HTTP Status[404] Errno [0]

Mengusut Pembatalan UN

18 April 2013 01:13
Mengusut Pembatalan UN
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Oleh Marwan Mas

UntitledTERNYATA pelaksanaan ujian nasional (UN) bagi siswa SMA/SMK tahun 2013 tidak bisa dilaksanakan secaraserentak seperti tahun-tahun sebelumnya. UN yang sedianya dilaksanakan mulai Senin (15/4/2013) pada akhirnya ditunda terhadap 11 provinsi di kawasan Tengah Indonesia lantaran naskah ujian belum dicetak.

Malah di sejumlah provinsiyang melaksanakan UN, justru naskah ujian terlambat disalurkan, kesalahan pengambilan naskahujian, serta kekurangan dan kelebihan jumlah naskah ujian juga amburadul. Inimenunjukkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidakprofesional, sehingga semakin memperburuk citra UN yang selama ini selalu dikritisioleh berbagai kalangan. Dengan entengnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh hanya disikapi dengan permintaan maaf.

Untuk membuat terang kenapa naskah UNterlambat dicetak, tidak cukup hanya permohonan maaf. Harus ada penyelidikan terhadap panitia pengadaan naskah UN dan percetakan. Sebab ini merupakan kejadianterburuk sepanjang sejarah pelaksanaan ujian. Mendikbud harus beranibertanggung jawab, seperti yang dicontohkan Danjen Kopassus saat anak buahnya diduga melakukan penyerangan terhadap Lembaga Pemasyarakatan Cebongan,Yogyakarta.

Adanya pengalihan wacana, bahwapenundaan UN bisa menguntungkan siswa karena mendapat tambahan waktu belajar,tidak bisa diterima logika. Justru akan menambah beban psikologi siswa yangsebelumnya sudah siap tempur. Rupanya besarnya anggaran yang disiapkan dalamAPBN sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, belum memberikan perbaikanbagi pelaksanaan pendidikan di negeri ini.

Cukup banyak keluhan dari besarnya anggaran pendidikan yang tidak bisadikelola dengan baik oleh Kemendikbud dan pemerintah daerah. Misalnya, masihseringnya terdengar keluhan guru-guru di sejumlah daerah yang belum menerimatunjangan sertifikasi. Malah tunjangan sertifikasi dosen dan guru besar, khusus Dosen Yayasan di PTS sejak Desember 2012 sampai April 2013 belum diterima.

Semuanya perlu penjelasan agar tidak menimbulkan keresahan bagi siswa, bagi guru, dan dosen yayasan yang juga amatberperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Tak boleh adakelengahan, apalagi kalau ada unsur kesengajaan sehingga perlu segeradiselesaikan, bahkan diusut tuntas. Dunia pendidikan harus menjadi tauladandalam tertib penyelenggaraan kinerja dan tertib pengelolaan anggaran.

Saya khawatir, jika KPK turun tangan mengungkap pembatalanUN, atau selalu lambat penerimaan tunjangan sertifikasiguru/dosen, maka citra pendidikan Indonesia semakin terpuruk di mata publik. Semuaitu harus diperjelas, jangan permainkan emosi para siswa, pengabdian para gurudan dosen yang sering dicap “pahlawan tanpa tanda jasa”. Jangan jadikan UNuntuk berkolusi, korupsi, dan nepotisme ***


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya