HTTP Status[404] Errno [0]

Keluhan Presiden SBY

18 March 2013 02:23
Keluhan Presiden SBY
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Oleh : Marwan Mas

UntitledApalagi Presiden SBY tidak menunjukkan secara terang benderang tentang siapa elite politik dan kelompok yang bermaksud membuat negara gonjang-ganjing. Keluhan SBY seperti itu sudah yang kesekian kalinya, tetapi seperti keluhan sebelum-sebelumnya, hanya meninggalkan tanda tanya dan kebingungan bagi publik, dan pada akhirnya hilang sendiri tanpa kesan.

Lagi-lagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluhkan kondisi perpolitikan negeri ini. Itu dilakukan sebelum bertolak ke Jerman dan Hungaria untuk kunjungan kerja, pada Minggu (3/3/2013) di Bandara Halim Perdana Kusuma. SBY menyebut dinamika politik jelang pemilu 2014 semakin panas, ada elite politik dan kelompok tertentu berencana membuat negara menjadi gonjang-ganjing.

Tak pelak lontaran itu terasa menyentak ketenangan publik. Setidaknya dua issu yang patut dikritisi. Pertama, meski pernyataan itu didasarkan atas info intelijen, tetapi bisa membuat rakyat saling curiga. Apalagi disampaikan oleh orang nomor satu Indonesia yang tentu saja punya bobot kredibilitas tinggi.

Kedua, negara dikesankan berada dalam ancaman bahaya, sehingga wajar jika ada yang menuding SBY ingin menggiring rakyat masuk dalam alam pikiran yang belum pasti. Jika memang benar, mestinya SBY tidak berkunjung keluar negeri, tetapi tetap berada di garda terdepan untuk memimpin penyelamatan negara dari ancaman yang disimpulkannya.

Banyaknya kalangan yang gerah, bukan karena faktor ancaman semata, melainkan karena SBY selaku kepala pemerintahan tidak ikut mewaspadai dampak dari pernyataannya. Wajar jika banyak kalangan yang mengapresiasi salah satu televisi swasta bahwa “jika partainya bermasalah cepat turun tangan, tetapi jika rakyat bermasalah angkat tangan”. Sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, presiden tak boleh mengelak dari harapan rakyat.

Bertolak Belakang

Kunjungan kenegaraan ke luar negeri tentu penting, tetapi jika ada eskalasi yang bisa membuat negara gonjang-ganjing, mestinya tidak ditinggal pergi. Paling tidak menoreh dua kesan yang saling bertolak belakang. Pertama, seolah-olah Presiden SBY tidak merasa risau atas ancaman bahaya yang disebutnya sendiri. Ada kesan kuat untuk lepas tangan dan membiarkan rakyatnya saja yang menghadapi ancaman itu.

Dalam tataran pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, sikap menghindar dari masalah jelas tidak patut bagi seorang pemimpin. Kalaulah ancaman itu tidak membahayakan, seharusnya tidak diumbar ke ruang publik. Buktinya Presiden SBY tetap keluar negeri yang berarti apa yang diungkap itu belum tentu membahayakan.

Kedua, adanya manuver politik dari sejumlah elite atau kelompok tertentu, sebenarnya belum terbilang gawat dan mengancam stabilitas negara. Pertarungan politik sesuatu yang wajar sepanjang masih dalam koridor demokratisasi. Pidato Anas Urbaningrum saat mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Demokrat yang akan membuka halaman baru terkait kasus Hambalang (seperti dalam tulisan saya di harian ini, 4/3/2013), juga tidak akan mengancam keselamatan negara.

Boleh jadi hanya akan meresahkan bagi mereka yang “merasa terkait” dan takut diungkap oleh Anas. Dalam kegelisahan itu, akan mencari celah bagaimana tudingan Anas dialihkan isunya. Banyaknya tokoh politik dan tokoh masyarakat yang mengunjungi Anas, sebetulnya hanya sekadar riak-riak dinamika politik yang sama sekali tidak berpotensi membuat negara mengalami ancaman serius. Publik merasakan negara tetap dalam kondisi aman dari kemungkinan adanya gerakan yang akan mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apalagi Presiden SBY tidak menunjukkan secara terang benderang tentang siapa elite politik dan kelompok yang bermaksud membuat negara gonjang-ganjing. Keluhan SBY seperti itu sudah yang kesekian kalinya, tetapi seperti keluhan sebelum-sebelumnya, hanya meninggalkan tanda tanya dan kebingungan bagi publik, dan pada akhirnya hilang sendiri tanpa kesan.

Cara Lama

Saat unjuk rasa rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) awal tahun 2012, SBY bicara di depan elite kader Partai Demokrat di Puri Cikeas dengan menyebut ada pihak-pihak yang menjadikannya sebagai sasaran tembak dan ingin menjatuhkannya dari kursi presiden. Saat gencar-gencarnya Densus 88 memburu terduga teroris di Poso, SBY juga membeberkan laporan intelijen bahwa aksi teroris mulai diarahkan pada dirinya dengaan menunjukkan foto-foto yang diduga pelatihan teroris, meski kemudian tidak terbukti. Malah SBY pernah menyebut agar acara dangdutan tidak lagi dipakai saat kampanye pemilu, yang membuat seniman dan penikmat dangdut gerah.

Kemudian SBY lagi-lagi mengeluhkan adanya ancaman badai yang mengarah pada dirinya terkait penanganan kasus Hambalang, terutama setelah Anas ditetapkan tersangka. Malah SBY menuding ada konspirasi kasus Anas ditarik ke ranah politik, padahal penetapan tersangka Anas murni proses hukum. Untuk kali ini, keluhan SBY benar, karena saya juga masih percaya bahwa KPK tidak akan goyah oleh intervensi.

Jika pun Edhie Baskoro mulai disinggung Anas soal dugaan keterlibatannya dalam kasus Hambalang, termasuk empat nama besar yang disebut Anas di depan Tim Pengawas DPR terlibat dalam Kasus Century, seharusnya SBY tidak menjadikannya sebagai ancaman. Biarkan proses hukum berjalan seperti keinginan Presiden SBY. Wajar jika begitu banyak pertanyaan yang bisa diajukan berkaitan dengan keluhan terkahir SBY. Paling tidak ada persoalan mendasar yang berpusar di sekitar kekuasaannya.

Jika SBY mencoba menggiring opini publik melalui prediksi yang terkesan tidak berdasar, dipastikan akan sia-sia. Belajar pada pengalaman selama ini, hampir semua yang dikeluhkan tidak terbukti dan membawa dampak bagi kestabilan negara. Rupanya rakyat sudah semakin mahir membaca trik perpolitikan negara yang kadang hanya “panas-panas tahi ayam”. Panas di awalnya tetapi sebetulnya tak bermakna. Jangan-jangan bayangannya sendiri, dan itu merupakan tipikal dan cara-cara lama yang sudah usang.

Wajar jika banyak kalangan yang menjuluki SBY sebagai “presiden yang suka mengeluh”. Untuk mengakhiri masa pemerintahan dua periode, sebaiknya kebiasaan mengeluh diubah agar tidak melekat sebagai citra yang merugikan. Sekiranya benar informasi intelijen akan ada gonjang-ganjing politik untuk menjatuhkan pemerintahan, sebaiknya disikapi secara bijak dengan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Persaingan politik sesuatu yang wajar asalkan hanya sekadar dinamika politik menjelang pemilu, bukan untuk menjatuhkan pemerintahan.***

Marwan Mas adalah Guru Besar Ilmu Hukum Universitas 45 Makassar


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya