HTTP Status[404] Errno [0]

Menggelapkan Dana Pajak

27 April 2013 03:22
Menggelapkan Dana Pajak
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Oleh Marwan Mas

UntitledBegitu banyak akal untukmencuri uang rakyat. Mulai dari mengakali APBN dan APBD, menerima suap dangratifikasi, sampai menilap dan menggelapkan dana pajak. Misalnya, KPKmenangkap tangan empat pegawai pajak yang menerima suap atau gratifikasisebesar Rp 125 juta dari wajib pajak. Mereka ditangkap berkaitan denganpengurusan pajak pribadi. KPK juga menangkap dua karyawan perusahaan swastaselaku penyogok, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan otomotif.

Keempat petugas pajak yangditangkap bekerja pada Ditjen Pajak yang bergaji bagus karena mendapatfasilitas renumenasi. Tetapi mereka tidak puas dengan gaji yang cukup besardibanding pegawai negeri sipil (PNS) lainnya. Rupanya tidak ada korelasi antaragaji besar dengan perilaku korupsi. Kalau memang berwatak serakah, apapun bisadikorup.

Sistem yang berlaku untukmeningkatkan kesejahteraan aparat pajak ternyata tetap membuka peluang manipulasi.Penangkapan itu membuktikan, bahwa pembenahan aparat dengan meningkatkankesejahteraannya masih jauh dari harapan. Memang kasus ini terbilang kelas teridibandingkan kasus pegawai Ditjen Pajak lainnya, seperti Gayus Tambunan, Bahasyim,dan Dhana Widyatmika.

Meski kelas teri, semuanyaharus diperangi karena boleh jadi itu hanya “puncak gunung es” yang jikadiungkap lebih jauh akan ditemukan penyimpangan yang jauh lebih mengerikan.Para pegawai Ditjen Pajak yang ditangkap dan sudah digiring ke balik teralibesi oleh KPK, ternyata memiliki kekayaan puluhan, bahkan ratusan miliar, angkayang sangat fantastis bagi seorang PNS. Tetapi dalam realitasnya tidak memberikanefek takut bagi pegawai lainnya.

Pengawasan Ketat

Rupanya hukum belum mampumemberikan efek jera, meski diberi sanksi penjara dan denda yang berat. TemuanPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bisa jadi indikasi, banyakpejabat Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai yang memiliki rekening puluhan miliarrupiah. Tetapi tidak terdengar tindakan mendasar dari Kementerian Keuanganterhadap para pemilik “rekening gendut” itu. Seharusnya mereka dipanggil dandiminta untuk membuktikan asal-usul kekayaannya.

Begitu pula kepolisian,kejaksaan, dan KPK tidak reaktif menelusuri keberadaan rekening gendut itu.Seharusnya ketiga instiusi antikorupsi itu berani menghidupkan penegakan hukumprogresif, yaitu menggunakan ketentuan pembuktian terbalik terhadap parapemilik rekening gendut. Jika mereka bekerja sesuai ketentuan, tidak mungkinmampu menyimpan dana puluhan, bahkan ratusan miliar rupiah dalam rekeningnya,apalagi tidak pernah menerima warisan atau bukan pengusaha besar.

Setidaknya bisa didugadiperoleh dari hasil korupsi atau menarik keuntungan dari jabatannya. Memangdalam UU Korupsi (kecuali UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang), belum menerapkan secara penuh asas pembuktianterbalik. Tetapi harus dihidupkan semangatnya sebagai salah satu caramemiskinkan dan membuat efek jera.

Untuk menyelamatkan danapajak, perlu pengawasan ketat dan bersinambung. Jika pengawasan sudah dilakukandengan baik, tetapi tetap saja korup, harus dihukum berat. Tak boleh adapeluang sedikitpun bagi pegawai pajak untuk memainkan uang rakyat. Tetapi jikahanya pegawai rendahan yang selalu ditangkap KPK, apakah tidak ada pentolannyayang ikut terlibat.

Ungkap Pentolannya

Dalam kasus korupsi, umumnyadilakukan berjamaah. Tidak mudah pegawai rendahan menyalahgunakan wewenangtanpa diketahui atau restui atasannya. KPK harus lebih gesit menelusurikemungkinan keterlibatan penentu kebijakan di bidang perpajakan. Jangan hanyamenangkap kelas teri lantaran teleponnya disadap, tetapi bukti yang ada daripenangkapan itu mesti ditelusuri sampai puncaknya. Kata pepatah, tidak ada asapjika tidak ada apinya.

Mengemplang dana pajak bukan lagisekadar berkaitan dengan perkara kriminal biasa. Mereka adalah “penjahatkemanusiaan” sebab dana yang dikorup berasal dari hasil keringat rakyat yangakan dipakai untuk membangun negeri ini. Negara bisa hancur jika uang pajaktidak bisa diamankan dari tangan-tangan jahil.

Tindakan kongkalikong antarapetugas pajak dan wajib pajak (WP), tentu merugikan  keuangan negara. Apalagi penghasilan dari sektorpajak merupakan sumber utama APBN/APBD. Apalagi pemerintah masih menghadapikendala dalam upaya menaikkan rasio perpajakan (tax ratio), akibat lemahnya integritas petugas pajak yang secaralangsung berhubungan dengan WP.

Presiden Susilo BambangYudhoyono selalu mendengungkan bahwa pertumbuhan ekonomi kelas menengah semakinsubur, yang semestinya berkorelasi positif terhadap kenaikan rasio perpajakandan peningkatan pendapatan pajak. Jika pemerintah gagal memenuhi harapan itu,berarti ada indikasi terjadi permainan dan penyimpangan terstruktur dansistematis oleh aparat pajak.

Para tikus kecil memang harusdiberantas dan menekan peluang mencari celah untuk korupsi. Tetapi bukan hanyasampai di situ, sebab ada sinyalemen dari Sekjen Asosiasi Pembayar PajakIndonesia (APPI), Sasmito Hadinagoro (MediaIndonesia, 11/4/2013) bahwa para pegawai pajak kelas teri nekat korupsi lantaranmiskin keteladanan. Tidak ada korelasi antara perilaku bawahan dengan atasannyayang tidak memberikan pengawasan dan memperbaiki perilaku bawahannya.

Tidak boleh pejabat besarditoleransi dan dilindungi. Jangan sampai tudingan publik benar, bahwa yangbesar-besar justru dijadikan ATM berjalan oleh penegak hukum sehingga tidakpernah tersentuh proses huykum. Jangan sampai korupsi dianggap sesuatu yanglumrah, bukan hal tabu ***


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya