HTTP Status[404] Errno [0]

Soal Kenaikan Harga BBM, Tidak Ada Koordinasi

27 April 2013 20:38
Soal Kenaikan Harga BBM, Tidak Ada Koordinasi
Fuad Bachmid
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

BugisPos — Badan Pengurus Pusat” Perhimpunan Simpul Aktivis Indonesia (BPP PERSIRA) menilai demonstrasi warga untuk menolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi adalah wujud tidak adanya Koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meyakinkan warga soal alasan rasional menaikan harga BBM tersebut, terlebih lagi Pemerintah Pusat tidak menfungsikan kelembagaannya untuk berkoordinasi dengan Pemprov/Pemkab untuk melakukan sosialisasi terhadap warganya dengan tujuan supaya tidak menimbulkan reaksi warga pada saat kebijakan tersebut di putuskan. Padahal jika fungsi tersebut dapat dijalankan dengan baik maka pastinya warga akan menerima itu secara rasional juga.

“ Reaksi warga atas penolakan kenaikan Harga BBM bukan disebabkan atas esensi dari kebijakan tersebut, akan tetapi lebih cenderung pada tidak adanya hubungan koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mensosialisasikan kebijakan itu” tegas, ketua umum BPP PERSIRA, Fuad Bachmid, kepada BugisPos di Jakarta, Kamis 28/4/13

Fuad berpandangan bahwa Reaksi warga terhadap kebijakan menaikan harga BBM bukan pada permasalahan Mahal atau tidaknya Harga BBM itu, akan tetapi terlebih pada soal ketidakpahaman masyarakat atas dasar dinaikannya harga BBM itu, al hasil Masyarakat akan menganggap itu sebagai kebijakan yang tidak beralasan dan menyengsarakan hajat hidup orang banyak sehingga tidak heran jika warga selalu mendukung setiap aksi demo penolakan kenaikan harga BBM bahkan terkadang aksi pemboikotan.

“ Warga menganggap itu adalah kebijakan yang tidak beralasan karena disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat atas alasan rasional dari kebijakan tersebut, sehingga jangankan Demo, aksi pemboikotanpun akan mereka lakukan akibat amarah warga”. katanya

Fuad mengingatkan agar Pemerintah sudah seharusnya menggunakan cara yang lebih persuasif yakni dengan mengarahkan segala instrumen milik Pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat Karena mengingat warga kita yang hidup di Daerah tertinggal kurang mencermati atau mengikuti perkembangan Media sehingga meskipun tiap hari Menteri ESDM muncul di Media untuk merasionalkan itu akan tetapi tidak pernah menembus populasi masyarakat di daerah tertinggal.

“Mau Pola rasionalisasi seperti apa akan tetapi tidak bisa menembus warga di daerah tertinggal karena kebanyakan tidak pernah mengikuti perkembangan Media” tandas Fuad.

Sehingga pihaknya menghimbau agar instrumen yang digunakan adalah dengan membangun koordinasi dengan Pemerintah Daerah agar turun dilingkungan masyarakat untuk menjelaskan alasan kenaikan harga BBM, Bukan malahan menghindar dan menganggap demo itu biasa-biasa saja.

“Tidak boleh hanya menganggap demo itu biasa-biasa saja, seharusnya Pemda dilibatkan turun tangan untuk menjelaskan kepada warga agar tidak terjadi aksi protes semacam itu” tutup Fuad (una)


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya