HTTP Status[404] Errno [0]

Perlawanan Para Koruptor

25 May 2013 18:09
Perlawanan Para Koruptor
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Oleh : Said Zainal Abidin

UntitledHAMPIR tiap hari kita menyaksikan pemberitaan tentang korupsi dan perlawanan para koruptor. Perlawanan para koruptor terhadap setiap upaya pemberantasan korupsi sudah merupakan hukum besi. Hukum perlawanan adalah hukum kemestian. Karena itu tidak perlu dipersoalkan kalau setiap waktu ada perlawanan yang menggebu-gebu dari para koruptor terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Perlawanan itu tak banyak beda dari manapun datangnya. Baik itu perlawanan dari koruptor pengusaha ataupun dari koruptor politisi, dari koruptor luar negeri atau dari koruptor domestik, dari koruptor yang selama ini dianggap kiyai dengan koruptor karatan yang berasal dari lobang setan. Setiap koruptor semua sudah berada dalam pengaruh setan.

Perlawanan para koruptor memang bervariasi. Sejak ketika pertama kali pemberantasan korupsi dilakukan pada permulaan revolusi, tahun 1957, perlawanan sudah terjadi. Ketika itu, gerakan pemberantasan korupsi dilakukan melalui sebuah Panitia yang disebut Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN), dipimpin oleh AH Nasution, dibantu Ruslan Abdoelgani dan Mohd Jamin.

Strategi yang dipakai adalah melalui pelaporan harta kekayaan Pejabat Negara. Strategi itu segera ditolak. Timbul sanggahan untuk tidak bersedia melaporkan harta kekayaan dengan alasan rahasia pribadi. Akibatnya PARAN bubar.

Kemudian Bung Karno membentuk lembaga lain yang disebut Operasi Budi. Dipimpin juga oleh AH Nasution dibantu oleh Wirjono Prodjodikusumo. Operasi ini berhasil menyelamatkan uang negara sebanyak Rp 11 miliar, nilai pada waktu itu. Akibatnya Jenderal Nasution menjadi sangat populer. Ini menimbulkan fitnah bahwa popularitas Nasution melampau Bung Karno. Sehingga Operasi Budi ini dibubarkan dan dibentuk Kotrar yan dipimpin langsung oleh Bung Karno. Akhirnya pemberantasan korupsi tidak lagi menjadi program pemerintah.

Kondisi terakhir ini mengisnpirasi banyak koruptor kemudian. Mereka menganggap bahwa gagasan pemberantasan korupsi dapat dipatahkan jika mereka mampu mendelegitimasi lembaga pemberantasan korupsi atau mengadu domba antara para pemberantas korupsi dengan pusat kekuasaan. Terapi karena dalam sistem demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat, mengadu domba antara para pemberantas korupsi dengan rakyat jauh lebih susah. Sampai saat ini dukungan rakyat terhadap pemberantasan korupsi sangat kuat. Rakyat sudah sangat paham akibat dari korupsi.

Menghadapi Pemilu 2014 yang makin dekat, para koruptor pasti akan berusaha untuk berusaha untuk merubah kondisi politik, sedapat-dapatnya menciptakan kondisi yang memungkinkan terbentuknya pemerintahan yang pro-korupsi atau sekurang-kurangnya yang toleran terhadap korupsi. Jika itu berhasil dilakukan, masa depan Indonesia akan berlanjut dalam gelombang kehancuran yang tak berujung.

Rakyat sekali lagi diuji untuk menyadari dan bertahan pada tekat untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Jika dalam priode yang akan datang rakyat berhasil menang, Indonesia yang jaya akan berkibar.

Dengan banyaknya partai-partai politik dan tokoh-tokoh yang terlibat, agaknya rakyat tidak banyak pilihan. Namun, tentu tidak memberikan kesempatan kembali munculnya orang-orang yang telah menunjukkan warna dan perilakunya atau mereka yang berpotensi curang atau yang tidak tahu apa-apa.
Negara dan nasib rakyat tidak boleh dipertaruhkan kepada mereka yang curang dan yang bodoh ***

Said Zainal Abidin, mantan penasihat KPK – detikcom


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya