarah negeri ini memang penuh kepentingan politik, presiden-presiden sebelumnya juga memimpin partai. Apalagi disertai alasan bahwa waktu untuk mengurusi partai di luar jam kerja atau pada libur akhir pekan. Tetapi mestinya SBY sadar bahwa presiden-presiden sebelumnya tidak dipilih langsung oleh rakyat. Itulah konsekuensi pilihan langsung rakyat yang mestinya dicermati SBY, apalagi seorang kepala negara tidak mungkin melepaskan predikat dan jabatannya di luar jam kerja.

Rakyat memahami bahwa simbol negara akan selalu melekat pada diri seorang presiden, sehingga pilihan mempoligami negara dengan cara mengurus negara (rakyat) dengan partai sekaligus bisa membuat presiden terjebak pada kepentingan tertentu. Maka itu, saran Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD patut didukung agar langkah SBY disikapi oleh DPR. Peristiwa ini harus dijadikan momentum bagi DPR untuk secepatnya menyusun undang-undang tentang larangan rangkap jabatan presiden, termasuk menteri, dan kepala daerah dengan pemimpin partai.

Rakyat harus membuka mata hati dan kesadaran politiknya betapa banyak aspek yang harus dikaji dan dipahami. Bukan hanya sekadar melihat bagaimana kiprah elit politik yang acapkali tampil di televisi dengan begitu lihai mengumbar kata yang terkesan untuk membela rakyat, tetapi yang terpenting bagaimana melihat realitas birahi politiknya yang semakin sulit dipahami. Memang di situlah kuncinya menuju pemilu 2014, sebab yang sulit sekalipun bisa dijadikan jualan politik untuk meraih simpati rakyat.

Setidaknya harus jeli memilah mana pemimpin dan elit politik yang amanah, tidak ambisius dan rakus kekuasaan, serta tidak korup untuk dipilih kembali tahun 2014. Banyaknya terungkap skandal korupsi oleh elit politik menunjukkan bahwa dunia politik yang begitu besar biayanya, pada akhirnya akan terseret ke atas panggung hukum. Yang belum tertangkap tinggal menunggu waktu saja.***

Marwan Mas adalah Guru Besar Ilmu Hukum Universitas 45 dan Anggota Forum Dosen, Makassar

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya