HTTP Status[404] Errno [0]

Syahrul Tegas Tidak Ragu Tangkap Pejabat Korupsi

11 April 2013 03:48
Syahrul Tegas Tidak Ragu Tangkap Pejabat Korupsi
Gubernur Sulsel menegaskan untuk tidak ragu menangkap pejabat korupsi.
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com
Gubernur Sulsel menegaskan untuk tidak ragu menangkap pejabat korupsi.

Gubernur Sulsel menegaskan untuk tidak ragu menangkap pejabat korupsi/foto : Rakyat Sulsel.

BugisPos — Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, meminta agar pejabat yang terlibat kasus korupsi ditahan. Termasuk stafnya jika terlibat kasus korupsi yang merugikan keuangan negara.

“Saya tidak ragu-ragu meminta agar staf yang korupsi ditangkap. Aparat juga jangan ragu kalau ada pejabat korupsi, biar itu stafku, tangkap saja,” tegas Syahrul pada acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), di Hotel Sahid, Makassar, Rabu, (10/4/2013).

Syahrul menyatakan, di lapangan harus secara tegas, mana yang korupsi dan mana yang tidak korupsi. Semua pihak harus memegang sebuah komitmen, korupsi ada kalau merugikan keuangan negara, kalau ada yang memperkaya diri, dan kalau merugikan masyarakat.

“Harus tegas perbedaannya, apakah hal itu korupsi atau kesalahan administrasi negara,” terangnya.

Ia menuturkan, kegiatan yang dihadiri semua kepala daerah tersebut, untuk membuktikan bahwa pemerintah berfungsi normatif dan maksimal untuk kesejahteraan rakyat. Sekaligus, bagian dari integritas aparat pemerintah.

“Kami mengklaim, Sulsel adalah provinsi dengan pemerintahan terbaik di Indonesia. Meraih 127 penghargaan. Kami telah melakukan E-Government,” ungkap Syahrul, sebagaimana dikutip dari Cakrawala online.

Gubernur menambahkan, Pemprov Sulsel mencoba menerapkan transparansi dan membutuhkan partisipatory sistem yang kuat, low in force men dan akuntabilitas publik.

Senada disampaikan Direktur Utama Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Tjahya Harefa. Dia menyebut jika korupsi di Indonesia sudah memasuki kejahatan luar biasa. Korupsi telah merambah dari tingkat kebijakan dan ruang lingkupnya makin luas.

“Dampak korupsi juga telah jangka pendek dan panjang. Misalnya, korupsi di sektor pendidikan, kehutanan, ketahanan pangan, dan lain-lain,” kata Tjahya.

Tjahya mengatakan, korupsi yang mengakibatkan kerugian negara, tidak pernah dibenarkan dalam bentuk apapun. Untuk mencapai hasil yang baik, dibutuhkan proses yang baik.

“Pemprov Sulsel merupakan pilot project KPK dalam hal pencegahan korupsi,” tuturnya.

Sementara, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abu Bakar, menjelaskan, kementerian yang dipimpinnya menetapkan sembilan program percepatan reformasi birokrasi.

Di antaranya, penataan struktur birokrasi, penataan jumlah dan distribusi PNS, sistem seleksi dan promosi secara terbuka, dan profesionalisme PNS.

“Kami juga melakukan pengembangan sistem elektronik pemerintah, peningkatan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas aparatur, kesejahteraan PNS, hingga efektifitas penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja PNS,” urainya.

Selain itu, Kemenpan RB juga menetapkan 20 indikator proses pembangunan zona integritas. Mulai dari promosi jabatan dan rekrutmen secara terbuka, disiplin PNS, kode etik khusus, hingga penanganan benturan kepentingan.

Tidak hanya itu, Kemenpan RB juga mencegah korupsi melalui pengukuran kinerja individu, pelayanan publik, keterbukaan informasi publik, penandatanganan dokumen fakta integritas dan LHKPN.(gaf)


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya