HTTP Status[404] Errno [0]

Menguji Kelayakan Demokrasi

04 April 2013 04:44
Menguji Kelayakan Demokrasi
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Oleh : Rismayanti Nurjannah

UntitledTahun 2013 merupakan tahun politik. Para politisi tentu sudah mempersiapkan strategi untuk menyambut pemilu 2014, serta pemilihan kepala daerah yang sedang dan akan berlangsung (Metrotvnews.com, 23/02/2013).

Memasuki tahun 2013 suhu politik akan semakin panas, karena pada tahun ini partai politik akan saling berlomba membuat strategi dalam manuver politiknya.

Janji mulai kembali dijajakan. Sebagaimana yang diketahui oleh publik, janji sebatas omongan kosong tanpa ada realisasinya. Ya, begitulah tabiat para pemimpin di negeri ini.

Euforia pesta demokrasi kembali terjadi di tahun 2014 mendatang. Tentunya pesta demokrasi yang akan berlangsung nanti menghabiskan dana yang tidak sedikit.

Sementara itu, janji terus bergulir. Alih-alih akan mewakili suara rakyat, realitasnya suara mayoritas ditindas oleh suara minoritas. Berbagai kebijakan yang berbau kepentingan pun lahir dan kembali rakyat menjadi korban.

Demokrasi pun lantas menjadi tirani mayoritas. Segala sesuatu diputuskan berdasarkan voting yang justru berpotensi menghilangkan suara mayoritas rakyat. Bahkan, saat ini demokrasi dijadikan tiran baru untuk menggilas kepentingan rakyat.

Kelayakan Demokrasi

Demokrasi kembali dipertanyakan kelayakannya diterapkan dalam sebuah negara. Pasalnya, demokrasi dengan pilar kebebasannya telah membuahkan kekacau-balauan di tengah-tengah ummat manusia.

Degradasi moral kian tumbuh subur, biaya politik kian mahal. Bahkan dengan dalih kebebasan berpendapatnya, banyak orang yang dengki terhadap Islam yang kemudian memanfaatkannya untuk menjelek-jelekkan Islam.

Namun, hal yang paling krusial dari demokrasi adalah menempatkan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat yang kini direpresentasikan wakil rakyat. Suara manusia dijadikan sumber hukum, vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan.

Tidak ada konsep benar dan salah secara mutlak dalam sistem demokrasi, yang ada legal dan illegal. Semuanya didasarkan pada kepentingan Si pembuat hukum. Sedangkan, dalam pandangan Islam yang dijadikan sumber hukum hanyalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan yang lain.

Islam menempatkan kedaulatan tertinggi berada di tangan hukum syara’. Akan tet api Islam memberikan kewenangan manusia untuk menjalankan kekuasaannya.

Demokrasi dengan Islam memiliki asas yang berbeda. Demokrasi dengan kesekulerismeannya. Sedangkan Islam mengintegrasikan agama dalam kancah kehidupan.

Demokrasi memberikan hak penuh bagi manusia dalam membuat hukum. Benar dan salah pun kemudian menjadi relatif dan jelas-jelas ini bertentangan dengan Islam.

Islam sebagai sebuah sistem kehidupan memiliki konsep yang jelas dan tegas terhadap seluruh aktivitas manusia, tidak ada konsep win win solution dalam Islam.

Semua perbuatan manusia terikat dengan hukum syara’, sehingga merupakan sebuah kemustahilan akan terjadi penindasan terhadap rakyatnya. Syariat Islam memberikan kemaslahatan bagi seluruh ummat manusia tanpa terkecuali.

Mengambil demokrasi sebagai sebuah sistem hidup jelas merupakan sebuah kesalahan yang sangat fatal. Dalam perkembangannya demokrasi tidak pernah menghasilkan buah yang manis, yang ada justru menghancurkan peradaban bangsa yang mengembannya.

Dengan demikian, sudah saatnya demokrasi digugat dan segera dicampakkan. Negara ini sudah penat dengan sistem demokrasi dan membutuhkan sistem baru yang akan menyejahterakan rakyatnya.

Sistem itu tidak lain adalah sistem pemerintahan Islam dalam bingkai Khilafah Islamiyyah ***

*Penulis adalah Mahasiswi Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pendidikan Indonesia dan Aktivis Famous (Forum Aktivis Mahasiswi Regional Kampus) Bandung.


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya