HTTP Status[404] Errno [0]

Memiskinkan Koruptor

23 May 2013 01:02
Memiskinkan Koruptor
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Oleh : Marwan Mas

UntitledBetapa sulit memberantaskorupsi lantaran sudah berurat-berakar. Laksana pepatah “mati satu tumbuhseribu”, selalu saja ada pejabat negara yang ditangkap karena menilap uang rakyat.Energi besar juga sudah dikeluarkan, mulai dari regulasi, dukungan publiksampai pada pembentukan lembaga antikorupsi yang bernama Komisi PemberantasanKorupsi (KPK). Tetapi korupsi semakin tidak terkendali. Hanya kemauan danketegasan luar biasa dari pemerintah dan penegak hukum yang bisa mengurangiperilaku korupsi.

Pertanyaan selalu ada di hatipublik, kenapa korupsi di negeri ini begitu sulit diberangus? Tentu banyak jawabanyang bisa dikemukakan. Tetapi yang pasti adalah pemberantasan korupsi masihbersifat parsial, ditambah putusan hakim yang ringan sehingga tidak menimbulkanefek jera dan rasa takut bagi calon koruptor.

Jikapun banyak yang sudah ditangkapKPK, polisi, dan kejaksaan, tetapi itu hanya karena bernasib sial saja. Usaimenjalani hukuman, koruptor masih mendapatkan tempat terhormat di masyarakat,bahkan masih bisa diposisikan sebagai tokoh masyarakat karena masih banyak uangsisa hasil korupsinya. Berbeda bagi maling ayam atau maling sandal, masyarakatcenderung memandang rendah.

Pencucian Uang

Salah satu cara membuat koruptor jera dan menimbulkan rasa takut bagi calon koruptor untuk mewujudkan niatnya, adalah memiskinnya dengan menerapkan UU Nomor 8/2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU Pencucian Uang). Pola ini diterapkan KPK, saat ini lagi hangat diterapkan pada mantan Presiden PKS dan orang dekatnya Ahmad Fathana. Kejaksaaan Tinggi Sulselbar juga menerapkan UU Pencucian Uang terhadap tersangka mantan Walikota Palopo.

Sebetulnya UU Nomor 31/1999 yang diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menerapkan sanksi yang mengarah pada“pemiskinan koruptor”. Dapat dilihat pada Pasal 18 ayat (1) huruf-b, terdakwa dijatuhi “pembayaran uang pengganti” dan denda. Pembayaran uang pengganti bertujuan memiskinkan koruptor, karena jumlah kerugian negara yang dikorupsi harus diganti, ditambah pidana denda sehingga terpidana akan terkuras hartanya selain dari harta yang dikorupsi.

Namun, dalam Pasal 18 ayat(3) UU Nomor 31/1999Â memberi toleransi, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok, dan pidana sudah ditentukan dalam putusan hakim. Artinya, jika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti dan denda, maka diganti dengan pidana penjara yang dalam realitasnya sangat rendah.

Di sinilah penuntut umum mengharuskan adanya hasilaudit BPK atau BPKP mengenai jumlah kerugian negara yang dikorupsi dengan tujuan agar penjatuhan pidana “pembayaran uang pengganti” dapat dikenakan secara maksimal. Padahal, secara teori hukum pidana, korupsi merupakan “delik formil” yang tidak perlumembuktikan akibat dari perbuatan itu, karena yang diancam pidana adalah “perbuatan yang dilarang”.

Dalam menerapkan UU Pencucian Uang, penyidik menelusuri dan menyita dana atau harta yang diduga hasil korupsi yang disembunyikan dengan memindahkannya pada orang lain. Kelebihannya, karena UU Pencucian Uang menerapkan “pembuktian terbalik”, sehingga semua harta dan uang yang disita harus dibuktikan oleh terdakwa dalam sidang pengadilan, apakah dana itu diperoleh secara sah dan halal. Bila tidak bisa dibuktikan, maka hakim menganggap harta benda itu berasal dari korupsi dan disita untuk negara.

Penyitaan dalam bagi KPK, dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Jika dakwaan Pencucian Uang terbukti di depan siding pengadilan, maka terdakwa ditambah sepertiga hukumannya dari ancaman pidana maksimal yang dilanggar dalam UU korupsi. Dengan begitu, selain pidana penjaranya berat, juga harta bendanya yang berasal dari korupsi, ditambah denda akan membuat koruptor miskin dan mendekam di penjara cukup lama.

Ada lima keuntungan menerapkan UU Pencucian Uang dalam membongkar jaringan korupsi yang semakin sistematis dan masif.

Pertama, akan banyak pelaku yang terjerat, bukan hanya orang, tetapi juga korporasi. Bahkan, dapat mengungkap dengan cepat kemana saja aliran dana atau harta benda hasil korupsi disembunyikan oleh pelaku dan secepatnya diblokir melalui bantuan PPATK.

Kedua, memperberat hukumannya karena penggabungan perkara dapat menambah sepertiga ancaman pidananya, sehingga akan menimbulkan efek jera bagi pelaku dan membuat calon koruptor lain merasa takut untuk melakukan korupsi.

Ketiga, akan lebih efektif pengembalian uang negara, baik yang dikorupsi maupun dana hasil korupsi yang dicuci (disamarkan) kepada orang lain.

Keempat, dana hasil korupsi yang disembunyikan atau disamarkan pelaku dapat disita dengan cepat, sekaligus berfungsi sebagai pengamanan agar tidak terjadi transaksi pemindahan dana dari rekening yangsudah diblokir. Kelima, UU Pencucian Uang menggunakan “pembuktian terbalik” yang dilakukan dalam sidang pengadilan (Pasal 77 UU Pencucian Uang) ***
Bottom of Form


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya