HTTP Status[404] Errno [0]

HKTI Rekomendasikan Pemerintah Beri CSR pada Petani

16 March 2013 13:12
HKTI Rekomendasikan Pemerintah Beri CSR pada Petani
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) merekomendasikan pada Pemerintah, salah satunya agar petani mendapatkan Community Social Responsibility (CSR).
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) merekomendasikan pada Pemerintah, salah satunya agar petani mendapatkan Community Social Responsibility (CSR).

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) merekomendasikan pada Pemerintah, salah satunya agar petani mendapatkan Community Social Responsibility (CSR).

BugisPos — Rapat Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) baru saja ditutup oleh Ketua Umum HKTI Oemar Sapta, Sabtu (16/3/2013). Rapat itu menghasilkan 12 poin rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah.

Di akhir masa rapat, Oesman membacakan ke-12 rekomendasi tersebut di depan peserta rapimnas dari seluruh Indonesia. Poin pertama dalam rekomendasi itu berupa amanat rapimnas HKTI kepada Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, Menteri Pertanian, Menteri Koperasi dan UMKM, Menteri Kehutanan, Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan Direktur Utama BRI untuk segera merealisasikan memorandum of understanding (MoU).

Pada butir kedua, HKTI mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera menyelesaikan rancangan undang-undang (RUU) tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang benar-benar berpihak kepada petani. HKTI juga mendesak pemerintah untuk segera membentuk badan nasional agraria guna mempercepat proses penyelesaian persoalan tanah dan lahan pertanian.

“Keempat, kami mendesak pemerintah memperbaiki tata niaga pupuk dan benih dengan mengikutsertakan HKTI,” kata Oesman di Ballroom Hotel Manhattan, Casablanca, Jakarta, Sabtu (16/3/2013), seperti dikutip dari KOMPAS.com.

Para pimpinan HKTI bersepakat untuk mendukung program Badan Pertanahan Nasional dalam melanjutkan usaha meninjau kembali semua peraturan perundang-undangan terkait pertanahan yang tumpang tindih serta bertentangan dan melanjutkan reformasi agraria agar setiap keluarga petani dapat memeroleh lahan minimal dua hektar.

Oesman menyatakan, HKTI meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberi perhatian khusus terhadap petani muda atau anak petani guna menjamin keberlangsungan pertanian Indonesi sebagai negara agraris.

“Kami juga mendesak Kementerian BUMN memberikan CSR untuk petani, mendesak pemerintah mendirikan bank tani, meninjau beras miskin, menambah anggaran untuk petani dan hentikan intervensi legislatif pada pelaksanaan proyek APBN, serta cegah produk tani impor yang harganya lebih murah,” ujar Oesman.(gafar)


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya