HTTP Status[404] Errno [0]

ARA : Saya Tidak Buang Handuk Koq

10 May 2013 08:18
ARA : Saya Tidak Buang Handuk Koq
Adi Rasyid Ali
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

BugisPos — Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA) membantah kehadiran dirinya bersama pasangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal (DIA) di Warkop Dg Anas, Jalan Pelita Raya, Makassar, Selasa 7/5/13 sebagai bentuk dukungan atas pasangan itu. ARA mengonfirmasi pertemuan mereka hanyalah kebetulah, dan itu bukan tanda dirinya telah “buang handuk”.

“Tidak ada soal dukung mendukung. Saya bertemu mereka secara kebetulan, memang sudah janjian sama Pak Ilham mau jumpa pers terkait jadwal pendaftaran cawali di Demokrat,” jelas ARA menjawab sinyalemen bahwa dirinya telah merestui paket Danny-Ical mengendarai Partai Demokrat di pilwali mendatang.
ARA membantah telah buang handuk terkait kisruh penetapan calon di partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono itu. Ia menegaskan, sampai saat ini ia tetap bersikukuh jika calon walikota yang diusung Partai Demokrat harus melalui mekanisme partai.
“Sekali lagi, saya bertemu DP (Danny Pomanto) dan Ical (Syamsu Rizal)Â di Warkop Dg Anas hanya kebetulan. Kehadiran saya pun bukan untuk merestui pasangan tersebut,” katanya mengklarifikasi.
ARA menjelaskan, Partai Demokrat belum memutuskan siapa yang akan diusung pada pilwali September mendatang. Sampai saat ini, ia tetap berpegang pada mekanisme partai.
Dimana, Partai Demokrat akan tetap membuka pendaftaran calon walikota dan wakil walikota.
“Saya kira ini juga arahan dari DPP dan DPD. Tanggal 8 Mei kami sudah membuka pendaftaran,” jelasnya seperti dirilis BKM.
Kalaupun saat ini ada yang mengklaim didukung Partai Demokrat, menurutnya, itu belum saatnya karena proses pendaftaran masih berlangsung.
“Soal peluang, semuanya ada peluang. Adapun syarat-syarat untuk diusung Partai Demokrat diantaranya dilihat dari ketokohan, kapasitas, kerja-kerja organisasi dan salah satunya hasil survei. Banyak kok kader Demokrat yang potensial untuk diusung,” beber ARA.
Sebelumnya, beredar kabar jika DPP Demokrat telah menetapkan pasangan kandidat Danny Ramadhan Pomanto dan Syamsu Rizal untuk diusung di pilkada Makassar 18 September. Namun hal ini dibantah keras Wakil Ketua Umum DPP PD Jhony Allen Marbun.
Jhony menegaskan bahwa DPP tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi mengenai penetapan calon yang telah diusung. Legislator DPR RI ini mendesak agar Ketua DPC PD Makassar Adi Rasyid Ali segera membuka proses pendaftaran.
Alasannya, karena hal tersebut merupakan aturan yang tertuang dalam peraturan organisasi (PO) partai.
Jhonny mengatakan, berdasarkan aturan PO Nomor 10 tahun 2007 ditegaskan bahwa dalam penjaringan dan penetapan calon harus melalui mekanisme pendaftaran.
“Jadi sekali lagi tidak benar jika DPP sudah menetapkan calon. Justru saat ini prosesnya baru dimulai,” tegas Jhony.
Adi menambahkan, alasan dirinya meminta agar DPP berhati-hati dalam memilih calon yang diusung di pilwali mendatang, karena dirinya menghargai proses dan aturan main yang berlaku di partai.
“Kalaupun telah ada rekomendasi, tetapi harus melalui proses. Demokrat memiliki aturan main tersendiri,” tegas Adi.
Lambannya proses pendaftaran dibuka oleh DPC PD, karena adanya pihak tertentu di DPD PD Sulsel yang sengaja menahan serta menyembunyikan surat tersebut. Padahal surat itu dikeluarkan DPD 3 Maret lalu. Sementara baru diperlihatkan pada 6 Mei.
Diketahui, surat pendaftaran cawali dan calon wawali ditandatangani langsung oleh Ketua Desk Pilkada DPD Sulsel Andry Arief Bulu yang juga adalah Wakil Ketua DPD PD Sulsel. Terbitnya surat ini pun setelah pihak DPP berang akibat munculnya riak-riak di partai besutan SBY tersebut.
Namun tak satupun pihak DPP PD yang berani menanggapi apalagi membenarkan jika surat tersebut ternyata sudah lama dikeluarkan.
ARA menambahkan, setelah proses pendaftaran ditutup 11 Mei mendatang, Tim 9 yang beranggotakan 3 pengurus DPC, 3 Pengurus DPD dan 3 pengurus DPP PD kemudian melakukan proses penjaringan melalui fit and proper test.
“Tahapan tersebut dilakukan untuk menguji sejauh mana tingkat kepatutan para kandidat untuk mengendari PD di pilkada mendatang,” kataya.
Selain itu, lanjut ARA, beberapa kriteria penilaian yang harus dipenuhi figur antara lain, kompetensi, kapasitas, loyalitas ke partai, termasuk survei.
“Jadi setelah dilakukan fit and proper test, maka nama-nama yang sudah mendaftar akan dikirim ke pusat melalui Tim 9. Yang berhak menentukan calon adalah DPP,” katanya.
Sebagai kader tulen PD, ARA mengingatkan kepada DPP untuk tidak mengeluarkan rekomendasi secara sepihak tanpa melalui aturan yang berlaku.
“Sebagai kader saya harus patuh. Yang penting sesuai dengan mekanisme partai,” tandasnya (*)


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya