HTTP Status[404] Errno [0]

Pusaran Politik Dinasti

20 April 2013 02:27
Pusaran Politik Dinasti
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Oleh Marwan Mas

UntitledBelakanganini, rakyat merasa gerah dan jenuh mengikuti perkembangan kehidupan di segalabidang. Tidak ada kepekaan para elit politik dan kekuasaan yang bisa membuatrakyat merasa tenang dan nyaman. Bukan hanya dunia hukum dengan banyaknya aksikekerasan dan konflik massa, tetapi juga dunia politik tidak memberikan ruang yanglebih baik menuju kehidupan demokrasi yang sesungguhnya.

Salahsatu aspek yang jadi perhatian ialah kian maraknya “politik dinasti”, baikdalam kepengurusan partai maupun pemilihan gubernur dan bupati/walikota. Sebutsaja, dalam KLB Partai Demokrat di Bali (30/3//2013), Presiden Susilo BambangYudhoyono (SBY) secara aklamasi dipilih menjadi Ketua Umum, sementara anaknyatetap menjabat Sekretaris Umum.

Memangbelum ada larangan politik dinasti dalam perundang-undangan kita, tetapi secaraetika demokrasi dan pendidikan politik, terkesan menghambat kaderisasi partai. Seolahmenguatkan posisi SBY sebagai “pemilik partai”, bahkan menjadikan partaisebagai “ajang menguatkan kepentingan keluarga”. Membangkitkan semangat politikdinasti merupakan paradoks demo­krasi, kalau tidak dikatakan mematikansubstansi demokrasi yang mestinya diisi oleh figur negarawan.

Dalamrealitas kepemimpinan selama ini, kepentingan dinasti begitu kuat sampai padapelosok desa. Para penguasa di tingkat desa, juga membangun semacam “kartelberkuasa”, baik secara politik maupun ekonomi dengan melibatkan istri, anak,dan kerabat dekat. Jangan heran jika timbul fenomena suami-istri, ba­pak-anak,atau adik-kakak terjun ke politik untuk mencari kekuasaan. Di tingkat provinsidan kabupaten/kota, juga tidak sedikit politik dinasti dipratikkan olehpenguasa daerah.

Fenomena buruk ini tidak boleh dibiarkan tumbuh subur di negeri yangterus belajar berdemokrasi. Sebab menurut para pengamat politik, bahwa politikbukan milik golongan, kelompok, atau individu, apalagi keluarga tertentu saja. Makanya,tidak boleh satu kelompok keluarga yang memegang kekuasaan dibiarkan terus membangun“kartel kekuasaan” seperti dalam negara yang memiliki bentuk pemerintahan monarchi.

Pusaran politik dinasti di era-reformasi, sebaiknya tidak dijadikanmodel baru dengan alasan sebagai bagian dari hak demokrasi atau karena tidakada larangan. Mestinya jadi momentum membangun iklim demokrasi substantif, yaitudemokrasi yang dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bukan kembali kemasa kerajaan yang dikuasai oleh kroni keluarga, dan kekuasaan dijalankansecara turun-temurun hingga melahirkan ”darah biru”.

Pusaranpolitik dinasti harus dihentikan melalui perundang-undangan. Menguatnyadominasi keluarga dalam politik kekuasaan, pada akhirnya akan membangunkekuasaan kolusif dan nepotis. Politik dinasti selalu lahir dari nafsu untukmelanggengkan kekuasaan dengan menempatkan keluarga dan kerabat dekat tanpapertimbangan kapasitas dan kompetensi. Padahal, demokrasi adalah ruang dialogdari beragam ideologi dan gagasan, bukan lahan jual-beli kepentingan pribadi,keluarga, atau kelompok.***

Marwan Mas adalah Guru Besar Ilmu Hukum dan Anggota Forum Dosen Majelis Tribun


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya