HTTP Status[404] Errno [0]

Politikus Kutu Loncat

19 March 2013 14:16
Politikus Kutu Loncat
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Oleh Marwan Mas

UntitledKata “kutu loncat” biasa disinonimkan dengan “lompat pagar atau pindah perahu”. Ada pula kata “bajing loncar” yang biasa ditimpakan pada penggarong barang muatan mobil truk yang banyak terjadi di jalan pantai utara (pantura) Jawa. Dia mencuri barang di saat mobil truk berjalan terseok-seok, kemudian melompat bersama barang yang dicuri. Polisi biasanya sudah paham betul modus operandinya, sehingga belakangan ini aksi bajing loncat sudah mulai mereda.

Serangkaian kata tersebut sangat populer di kalangan masyarakat. Tetapi khusus di kalangan politisi, kata “kutu loncat” ditafsirkan sebagai “pindah partai” yang biasanya terjadi menjelang pemilihan umum (pemilu) legislatif. Para politikus yang tidak percaya diri atau karena partainya tidak lolos peserta pemilu 2014, ramai-ramai mencari tunggangan baru. Bisa juga karena kecewa pada partai lama, karena melihat peluang lebih terbuka di partai lain lantaran partai yang membesarkannya jatuh elektabilitasnya.

Bagi politisi kutu loncat, bisa dinilai publik sebagai langkah “negatif” dan bisa pula “positif”. Bergantung pada siapa yang menilai dan politisi siapa yang senang pindah partai. Negatif jika kader kutu loncat hanya memburu posisi, memikirkan peluang, dan ambisi pribadi yang terkesan “hanya cari kerja” di ruang politik. Terutama yang sudah duduk di kursi parlemen pusat atau daerah yang tega meninggalkan amanat rakyat, hanya lantaran melihat peluang partainya tidak akan mampu lolos ke Senayan. Politisi macam ini patut digugat komitmen dan integritasnya sebagai wakil rakyat yang mestinya kontrak lima tahun tidak dikhianati.

Bisa juga dinilai positif, jika politisi bersangkutan merasa “terpasung” oleh pimpinan partainya dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Dia melihat peluang untuk berjuang dan menyuarakan kepentingan rakyat hanya bisa dilakukan pada partai yang dituju atau partai baru. Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan sepuluh partai lolos pemilu 2014, perpindahan kader tidak dapat dihindari.

Rendah Ideologis

Dari berbagai pemberitaan media massa, tidak hanya kader partai yang tidak lolos peserta pemilu yang hengkang ke partai lain, tetapi juga kader partai yang lolos pindah ke partai lain. Sepuluh partai yang lolos pemilu 2014 hampir semuanya pemain lama, kecuali satu partai baru: Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Meski masih bisa bertambah satu peserta, yakni Partai Bulan Bintang (PBB) yang dimenangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tetapi KPU terkesan masih tidak rela keputusannya dianulir dengan alasan sudah melakukan verifikasi faktual secara cermat.

Fenomena politisi pindah partai, setidaknya akan menjadi salah satu penilaian bagi pemilih apakah masih bisa dipercaya. Sebab perpindahan tidak memberikan pendidikan politik yang sehat bagi rakyat. Para kader kutu loncat dinilai publik tidak memiliki sensitivitas dalam memperjuangkan demokrasi substansial, hanya sekadar memburu demokrasi prosedural. Yang penting sudah tertutup peluang pada kendaraan lama, apa salahnya mencari kendaraan lain?

Karena rayuan partai baru yang membutuhkan kader, kepentingan rakyat bisa jadi nomor dua. Tidak mengherankan apabila seseorang kader partai berturut-turut hingga tiga kali menjadi anggota DPR melalui partai berbeda. Sepak terjang politisi di negeri ini tak lebih dari politikus yang mementingkan kepentingan pribadi ketimbang menjadi “negarawan” dengan menomor duakan keinginan pribadi. Boleh dibilang sebagian politikus kita lebih mementingkan peluang ketimbang mau sehidup semati dengan partai pilihannya.

Adagium di dunia politik bahwa “tidak ada kawan dan lawan yang abadi” sepertinya tidak terbantahkan. Seorang kader partai bisa goyah ideologis kepartaiannya hanya lantaran tidak terakomodir dicalonkan kepala daerah, atau karena pucuk pimpinan partai bukan kubunya. Artinya, seorang kader partai bisa bertahan atau lompat pagar sangat bergantung pada peluang meraih ambisi dan kepentingan pribadi, bukan karena memperjuangkan kepentingan konstituennya.

Kader Karbitan

Secara formal, fenomena politikus menyeberang ke partai lain bukan pelanggaran hukum alias boleh-boleh saja. Tetapi secara moral dan etis, fenomena itu tidak bisa diberi jempol lantaran terkesan menghalalkan cara yang tidak etis. Apalagi umumnya kader partai yang jadi kutu loncat tidak untuk memperjuangkan idealisme demi kemaslahatan rakyat. Kepindahan lebih didominasi alasan pragmatis-ekonomis, kalau tidak dikatakan mencari peluang kerja.

Tetapi ada pula partai yang merayu atau menggaet kader partai lain karena ketokohan dan tingkat elektabilitasnya menjanjikan. Mereka tidak perlu repot melakukan sosialisasi dan kaderisasi, ketokohannya sudah bisa langsung dijual untuk meraup suara. Tetapi pola ini bersifat karbitan dan tidak mendidik, hanya mengejar kepentingan pragmatis. Kalau pendidikan politik dinafikan, dipastikan semua partai di negeri ini akan sulit menjalankan fungsinya sebagai jembatan aspirasi rakyat. Apalagi kalau sudah tersandera oleh misi politik pribadi sang tokoh sentral partai (the godfather).

Tentu tidak anti perpindahan politisi ke partai lain. Yang jadi soal, jika mengabaikan etika dan mengkhianati pilihan rakyat. Semoga para politikus kutu loncat tidak hanya mengejar kursi legislatif, tetapi menguatkan peluang tercapainya harapan rakyat selaku pemilik kedaulatan. Peran dan fungsi partai harus dibumikan yang bisa tercapai jika kadernya memiliki integritas moral dan punya kompetensi. Ingat, fungsi anggota parlemen adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan yang butuh kecerdasan khusus.***

Marwan Mas adalah Guru Besar Ilmu Hukum Universitas 45, Makassar


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya